
LUTIM – “Seminggu ini semua memahami Sosialisme Islam. Dua buku itu nanti akan menjadi model perjuangan PKB.”
Pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, atau Gus Muhaimin, dalam Konferensi Pers Media Center DPP PKB, Minggu (1/11/2026), menandai dimulainya agenda pendalaman pemikiran Sosialisme Islam di lingkungan partainya.
Arahan yang disampaikan secara virtual dan diikuti jajaran DPW serta DPC PKB dari berbagai daerah itu menempatkan pemikiran dua tokoh, H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati, sebagai bahan pembelajaran bagi kader media partai.
Keduanya memiliki latar sejarah dan pergulatan intelektual berbeda. Tjokroaminoto merupakan tokoh pergerakan nasional yang menghubungkan sosialisme dengan ajaran Islam, sedangkan Ali Syari’ati dikenal melalui pemikiran Islam pembebasan yang berkembang di Iran.
Dalam buku Islam dan Sosialisme, Tjokroaminoto menguraikan bahwa prinsip sosialisme bukan sesuatu yang bertentangan dengan Islam.
Ia justru menemukan landasannya dalam ajaran agama, terutama melalui nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan.
Pemikirannya menawarkan kritik terhadap kesenjangan dan dominasi ekonomi yang menempatkan sebagian manusia dalam posisi lebih berkuasa dibandingkan kelompok lainnya.
Kepemilikan dan kegiatan ekonomi, dalam kerangka pemikirannya, tetap harus memperhatikan tanggung jawab sosial.
Sementara, Ali Syari’ati membawa pembahasan ke wilayah kesadaran dan pembebasan manusia.
Intelektual Iran itu memandang Islam sebagai kekuatan yang dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melawan penindasan, ketimpangan, dan dominasi yang menghambat kemanusiaan.
Melalui dua pemikiran tersebut, sosialisme Islam tidak sekadar menjadi pembahasan mengenai sistem ekonomi.
Ada persoalan lebih luas yang dipertaruhkan, yakni bagaimana agama membentuk keberpihakan sosial dan bagaimana kekuasaan seharusnya ditempatkan dalam perjuangan mewujudkan keadilan.
Diskursusnya kemudian bergulir ke berbagai daerah. Sejumlah DPC dan DPW PKB menggelar diskusi serta bedah buku dengan menghadirkan akademisi, aktivis, dan tokoh masyarakat sebagai pembedah.
Di Bogor, Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menggelar diskusi bersama kader DPC PKB pada 5 November 2026.
Selama forum, ia mengingatkan partai agar tidak kehilangan kepekaan terhadap persoalan rakyat ketika semakin dekat dengan lingkaran kekuasaan.
“Kekuasaan semestinya bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadilan, memperluas kesejahteraan, memperkuat ekonomi rakyat, serta memastikan kelompok masyarakat yang lemah tidak tertinggal,” kata Neng Eem sebagaimana diberitakan situs resmi MPR RI.
Pada hari yang sama, diskusi juga berlangsung di Makassar. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI atau Deng Ical, mengangkat relevansi sosialisme Islam terhadap pembangunan ekonomi berkeadilan, pengelolaan sumber daya, dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan.
Forum serupa turut berlangsung di Temanggung, Mojokerto, Banjarmasin, hingga Sumatera Utara.
Pembahasannya memperlihatkan bagaimana pemikiran kedua tokoh mulai dikaitkan dengan persoalan politik, ekonomi, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
Sedangkan di Lutim, DPC PKB turut menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kalpen Kopi, Desa Lauwo, Burau, Sabtu (7/11/2026).
Diskusi menghadirkan Ketua Bawaslu Lutim, Pawennari, dan pegiat literasi Masita Sukri, M.Pd., sebagai narasumber. Kegiatan dipandu Yayat Arsul dan diikuti sejumlah peserta dari kalangan masyarakat.
Pawennari menyoroti pentingnya kesadaran kritis dalam membaca persoalan sosial. Menurutnya, gagasan keadilan tidak cukup berhenti sebagai wacana, tetapi perlu tercermin dalam sikap dan tindakan masyarakat.
“Kesadaran terhadap ketimpangan sosial menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut mengambil peran dalam memperjuangkan keadilan,” ungkapnya.
Sementara, Masita Sukri, menempatkan literasi sebagai instrumen pembentukan kesadaran. Membaca, menurutnya, semestinya membantu masyarakat memahami realitas, mengkritisi persoalan, dan membangun perspektif baru.
“Literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca, tetapi juga bagaimana seseorang mampu memahami realitas, mengkritisi persoalan, dan membangun kesadaran terhadap lingkungan sosialnya,” jelasnya.
Ketua DPC PKB Lutim, Nurchalis Azis R., Lc., M.Pd., mengatakan diskusi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tradisi intelektual sekaligus memperkuat kesadaran sosial masyarakat.
Ia menekankan bahwa gagasan yang dipelajari tidak semestinya berhenti dalam forum diskusi, tetapi perlu mendorong keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan dan perubahan sosial.
“Gagasan yang kita pelajari harus mampu melahirkan kesadaran kritis, keberpihakan terhadap nilai-nilai keadilan, serta mendorong perubahan nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.
Meluasnya diskusi Sosialisme Islam di lingkungan PKB memperlihatkan adanya upaya membawa kembali pembahasan ideologi ke ruang internal partai.
Persoalannya bukan semata seberapa jauh kader memahami pemikiran Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati, melainkan bagaimana gagasan keduanya memengaruhi cara partai membaca dan merespons persoalan masyarakat.
Di Lutim, diskusi tersebut mempertemukan gagasan persamaan dan keberpihakan terhadap kelompok lemah dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.
Persoalan ekonomi, pengelolaan sumber daya dan lingkungan, hingga ketimpangan sosial menjadi ruang tempat prinsip-prinsip keadilan mesti diuji dalam kehidupan sehari-hari.