Bupati Luwu Timur Dorong Dialog Setara dalam Tata Kelola Hutan di Tingkat Nasional

JAKARTA — Isu kehutanan kian menunjukkan kompleksitasnya di level lokal, namun harapan akan solusi mulai terlihat ketika Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, memilih pendekatan dialogis dalam memperjuangkan kepentingan daerahnya di hadapan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Senin (26/5), di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Mengangkat tema “Sinkronisasi Tata Kelola Hutan untuk Akselerasi Pembangunan Daerah,” pertemuan ini bukan sekadar formalitas koordinasi antara pusat dan daerah, melainkan menjadi forum strategis untuk menjembatani kepentingan pembangunan dengan keberlanjutan hutan.

“Luwu Timur memiliki potensi kehutanan yang besar, namun kami juga menghadapi tantangan riil di lapangan—dari konflik tenurial, keterbatasan akses masyarakat, hingga infrastruktur yang terhambat status kawasan. Kami datang membawa semangat dialog, bukan hanya proposal,” ungkap Irwan dalam paparannya.

Irwan hadir bersama delegasi teknis Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang melibatkan berbagai instansi lintas sektor—dari lingkungan hidup, tata ruang, hukum, hingga perencanaan wilayah. Rombongan ini diterima oleh jajaran Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, termasuk Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Julmansyah, serta sejumlah direktur dan tenaga ahli lainnya.

Tak hanya memaparkan persoalan, Irwan juga menyodorkan serangkaian gagasan solutif: optimalisasi perhutanan sosial, perlindungan hutan adat bagi masyarakat hukum adat (MHA), penguatan skema pemberdayaan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), hingga sinergi dalam pembangunan infrastruktur dasar yang ramah kawasan.

“Kami ingin regulasi pusat tak hanya menjadi ‘aturan dari atas’, tapi juga lahir dari realitas dan kebutuhan masyarakat di bawah. Kolaborasi bukan slogan—kami ingin mewujudkannya dalam bentuk kebijakan bersama,” tegasnya.

Pertemuan ini menandai babak baru dalam upaya harmonisasi kebijakan hutan antara pusat dan daerah. Pemerintah Luwu Timur berharap, dialog semacam ini bisa menjadi pola tetap dalam tata kelola hutan ke depan—bukan hanya bagi Luwu Timur, tapi juga daerah lain yang menghadapi dilema serupa.

Dengan pendekatan yang kolaboratif dan inklusif, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya pada pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. (ech)