PT. Vale Bantah Minim Sosialisasi, FKMKK Tetap Soroti Rekrutmen Pelatihan

MALILI – Minimnya sosialisasi terkait proses rekruitmen peserta pelatihan vokasi dan operator alat berat yang diselenggarakan PT. Vale Indonesia Tbk., menuai kritik sejumlah pihak.

Forum Komunikasi Masyarakat Kilo-Kilo (FKMKK), menilai tak adanya pelibatan Pemerintah Kecamatan dan Desa selama berlangsungnya proses pelatihan, berpotensi menimbulkan polemik hingga dugaan kesalahan prosedur yang selama ini lazim dilakukan.

Meski demikian, perwakilan pihak Eksternal PT.Vale, Iskandar, yang juga selaku salah satu penanggungjawab program, menyebut anggapan tidak adanya sosialisasi tak begitu tepat.

Ia menyatakan bila sejak program ini diagendakan di beberapa bulan silam, proses sosialisasinya telah diberitahukan kepada masing-masing stakeholder penerima program.

Pihak PT.Vale, sebutnya, telah menghubungi setiap forum pekerja di masing-masing wilayah agar dapat turut menyosialisasikan program hingga menyerahkan penentuan kepesertaan untuk mengikuti program ini.

“Kita sempat mendiskusikan, dan kesepakatannya memang pelibatan forum pekerja di masing-masing wilayah yang dipilih. Penentuannya itu, berdasarkan legalitas forum yang telah terdaftar di kesbangpol,” ia menyebut, saat dihubungi, pada Sabtu (27/6/2026).

Salah satu alasan yang disebutnya, selain menghindari terjadinya lebih banyak kisruh selama penentuan kepesertaan, pula dapat secara langsung menyasar target penerima program agar lebih tepat sasaran.

Pelibatan forum dinilai dapat secara langsung menyasar kalangan pekerja di domisili masing-masing wilayah, yang sedianya memang amat membutuhkan ruang pelatihan semacam itu.

“Waktu kita komunikasikan ke forum, memang sudah dengan penentuan pesertanya juga dari mereka,” kata Iskandar. Ia berkata, proses sosialisasinya ke pemerintah kecamatan hingga desa, juga cukup riskan dilakukan.

Hal ini terutama dalam pertimbangan keterbatasan budgeting program, yang belum dapat dilakukan untuk skala lebih luas dan bersifat hanya mencakup keterwakilan hingga tingkat kecamatan alih-alih seluruh desa.

Biar begitu, ia berharap tetap akan mengagendakan diskusi lebih lanjut terkait tindak-lanjut program, serta cara terbaik dalam gelaran kegiatan tersebut dan proses sosialisasinya yang bisa dianggap lebih memadai.

Sementara itu, Ketua FKMKK, Zainal, menilai proses rekrutmen untuk pelatihan itu terkesan tertutup dan amat minim sosialisasi kepada masyarakat di wilayah pemberdayaan perusahaan.

Hingga pelatihan dimulai, banyak warga mengaku tidak pernah menerima informasi mengenai pembukaan pendaftaran maupun mekanisme seleksi peserta.

Zainal bahkan mengaku telah melakukan konfirmasi kepada Camat Malili dan Kepala Desa Puncak Indah.

“Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut, keduanya menyampaikan bahwa mereka tidak menerima informasi mengenai pelaksanaan rekrutmen program tersebut,” ia berujar.

Untuk diketahui, PT. Vale dalam publikasinya menyebutkan bahwa pelatihan tersebut diikuti oleh 35 peserta dari Kecamatan Nuha, Towuti, Wasuponda, dan Malili.

Selanjutnya mereka akan menjalani pelatihan selama satu bulan di Palopo Skill Centre. Namun, publikasi tersebut tidak menjelaskan secara rinci mekanisme sosialisasi, proses pendaftaran, maupun tahapan seleksi peserta.

FKMKK sendiri berharap PT.Vale dapat membuka secara transparan dasar penetapan peserta, mulai dari waktu dan media pengumuman, jumlah pendaftar, kriteria seleksi, hingga pihak yang terlibat dalam proses penilaian.

“Keterbukaan informasi dinilai penting agar tidak menimbulkan dugaan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat di wilayah operasional perusahaan,” ujar Zainal.

Atas hal ini, pihak FKMKK berencana akan mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Lutim, guna membahas proses rekrutmen peserta pelatihan vokasi dan operator alat berat yang diselenggarakan PT.Vale tersebut.

Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan bakal turut mempertimbangkan langkah konsolidasi lanjutan dan menggelar aksi unjuk rasa atas persoalan ini.