FKMKK Soroti Program Pemberdayaan PT. Vale, Sebut Bakal Ajukan RDP Hingga Gelar Aksi

MALILI – Forum Komunikasi Masyarakat Kilo-Kilo (FKMKK) berencana mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Lutim, guna membahas proses rekrutmen peserta pelatihan vokasi dan operator alat berat yang diselenggarakan PT. Vale Indonesia Tbk.

FKMKK menilai proses rekrutmen tersebut diduga minim informasi dan terkesan kurang terbuka. Sehingga, memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya di wilayah pemberdayaan PT. Vale.

Mereka menyatakan banyak warga mengaku tidak mengetahui adanya pembukaan pendaftaran, sementara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa juga menyampaikan tidak menerima informasi mengenai proses rekrutmen .

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi FKMKK, Jasman, mengatakan bahwa pihaknya akan segera memasukkan permohonan terkait upaya fasilitasi ini, agar dapat mencari penjelasan memadai dari pihak perusahaan terkait ketiadaan transparansi selama berlangsungnya pelatihan vokasi tersebut.

“Kami akan meminta DPRD Lutim, memfasilitasi RDP dengan menghadirkan Manajemen PT. Vale Indonesia, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, yang berada di wilayah pemberdayaan, serta pihak-pihak terkait lainnya,” sebut Jasman, saat ditemui di Kedai Kopi Teko, Sabtu (27/6/2026).

Menurut Jasman, sebagai perusahaan yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat di wilayah operasionalnya, PT. Vale selayaknya diharapkan mengedepankan keterbukaan informasi, serta memberi kesempatan yang setara bagi seluruh warga yang memenuhi persyaratan.

Ia malah menyatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak saja melalui langkah RDP itu, pula menuturkan segera melakukan konsolidasi dengan jajaran FKMKK.

Bila memadai, sebutnya, mereka juga akan melakukan upaya-upaya lain, bahkan termasuk aksi demonstrasi untuk menutup sementara aktivitas jalan Hauling batu bara PT. Vale di wilayah dusun Balambano Indah.

Adapun agenda konsolidasi itu, sedianya bakal dilakukan dalam waku dekat, termasuk untuk tahap awal memasukkan persuratan ke pihak DPRD Lutim di pekan mendatang. “Kami berharap PT.Vale memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat,’ ujarnya.

Ia berharap dengan aksi tersebut, pihak perusahaan selanjutnya dapat lebih terbuka dalam setiap agenda pemberdayaan masyarakat yang dilakukannya, serta melalui prosedur yang sesuai demi mengantisipasi timbulnya polemik.

“Program pemberdayaan seharusnya dapat diakses melalui mekanisme yang jelas, terbuka, dan diketahui oleh seluruh masyarakat di wilayah pemberdayaan agar tidak menimbulkan polemik maupun dugaan adanya perlakuan yang tidak setara,” tutup Jasman.