
TOWUTI – “RS Towuti sudah d tumbuhi Rumput… Aspeti bisa Gotong Royong menyelamatkan Asset Daerah,” pinta Amrullah, Ketua Jaringan Koalisi Masyarakat Lingkar Tambang Indonesia (JKM LTI), di sebuah group media sosial, Jumat (25/7/2026).
Kalimat singkatnya lalu dibubuhi foto sebuah bangunan bertuliskan Instalasi Gawat Darurat (IGD), yang tampak dikelilingi semak belukar, hampir senada dengan cat bangunan yang didominasi warna hijau.
Tak begitu jelas apakah ia benar-benar ingin melakukan gotong-royong di lokasi itu atau sekedar ungkapan satire atas nasib salah satu aset daerah, yang bernilai miliaran, tapi memberi kesan usang dan terbengkalai.
Padahal, bila melihat catatan kronologis dari keberadaan bangunan itu hingga dapat wujud seperti yang bisa dilihat bentuknya kini, bukan proses yang ditempuh dalam semalam.
Bangunan aset publik tersebut telah dibangun melalui proses panjang bahkan berliku. Meski belum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pembangunan Rumah Sakit (RS) di Towuti, sejatinya bukan proyek yang lahir dalam satu periode pemerintahan.
Gagasan menghadirkan rumah sakit di kawasan timur Lutim telah bergulir sejak era Bupati Ir. H. Muhammad Thorig Husler, ketika kebutuhan memperpendek akses layanan kesehatan bagi masyarakat Towuti, Nuha, dan Wasuponda, mulai menjadi perhatian.
Berdasarkan penelusuran yang dapat dilakukan, pada masa itu rencana tersebut masih berada pada tahap pengkajian dan belum memasuki pembangunan fisik. Barulah, ketika memasuki pemerintahan Bupati Budiman, rencana tersebut mulai bergerak lebih konkret.
Pada 10 Oktober 2022, Pemerintah Daerah (Pemda) Lutim, menggelar rapat koordinasi pembangunan RSUD Tipe D Towuti yang dipimpin langsung oleh Budiman.
Dalam rapat itu, tim konsultan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin (FKM Unhas), memaparkan hasil feasibility study (FS) sebagai dasar kelayakan pembangunan rumah sakit.
Data Dinas Kesehatan yang dipresentasikan dalam forum tersebut menunjukkan, masyarakat dari wilayah kerja lima puskesmas di kawasan Towuti harus menempuh perjalanan sekitar dua hingga empat jam menuju RSUD I Lagaligo, Wotu, untuk memperoleh layanan dokter spesialis.
Bahkan, untuk menuju RS Primaya INCO Sorowako, waktu tempuh dari beberapa desa masih berkisar 30 menit hingga tiga jam. Kondisi geografis itulah yang menjadi dasar akademik perlunya pembangunan rumah sakit di Towuti.
Hanya saja tantangan yang dihadapi saat itu tidak sedikit. Dalam pemaparan FKM Unhas disebutkan, lokasi yang dipilih berada di Desa Matompi.
Areal luasannya sekitar 10,99 hektare, tetapi masih berjarak kurang lebih 1,6 kilometer dari jalan utama. Artinya, sebelum rumah sakit dapat beroperasi, pemerintah lebih dulu harus membuka akses menuju lokasi.
Tak hanya itu, kawasan tersebut juga belum didukung infrastruktur dasar berupa jaringan listrik, air bersih dari PDAM, maupun drainase induk. Di sisi lain, pemerintah masih harus menuntaskan sertifikasi lahan sebelum pembangunan fisik dapat dilaksanakan.
Berbagai pekerjaan pendahuluan itu menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan rumah sakit tidak dapat dilakukan sekaligus. Dalam rapat yang sama, Budiman meminta seluruh persyaratan tersebut diselesaikan terlebih dahulu sebelum usulan pembangunan dilanjutkan.
Ia bahkan menargetkan pembangunan fisik baru dimulai pada 2024, setelah seluruh prasyarat dipenuhi. Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui pembentukan Tim Percepatan Pembangunan RS Towuti, berdasarkan Keputusan Bupati Lutim bernomor 384/D-04/XII/Tahun 2022.
Pada rapat tim percepatan yang digelar awal 2023, Staf Ahli Pembangunan, kala itu, Rapiuddin Tahir, mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp.15,1 miliar untuk memulai pembangunan rumah sakit sesuai standar yang berlaku.
Sementara itu, sebuah artikel ilmiah yang mengulas capaian pembangunan Lutim juga sempat mencatat bahwa, pada 2022 pemerintah telah merealisasikan penyusunan masterplan, feasibility study (FS), dan Detail Engineering Design (DED) pembangunan RS Towuti dengan nilai kegiatan sekitar Rp.1,2 miliar.
Pada tahun berikutnya, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp.15 miliar sebagai bagian dari tahapan pembangunan fisik rumah sakit.
Rangkaian proses panjang itu menjadi gambaran bila RS Towuti tidak sekadar dibangun melalui pekerjaan konstruksi, melainkan diawali dengan kajian akademik, penyusunan dokumen teknis, penyiapan lahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung sebelum memasuki tahap fisik.
Kini, beberapa tahun setelah seluruh proses tersebut dilalui, perhatian publik justru kembali tertuju pada foto halaman rumah sakit yang dipenuhi ilalang.
Belum diketahui apakah fasilitas itu masih menunggu penyelesaian pekerjaan lanjutan, pengadaan peralatan, pemenuhan tenaga kesehatan, proses perizinan operasional, atau terdapat kendala lain yang menyebabkan rumah sakit belum difungsikan.
Pula tak dapat dipastikan, apakah Amrullah benar-benar ingin bergotong royong membersihkan halaman rumah sakit ataukah sekadar satire atas nasib aset daerah yang belum kunjung memberi manfaat.
Meski demikian, unggahan singkatnya tentang kondisi bangunan cukup berhasil mengembalikan perhatian pada aset daerah yang selama ini nyaris luput dari perbincangan.
Ilalang yang tumbuh di halaman rumah sakit mungkin hanya persoalan waktu dan perawatan. Tetapi perjalanan panjang yang telah ditempuh untuk menghadirkan bangunan itu, adalah salah satu investasi yang layak dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

