PENA Integritas Desak Transparansi Daya Vale untuk Masyarakat Lutim

LUTIM – LSM PENA Integritas Indonesia mendesak PLN membuka informasi mengenai besaran dan mekanisme penyaluran daya listrik dari PT. Vale Indonesia Tbk, yang selama ini dikaitkan dengan kepentingan warga Lutim.

Desakan itu disampaikan Ketua LSM PENA Integritas Indonesia, A.M. Fheri, dalam audiensi bersama PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palopo, Selasa (26/10/2026).

Pertemuan turut membahas pemadaman listrik bergilir yang berlangsung di Lutim dalam beberapa pekan terakhir. Dalam audiensi itu, perwakilan PLN UP3 Palopo, menjelaskan pemadaman berkaitan dengan defisit daya pada sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan.

Kondisi El Niño disebut memengaruhi ketersediaan air di sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sehingga kemampuan pembangkit memasok listrik tidak maksimal.

“Jadi pemadaman bergilir ini murni karena defisit daya, bukan karena faktor lain,” jelasnya. Selain penyebab pemadaman, audiensi membahas pasokan listrik dari Pembangkit Larona milik PT. Vale Indonesia yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat Lutim.

Menurut rilis PENA Integritas, PLN menjelaskan daya dari Pembangkit Larona tidak seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Lutim.

Sistem kelistrikan Larona terhubung dengan jaringan interkoneksi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), sehingga pasokannya tidak secara eksklusif dialokasikan untuk Lutim.

Penjelasan itu mendorong PENA Integritas meminta kejelasan mengenai besaran daya yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat Lutim, termasuk dasar, status, dan mekanisme penyalurannya melalui PLN.

“Kami meminta kepada PLN untuk lebih transparan, berapa sebenarnya besaran daya dari PT Vale yang menjadi hak atau warisan masyarakat Luwu Timur, bagaimana mekanisme penyalurannya melalui PLN, dan apakah daya tersebut benar-benar dinikmati oleh masyarakat Luwu Timur,” tegas Fheri dalam rilisnya.

Dorong DPRD Perjuangkan Daya Cadangan

PENA Integritas menyatakan akan mendorong pemerintah daerah melalui DPRD Lutim agar memperjuangkan pemanfaatan daya yang mereka kaitkan dengan kepentingan masyarakat setempat.

Fheri berharap daya ini dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Lutim. Ia juga mengusulkan agar daya yang tersedia dapat menjadi cadangan ketika sistem kelistrikan mengalami defisit, sehingga pemadaman bergilir berkepanjangan dapat dihindari.

“Kami akan meminta Pemerintah Daerah melalui DPRD Luwu Timur agar daya masyarakat Luwu Timur yang dikelola PLN ini dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Luwu Timur dan bisa menjadi daya cadangan ketika defisit daya terjadi,” ujarnya.

Menurut Fheri, persoalan pasokan listrik tidak hanya menyangkut kenyamanan rumah tangga, tetapi juga kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta dunia pendidikan.

PENA Integritas berharap PLN, pemerintah daerah, dan DPRD dapat memperjelas status daya yang dipersoalkan serta mencari langkah penyelesaian untuk memperbaiki pelayanan kelistrikan di Lutim.

Rilis PENA Integritas menyebut audiensi berlangsung terbuka dan kondusif. Kedua pihak disebut sepakat melanjutkan komunikasi dan pengawasan bersama terkait pelayanan kelistrikan.

Meski demikian, besaran daya yang secara khusus dialokasikan untuk Lutim, pula kemungkinan pemanfaatan cadangan saat defisit daya terjadi, masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari PLN, PT. Vale, dan pemerintah daerah.