Tujuh Mata Air Terancam Eksplorasi PT. PUL, LIRA Desak DPRD Lutim Tegas

MALILI – Rencana eksplorasi pertambangan PT. Prima Utama Lestari (PT. PUL) di Malili, menuai polemik.

Warga mengkhawatirkan aktivitas perusahaan mengancam tujuh titik mata air yang selama ini menjadi sumber kebutuhan air bagi masyarakat di lima desa.

Persoalan lingkungan dan potensi dampak pertambangan mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Lutim, Jumat (13/11/2026).

Rapat mempertemukan anggota DPRD, manajemen PT. PUL, serta Forum Masyarakat Atue Bersatu (FORMAT).

Selama berlangsungnya forum, perwakilan FORMAT, Yuyuk, mempertanyakan kesesuaian rencana eksplorasi perusahaan dengan kondisi lingkungan dan ketentuan tata ruang.

Warga menyoroti sejumlah potensi dampak, mulai dari kerusakan kawasan hutan sebagai daerah resapan air, gangguan aliran sungai, hingga ancaman longsor.

Tak itu saja, keberadaan wilayah konsesi IUP yang turut bersinggungan dengan permukiman dan kawasan transmigrasi, juga menjadi keluhan selama berlangsungnya RDP.

Yuyuk menegaskan, penjelasan perusahaan tidak cukup untuk menjawab persoalan tata ruang. Pemerintah perlu melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen resmi dan ketentuan perundang-undangan.

“Persoalan tata ruang tidak cukup dijawab melalui penjelasan lisan perusahaan. Pemerintah perlu mengujinya berdasarkan dokumen tata ruang dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Yuyuk.

Menanggapi keberatan warga, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. PUL, Doni, menyatakan perusahaan bersedia membuka data geologi dan informasi teknis.

Manajemen juga menyatakan kesiapan melakukan identifikasi bersama untuk mencocokkan data perusahaan dengan kondisi faktual di lapangan.

Desakan agar DPRD mengawal persoalannya, kini datang dari Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Lutim. Perwakilan LIRA, Iwan, mengingatkan para wakil rakyat agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat dalam menyikapi rencana eksplorasi PT. PUL.

Menurut Iwan, keselamatan lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat atas air bersih harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas pertambangan.

“Kami mendesak DPRD Lutim agar berdiri tegak di sisi kepentingan rakyat. Jangan sampai ada kompromi di bawah tangan yang mengorbankan sumber penghidupan warga di lima desa,” tegas Iwan, dalam rilis group media partner LIRA Lutim, Jumat malam (13/11/2026).

Ia juga meminta pemerintah dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap wilayah konsesi perusahaan.

Apabila investigasi membuktikan adanya aktivitas atau rencana pertambangan yang mengancam kawasan lindung dan sumber air, LIRA meminta izin perusahaan ditinjau ulang hingga dicabut sesuai ketentuan yang berlaku.

RDP yang dipimpin Ketua DPRD Lutim, Ober Datte, belum menghasilkan keputusan final. Pimpinan rapat menjadwalkan pembahasan lanjutan pada 17 November 2026.

Agendanya bakal mendalami persoalan yang disampaikan masyarakat dan pihak perusahaan. Sebelum RDP lanjutan digelar, FORMAT bersama elemen masyarakat berencana melakukan verifikasi langsung terhadap tujuh titik mata air.

Langkah itu dimaksudkan untuk memastikan kondisi sumber air sekaligus mencocokkan temuan lapangan dengan data yang disampaikan dalam rapat.

Hasil verifikasi dan pembahasan lanjutan di DPRD diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai potensi dampak eksplorasi PT. PUL terhadap lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat di lima desa.