Pekerjaan Rumah Hilirisasi Perikanan Lutim

LUTIM – Meja itu tidak terlalu panjang. Di atasnya berdiri belasan kemasan plastik. Beberapa tegak rapi dalam kemasan berdesain modern, sebagian lagi terkulai dalam plastik bening polos dengan ujung direkatkan.

Beberapa perempuan manis duduk termangu di sekeliling meja. Sesekali pengunjung mendekat, memegang kemasan, lalu meletakkannya lagi.

Pemandangan itu mewarnai suasana stan Dinas Perikanan dan Kelautan Lutim selama berlangsungnya pameran UMKM dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Lutim beberapa waktu silam.

Banner besar terpasang di belakang meja, bertuliskan “UMKM Olahan Hasil Perikanan”. Di sebelahnya, banner lain menyerukan “Ayo Gemar Makan Ikan”, lengkap dengan data kandungan gizi ikan, udang, dan rumput laut (Gracilaria) yang terperinci.

Biar begitu, pemandangan itu tetap mengandung kontras yang sulit diabaikan. Senyatanya, Lutim bukanlah daerah kecil dalam peta perikanan Indonesia.

Berdasarkan data di laman luwutimurkab.go.id, kabupaten ini disebut memiliki lahan tambak potensial seluas 13.832 hektare dengan potensi produksi rumput laut Gracilaria sp. mencapai 65 ribu ton kering per tahun.

Komoditas Eucheuma cottonii telah lama menjadi primadona budidaya di Kecamatan Burau dan Wotu. Empat kecamatan pesisir, yakni Malili, Angkona, Wotu, dan Burau, telah sejak lama menjadi sentra perikanan tangkap dan budidaya yang memasok kebutuhan pasar lokal maupun luar daerah.

Belum lagi potensi yang tersimpan di tiga danau besar Matano, Mahalona, dan Towuti. Kawasan danau purba itu dikenal sebagai habitat berbagai spesies endemik, termasuk udang hias yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan diminati pasar ekspor.

Tapi di meja pameran itu, yang tersaji masih sebatas keripik, stik, amplang, juga abon. Produk-produk yang bisa ditemukan di hampir setiap pameran UMKM perikanan dari Sabang sampai Merauke.

Padahal secara nasional, pemerintah telah lama mendorong hilirisasi sektor perikanan dan kelautan agar tidak berhenti pada penjualan bahan baku mentah maupun produk olahan sederhana.

Rumput laut, misalnya, dapat diolah menjadi karagenan, agar industri, bahan baku kosmetik, hingga berbagai kebutuhan pangan bernilai tambah. Ikan hasil tangkapan pun dapat masuk ke rantai industri yang jauh lebih panjang, dari inovasi produk kita sejauh ini yang masih mentok di olahan keripik dan abon.

Sayangnya cita-cita hilirisasi itu, seperti yang juga terjadi di banyak daerah termasuk Lutim, tampaknya masih tersandung persoalan klasik; keterbatasan budgeting, akses teknologi yang minim, pendampingan yang tak berkelanjutan, hingga kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai.

Kepala Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Lutim, Ilaikal Masir, menyebut SDM sebagai salah satu kendala utama yang membuat pengembangan produk olahan perikanan berjalan lebih lambat dari potensi yang tersedia.

“Sebenarnya ada cukup banyak yang kita punya di sini, tapi SDM kita memang masih amat terbatas. Kita malah punya pabrik rumput laut, tapi tidak ada yang bisa kelola,” ujar Ilaikal saat dihubungi MaliliPos, pada Rabu siang (10/6/2026) kemarin.

Di titik itulah kontras yang terlihat di meja pameran menjadi lebih mudah dipahami. Lutim ternyata tidak hanya memiliki bahan baku yang melimpah. Daerah ini bahkan telah memiliki fasilitas pengolahan yang semestinya menjadi salah satu simbol hilirisasi sektor perikanan dan kelautan.

Hanya saja, keberadaan fasilitas itu ternyata belum mampu memberi dampak berarti karena keterbatasan tenaga yang dapat mengoperasikan dan mengelolanya secara berkelanjutan. Padahal bila berfungsi optimal, satu pabrik rumput laut dapat menjadi pintu masuk lahirnya berbagai produk bernilai tambah.

Persoalan yang sama juga terlihat pada banyak UMKM olahan perikanan. Di antara produk-produk yang dipamerkan, hanya sebagian kecil yang telah tampil dengan kemasan memadai dan identitas produk yang kuat.

“Kalau kemasan itu memang ada beberapa yang masih sederhana karena skalanya memang industri rumahan. Penjualannya hanya untuk kebutuhan lokal,” kata Ilaikal.

Pernyataan itu ada benarnya, tetapi di saat yang sama, tetap memperlihatkan lingkaran yang sulit diputus. Produk dijual untuk pasar lokal karena kemasannya belum mampu bersaing di pasar lebih luas. Sebaliknya, kemasan tidak berkembang karena skala usaha masih kecil dan penjualannya terbatas.

Memang tak mutlak kemasan yang baik selalu berasosiasi sebagai produk yang bermutu dan berkualitas. Di beberapa wilayah, banyak produk tetap berupaya hadir dengan kemasan sederhana dan pangsa pasar terbatas demi menjaga cita-rasa alami dari banyak kimia pengawet.

Beberapa produk geographic identity, kadang pula tampil dengan kemasan sederhana tapi tetap tenar dan laris-manis. Produk Pangkilan Towuti dan Terasi Malili, barangkali sedikit di antaranya.

Biar begitu keberadaan produk-produk tersebut, justru menunjukkan bahwa persoalan utama sektor pengolahan hasil perikanan daerah, sesungguhnya tak terletak pada ketiadaan pasar ataupun identitas produk.

Melainkan bagaimana reputasi yang telah terbentuk itu dapat diterjemahkan menjadi nilai tambah yang lebih baik. Dengan kata lain, Lutim sebenarnya telah memiliki beberapa fondasi, meski masih sulit mencari cara untuk membangun lantai-lantai berikutnya.

Terkait ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Lutim sendiri, sebut Ilaikal, sedang menyiapkan salah satu langkah hilirisasi sektor perikanan, dengan pengembangan industri pengolahan bandeng di Desa Bahari, Kecamatan Wotu.

“Kalau yang kita garap sekarang untuk skala industri itu olahan bandeng. Itu yang sekarang dimasukkan untuk program Pandu Juara. Rencana pabriknya nanti di Bahari, Wotu,” jelas Ilaikal.

Menurutnya, arah pengembangan tersebut tidak difokuskan pada produk jadi, melainkan produk setengah jadi yang lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Pertimbangannya sederhana. Selera konsumen di setiap daerah berbeda. Produk yang diminati pasar Jawa belum tentu sesuai dengan kebutuhan pasar Timur Tengah maupun wilayah lainnya.

Karena itu, produk setengah jadi dinilai lebih memungkinkan untuk masuk ke berbagai pasar dan diolah kembali sesuai kebutuhan masing-masing konsumen.

Dengan dukungan pasokan dari nelayan, kelompok binaan, koperasi desa, dan BUMDesa, industri tersebut diharapkan dapat membuka rantai nilai yang lebih panjang dibanding pola pemasaran bahan baku yang selama ini berjalan.

“Potensi perikanan bandeng kita itu sampai 54 ton. Kalau industrinya berjalan, kira-kira volume produksinya berkisar 10 ton. Apalagi kalau kawasan industri terbuka, untuk kebutuhan pangan itu, potensi pasarnya cukup besar,” ujarnya.

Rencana itu tentu menjadi kabar baik. Sebab selama ini, salah satu persoalan utama sektor perikanan daerah adalah minimnya fasilitas yang mampu menyerap dan mengolah hasil produksi masyarakat menjadi produk bernilai tambah.

Meski begitu, pengalaman pabrik rumput laut yang belum beroperasi optimal tetap menyisakan pertanyaan yang lebih penting untuk dijawab. Sejauhmana pembangunan industri baru itu akan diikuti dengan kesiapan SDM yang memadai?

Kita tentu berharap seluruh arah perencanaan itu bisa mulus berjalan. Akan tetapi, saat kendala utamanya masih sulit diatasi, memastikannya bisa berjalan optimal lagi-lagi membawa sedikit kesangsian.

Lalu, hanya di atas meja-meja pameran itu juga, pada akhirnya, arah pengembangan olahan perikanan kita sedikit bisa dinilai lagi di waktu lainnya.