Mahading Temui Konstituen di Puncak Indah, Ingatkan APBD yang Inklusif Hingga Sektor Ekonomi Produktif Perempuan

MALILI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berpihak pada rakyat, bukan habis untuk belanja operasional semata.

Pesan itu disampaikan Anggota DPRD Lutim dari Dapil I, Mahading, S.Sos, saat menggelar Temu Konstituen dalam rangka Reses Perseorangan Masa Sidang ke-III Tahun Sidang 2025/2026.

Kegiatan tersebut berlangsung Jumat (14/8/2026) di Kantor Desa Puncak Indah, Malili. Di hadapan warga, Mahading memaparkan komposisi belanja daerah yang menurutnya masih timpang.

“Saat ini sektor belanja kita, 36 mendekati 40 persen, sekitar 600 miliar untuk belanja operasional. Hanya tersisa 1,6 triliun sisa belanja untuk rakyat. Itu juga masih harus harus diambil untuk baju seragam, dan lain-lain,” ungkap Mahading.

Selain persoalan APBD, Mahading menyoroti pentingnya penguatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan.

Menurutnya, kaum perempuan memiliki kearifan tersendiri dalam mengelola sumber daya dibanding laki-laki. “Kaum perempuan punya kearifan yang berbeda dengan laki-laki,” sebutnya.

Ia mencontohkan pemberian dana sebesar Rp.2 juta kepada perempuan. Menurut Mahading, dana tersebut cenderung dikelola secara produktif untuk kebutuhan keluarga.

Dana itu juga dinilai berpotensi berkembang menjadi unit ekonomi baru. Sebaliknya, ia menilai dana yang diberikan kepada laki-laki memiliki risiko lebih besar untuk habis digunakan membeli rokok.

Mahading juga menyebut penguatan kelembagaan ekonomi perempuan dapat membuka ruang pemberdayaan yang lebih luas. Perempuan tidak hanya berkutat pada pekerjaan domestik, tetapi juga dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif.

Di sela pemaparannya, Mahading turut menyisipkan candaan mengenai kultur masyarakat Lutim yang di suatu masa, sebagian besar berprofesi sebagai pelaut.

Menurutnya, kerinduan para istri kepada suami yang jarang pulang terkadang tercermin dari panganan yang mereka buat.

“Hampir semua bentuk kue yang dibikin ibu-ibu, itu pasti selalu ada pasangannya. Telur dengan gogos, apang dengan kelapa. Karena bisa mengingatkan kepada suami mereka,” ujarnya.

Sementara itu, sesi reses juga diisi sejumlah usulan dan keluhan warga Desa Puncak Indah. Warga antara lain meminta perbaikan akses jalan di Lorong 7, Lorong 8, dan Lorong 10.

Usulan serupa juga disampaikan untuk sejumlah titik lainnya. Selain jalan, warga mengusulkan perbaikan sanitasi dan drainase, terutama di Dusun Fajar Indah Lorong 2.

Ada pula usulan pembangunan jalan paving block sepanjang 200 meter dari akses Lorong 2 menuju Lorong 3.

Sejumlah warga juga meminta pengaspalan di beberapa titik. Salah satunya di sekitar fasilitas PDAM yang dinilai menjadi fasilitas pemerintah vital di kawasan tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lutim yang hadir dalam kegiatan menyampaikan bahwa telah ada program multiyears yang direncanakan menyasar Desa Puncak Indah.

“Akan ada program multi years. Anggarannya tidak main-main, sampai 750 miliar untuk masa waktu kegiatan selama 3 tahun,” sebutnya.

Mahading sendiri mengatakan, mayoritas aspirasi yang disampaikan warga dalam kebanyakan reses memang berkaitan dengan pembangunan jalan.

Akan tetapi, terkait Desa Puncak Indah, hal ini dinilai wajar mengingat posisinya sebagai sentra aktivitas pemerintahan di Lutim.

“Puncak Indah menjadi basis area pemerintahan kita. Jadi tentu, cukup penting untuk merealisasikan usulan bapak-ibu,” ujarnya.

Ia optimistis sejumlah usulan warga dapat direalisasikan pada 2027 mendatang. Mahading bahkan berani menyebut, “Semua lorong 1 sampai lorong 7 akan di aspal,” tegasnya.