Statistika Negativa: Membaca Arah Pertumbuhan Lutim dari Sudut Pandang Sebelah Kiri

BEBERAPA waktu belakangan, banyak media mulai memublikasikan statistik makro Luwu Timur (Lutim) yang menyilau mata dengan tren pertumbuhannya yang amat baik. Tentu bukan kali pertama, dan senyatanya sejak beberapa tahun terakhir, angka pertumbuhan sosial dan ekonomi Lutim memang terlihat bergerak signifikan.

Investasi industri terus masuk, infrastruktur berkembang cepat, hingga berbagai indikator pembangunan manusia menunjukkan tren yang positif.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lutim tahun 2025 mencetak rekor tertinggi di Sulsel, mencapai 77,28 poin dari sebelumnya 75,84 pada 2023 dan 76,44 pada 2024.

Kemiskinan pula menurun menjadi 5,79 persen pada Maret 2025 – dengan jumlah penduduk miskin dari sebelumnya 20,7 ribu jiwa menjadi 18,55 ribu jiwa – serta, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,70 persen pada Agustus 2025 (luwutimurkab.bps.go.id).

Jika Lutim dibaca dari sajian statistik tersebut, maka kabupaten ini tampak sedang berada dalam fase kemajuan yang sangat menjanjikan. Sebentuk gambaran tentang wajah daerah yang sehat dengan tanda-tanda kesejahteraan yang bakal hadir dalam waktu tak lagi lama. Tetapi tulisan ini tidak ingin berhenti pada optimisme statistik semacam itu.

Alih-alih membaca tren positif yang ditunjukkan setiap sajian angkanya di arah kanan, deret statistik itu ibarat punya “bayangan” di sebelah kiri grafik, yang kadang lupa diamati karena terang-benderangnya cahaya pembangunan dan pertumbuhan.

Di titik ini, perlu juga melihat bayang-bayang negatifnya. Bukan mengulasnya dalam upaya menolak statistik apalagi dalam pengertiannya sebagai ideologi politik “kiri” tertentu, melainkan membaca sisi lain yang dapat dipantulkan dari data-datanya.

Karena bagaimanapun, angka tidak melulu hanya menyimpan kabar baik. Kadang ia juga menyimpan tanda-tanda tentang persoalan yang belum selesai. Bahwa dari deret pertumbuhan yang terlihat terang-benderang itu, selalu tersimpan persoalan-persoalan sosial di balik bayangan yang agak samar sajiannya, tapi tengah dialami kenyataannya.

Pertumbuhan Tinggi tapi Tak Selalu Merata

Lutim saat ini merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling agresif di Sulsel. Berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Luwu Timur terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2021, total PDRB tercatat sekitar Rp.23,61 triliun. Angka ini meningkat menjadi Rp.28,41 triliun pada 2022, lalu naik lagi menjadi Rp.30,69 triliun pada 2023. Pada 2025, nilainya bahkan telah menyentuh kisaran Rp.31,65 triliun (lutimterkini.com).

Tren ini jelas menunjukkan bila ekonomi Lutim tumbuh besar dalam waktu relatif singkat. Bahkan, PDRB per kapita pada 2025 tercatat sekitar Rp.99,87 juta per tahun – termasuk salah satu yang tertinggi di Sulsel setelah Pangkajene Kepulauan dan Kota Makassar (databoks.katadata.co.id).

Namun, telah cukup lama menjadi sorotan, ketika struktur pertumbuhan itu dibaca lebih jauh, ekonomi Lutim masih amat bertumpu pada sektor pertambangan dan industri pengolahan berbasis nikel.

Pada 2021-2022, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang lebih dari 50 persen terhadap total PDRB Lutim, lalu bergerak turun di angka 43,99 persen di 2023, dan 41,99 persen pada 2024 seiring pelemahan harga nikel global. Hingga tahun 2025 kemarin, nilai ekonomi dari sektor ini mencapai sekitar Rp.13,290 triliun.

Sebagai pembanding, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan – yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat – hanya menyumbang sekitar Rp.8,61 triliun atau berada di urutan kedua pembentuk PDRB dengan nilai cukup jauh di bawah kontribusi pertambangan.

Persoalannya, industri pertambangan yang bersifat ekstraktif (ekstrak alam) dan padat modal, secara relatif tidak menyerap tenaga kerja sebesar sektor pertanian, perdagangan rakyat, atau usaha mikro.

Akibatnya terjadi jurang yang cukup lebar antara besarnya pertumbuhan ekonomi daerah dengan distribusi pendapatan masyarakat secara umum.

Aktivitas ekonomi meningkat di wilayah-wilayah industri dan pusat-pusat perdagangan baru, tetapi sebagian wilayah lain masih menghadapi persoalan dasar seperti akses layanan kesehatan, kualitas pendidikan, hingga keterbatasan infrastruktur.

Menariknya, bila menilik angka pembentuk PDRB dengan membandingkan hanya dua sektor tersebut, terlihat kecenderungan sektor ekonomi ekstraktif bersifat amat volatil terhadap penurunan permintaan secara global, di saat sektor non-tambang justru menunjukkan kinerja menanjak yang relatif stabil di angka 3,2 – 5,53 persen sejak paska pandemi tahun 2021 hingga 2025.

Sedikit paradoksnya karena dari nilai besaran yang relatif stabil tersebut, kontribusinya terhadap PDRB justru terhitung menurun dari 29 persen pada 2021 menjadi hanya sekitar 27 persen di 2025.

Hal ini menandaskan bahwa pesatnya laju pertumbuhan dari sektor pertambangan yang padat modal – meski sering membuat PDRB kita gonjang-ganjing – membuatnya tetap menjadi komponen perhitungan utama dalam laju pertumbuhan Lutim hingga 2025.

Tapi pertanyaan yang bisa segera dihadirkan, sejauh mana pertumbuhan itu benar-benar ikut memperkuat ekonomi masyarakat secara luas? Siapa yang paling banyak menikmati pertumbuhan itu? Ketimpangan ini sesungguhnya dapat dibaca dari karakter pertumbuhan ekonomi ekstraktif itu sendiri.

Nilai ekonomi dalam wilayah tambang bisa tumbuh amat besar, tetapi manfaatnya cenderung terkonsentrasi hanya dalam sektor industri, pemilik modal, dan kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap modal, keterampilan, dan jaringan ekonomi modern.

Sementara masyarakat di sektor non-tambang – terutama petani, nelayan, pelaku usaha mikro, dan pekerja informal – tetap menghadapi tekanan biaya hidup yang turut meningkat akibat ekspansi ekonomi industri.

Harga tanah kian mahal, biaya rumah naik, sewa kost-kostan melaju, hingga harga kebutuhan harian bergerak mengikuti daya beli wilayah industri, pada saat kenaikan pendapatan mereka tak tengah bergerak dengan kecepatan yang sama.

Pada titik ini tantangannya bukan lagi sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tetapi memastikan agar pertumbuhan tersebut benar-benar mampu mengalir lebih merata hingga ke masyarakat secara lebih luas, ke pinggiran desa-desa, ke kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan. (*)