WTP ke-14 Diraih, DPRD Lutim Desak Pemda Tindak Lanjuti Temuan BPK

LUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lutim, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (3/7/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lutim, Jihadin Peruge, setelah dinyatakan memenuhi kuorum sesuai tata tertib DPRD.

Lima fraksi, yakni Golkar, Gerakan Persatuan Rakyat (GPR), PDI Perjuangan, NasDem, dan Partai Amanat Nasional (PAN), menyampaikan pandangan umum secara bergiliran.

Seluruh fraksi menyatakan mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Daerah (Pemda) Lutim mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.

Hanya saja, sejumlah fraksi mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan daerah.

Juru Bicara Fraksi PAN, Nurchalis Azis, menegaskan bahwa opini WTP hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan bukan ukuran utama keberhasilan pembangunan.

“Opini WTP merupakan indikator kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan. Namun, keberhasilan pembangunan sesungguhnya diukur dari sejauh mana APBD mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Timur,” ujarnya.

Fraksi Golkar dan PAN juga meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Dalam pembahasan pendapatan daerah, Fraksi Golkar menyebut realisasi pendapatan mencapai Rp.1,94 triliun atau 97,39 persen dari target Rp.2,12 triliun. Sementara Fraksi GPR dan NasDem menyebut realisasi dengan nominal yang sama mencapai 91,39 persen.

Terdapat perbedaan penyebutan persentase realisasi pendapatan antarfaksi meski nominal pendapatannya sama.

Meski demikian, seluruh fraksi sepakat mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Fraksi PAN juga mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta penguatan iklim investasi, sedangkan Fraksi Golkar mengingatkan agar realisasi anggaran mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti realisasi pendapatan transfer pusat sebesar Rp.1,430 triliun dari target Rp.1,608 triliun. Fraksi tersebut menilai kondisi itu menunjukkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Pada sisi belanja, realisasi belanja dan transfer daerah tercatat sebesar Rp.1,90 triliun atau 90,37 persen dari target Rp.2,10 triliun.

Sorotan utama muncul pada realisasi belanja modal yang mencapai Rp.318,29 miliar atau 83,33 persen. Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan menilai angka tersebut masih dapat ditingkatkan karena berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Fraksi NasDem menilai komposisi belanja daerah masih didominasi belanja operasional sehingga porsi belanja modal yang lebih produktif perlu ditingkatkan.

“Jangan sampai keberhasilan hanya terlihat pada laporan administrasi, sementara dampak nyata bagi masyarakat belum maksimal,” kata Juru Bicara Fraksi NasDem, Suwati.

Fraksi NasDem juga mendorong penguatan penganggaran berbasis kinerja agar program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi PAN menyoroti sejumlah proyek infrastruktur yang dinilai mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, serta hasil pembangunan yang belum sesuai spesifikasi.

Fraksi tersebut meminta pengawasan proyek diperkuat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan agar kualitas pembangunan lebih terjaga.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 sebesar Rp.21,6 miliar juga menjadi perhatian fraksi-fraksi. Fraksi Golkar dan GPR meminta pemerintah melakukan evaluasi agar perencanaan dan penyerapan anggaran lebih optimal, sedangkan Fraksi NasDem menilai nilai tersebut masih dalam batas wajar.

Di luar aspek keuangan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan yang disebut menyumbang sekitar 70 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Andi Ahmad, mendorong pemerintah memperkuat diversifikasi ekonomi melalui sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata.

Fraksi GPR juga menyoroti pelaksanaan program prioritas seperti Kartu Lansia, beasiswa, dan bantuan seragam sekolah. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan DPRD, fraksi tersebut menyebut masih terdapat masyarakat yang belum tersentuh bantuan pemerintah.

“Data di lapangan masih menunjukkan adanya masyarakat Luwu Timur yang belum tersentuh program bantuan pemerintah. Karena itu kami berharap seluruh program sosial benar-benar diberikan kepada masyarakat yang berhak tanpa membeda-bedakan,” ujar I Wayan Suparta.

Fraksi PAN juga menilai pemerataan pembangunan antarwilayah masih perlu mendapat perhatian, terutama terkait akses jalan, jaringan air bersih, infrastruktur pertanian, dan pelayanan dasar.

Fraksi tersebut turut mendorong penguatan sinergi antar-OPD dalam penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial, serta transparansi pelaksanaan APBD.

Pada akhir penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi menyatakan menerima Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.