25 Tahun APKASI: Bupati Luwu Timur Dorong Kolaborasi Kabupaten Hadapi Tantangan Pembangunan

MINAHASA UTARA — Momentum peringatan seperempat abad Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dimanfaatkan para kepala daerah untuk mempererat barisan dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks.

Salah satunya datang dari Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, yang turut ambil bagian dalam kegiatan Orientasi Organisasi APKASI di Hotel Sentra, Minahasa Utara, Kamis (29/5). Kegiatan ini menjadi bagian penting dari rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) VI APKASI sekaligus perayaan ulang tahun ke-25 organisasi tersebut.

Irwan menyebut APKASI bukan sekadar forum formal antarpemimpin daerah, melainkan garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan kabupaten di tengah dinamika kebijakan pusat.

“APKASI adalah mitra strategis dalam menyuarakan kebutuhan daerah sekaligus memperkuat jejaring kolaboratif yang dibutuhkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif,” tegas Irwan saat ditemui di sela kegiatan.

Orientasi ini menghadirkan sejumlah pemikir dan praktisi otonomi daerah ternama, termasuk Prof. H.M. Ryaas Rasyid, Herman N. Suparman (KPPOD), dan Sarman Simanjorang (Direktur Eksekutif APKASI). Mereka menyoroti pentingnya sinergi antarwilayah dan perlunya penyesuaian regulasi agar sejalan dengan semangat otonomi.

Sejak didirikan pada tahun 2000, APKASI telah menjadi aktor penting dalam mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang lebih berpihak pada daerah. Kini, 25 tahun berselang, organisasi ini tidak hanya memperjuangkan otonomi dalam arti administratif, tapi juga solidaritas dalam arti pembangunan yang merata.

“Munas ini bukan sekadar forum seremonial. Ini adalah ruang strategis untuk menyatukan visi, agar pembangunan kabupaten tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan,” kata Irwan.

Dengan berkumpulnya para bupati dari seluruh Indonesia, semangat kebersamaan yang diusung APKASI diharapkan menjadi energi baru untuk menjawab tantangan pembangunan, sekaligus memperkuat pondasi otonomi daerah yang benar-benar berdampak bagi masyarakat. (ech)