Di Tengah Asesmen Bank Dunia, Lutim Masih Bergulat dengan Beban Sampah di TPA Ussu

LUTIM — Sejumlah personel Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah berada di Lutim, Senin (31/8/2026), untuk melihat kesiapan daerah dalam menjalankan program pengelolaan persampahan yang didukung Bank Dunia.

Kegiatan itu berlangsung ketika persoalan sampah di Lutim pula masih menyisakan pekerjaan besar. Salah satunya adalah beban TPA Ussu di Malili, yang selama ini menjadi tempat bermuaranya sampah dari sejumlah wilayah.

Dalam rangkaian kunjungan, peserta turut menyambangi kawasan PT. Vale Indonesia, Tbk. di Sorowako. Kunjungan itu menjadi bagian dari upaya melihat kembali pengalaman pengelolaan sampah yang sebelumnya telah dipelajari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutim bersama PT. Vale dari sejumlah daerah.

Fungsional Perencana Bapperida Lutim, Fitriani Sianding, mengatakan kedatangan tim Kemendagri kali ini merupakan asesmen untuk memastikan kesiapan daerah menjalankan program tersebut.

“Dalam rangka asesmen dan memastikan kesiapan daerah dalam menjalankan program ini,” kata Fitriani saat ditemui di sela kegiatannya di Malili, Senin (31/8/2026).

Menurut Fitriani, yang dilihat bukan hanya kesiapan pemerintah daerah dari sisi kelembagaan. Dokumen perencanaan, termasuk rencana induk pengelolaan sampah, master plan dan detail engineering design (DED), juga menjadi bagian yang diperiksa.

Ia mengatakan Lutim termasuk 30 kabupaten/kota yang menjadi sasaran program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP). Di Sulawesi Selatan (Sulsel), Lutim dan Toraja Utara termasuk daerah yang masuk dalam program.

Informasi mengenai keterlibatan daerah dalam program LSDP sebelumnya juga telah disampaikan Pemkab pada 2025. Asesmen resminya dijadwalkan berlangsung di kawasan Puncak Indah, Selasa (1/9/2026).

Fitriani menyebut pelaksanaan program nantinya akan disusun secara bertahap hingga 2030. “Tahap pertama mau bikin apa, tahap kedua bikin apa, tahap ketiga, sampai berikutnya,” ujarnya.

Bila melihatnya lebih luas, arah program jelas tak hanya berbicara mengenai pembangunan tempat pengolahan sampah.

Menurut Fitriani, kebutuhan daerah dapat mencakup Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pengolahan Sampah Reduce–Reuse–Recycle (TPS3R), alat angkut, bank sampah, hingga pembinaan masyarakat. Arahnya adalah mengurangi sampah yang sejak awal dibawa ke TPA.

“Bagaimana memisahkan sampah, mengelola sampah menjadi ekonomi sirkular,” katanya. Pola itu dianggap penting karena kondisi yang berjalan saat ini masih membuat berbagai jenis sampah bercampur.

Sampah organik, anorganik, kayu dan material lainnya dikumpulkan alat angkut untuk kemudian dibawa ke TPA. Walhasil, ujarnya, sejauh ini hampir seluruh buangan hanya bertumpuk di hilir untuk dilakukan penanganan.

Ia mengatakan pemilahan semestinya dilakukan sejak dari sumber. Sampah yang masih memiliki nilai dapat diolah kembali menjadi berbagai produk, sementara yang tersisa dibawa ke TPA sebagai residu.

“Jadi pengelola sampah itu jadi lebih cerdas, lebih smart dan teratasi masalahnya karena diselesaikan di tingkat hulu.,” ujarnya.

Persoalan ini menjadi semakin relevan bagi Ussu. Pada 2025, Pemkab Lutim menyebut TPA Asana dan Asuli ditutup karena masih menggunakan sistem open dumping.

Sementara, sampah dari wilayah yang sebelumnya dilayani kedua lokasi tersebut dialihkan ke TPA Ussu. Dalam rangkaian studi tiru pada Juli tahun yang sama, Pemkab juga menyebut kapasitas Ussu telah berlebih.

Mengacu Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Lutim 2026 sendiri, menunjukkan pemerintah masih mengalokasikan kegiatan penanganan sampah melalui pemrosesan akhir TPA/TPST, dengan target penanganan 24.888 ton.

Dokumen itu sekaligus mencatat kegiatan pengolahan melalui fasilitas seperti TPS3R, TPST, RDF, pusat pengomposan, hingga bank sampah.

Lalu, pada April 2026, DLH Lutim menyampaikan rencana pembangunan TPS3R berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) secara bertahap. Tahap awal diarahkan di kawasan TPA Ussu, dengan target pengolahan sekitar 50 ton sampah per hari.

Lahan Ussu yang tersedia sekitar 3 hektare juga direncanakan dikembangkan hingga 9 hektare. Kapasitas tersebut disebut belum cukup untuk menyelesaikan seluruh timbulan sampah Lutim.

Oleh karenanya, pembangunan fasilitas di hilir tetap membutuhkan perubahan perilaku dan sistem di hulu. Gagasan itu pula yang menjadi salah satu latar kunjungan Pemkab Lutim bersama PT. Vale ke sejumlah daerah pada Juli 2025.

Rombongan saat itu mendatangi Yogyakarta, Banyumas dan Bandung, untuk melihat berbagai model pengelolaan sampah. Di Banyumas, misalnya, rombongan mempelajari sistem pengolahan yang menempatkan pemilahan dan pengolahan sebelum sampah menjadi residu.

Sementara di Bandung, rombongan melihat penggunaan teknologi insinerator pada fasilitas TPS3R. Hasil kunjungan itu ditindaklanjuti melalui pembahasan pengelolaan sampah di Lutim, termasuk rencana menjadikan TPS3R Baruga sebagai salah satu proyek percontohan.

Kunjungan pihak Kemendagri ke kawasan PT. Vale, tampaknya, pula bakal menyasar perkembangan lokasi tersebut paska berlangsungnya studi tiru.

Peserta asesmen tak hanya melihat bagaimana program persampahan berjalan di lingkungan korporasi, tetapi menjajaki kemungkinan pemanfaatan hasil olahan sampah oleh pihak industri.

Itulah sebabnya Fitriani menilai program yang sedang dipersiapkan tidak hanya membutuhkan bangunan dan mesin.

Ada kebutuhan untuk membangun sistem yang dimulai dari masyarakat, dilanjutkan melalui fasilitas pengolahan, serta turut menghubungkannya dengan pasar atau pengguna hasil olahan.

Tantangannya kini, adalah memastikan pola ini dapat benar-benar berjalan secara linear dari rumah, desa, pula kawasan penghasil sampah, dan tak hanya berhenti pada pembangunan fasilitas di ujung sistem.