Pro dan Kontra PT.PUL di Atue, DPRD Lutim Siapkan Mediasi

MALILI – Dua persoalan urgen mengemuka di Malili, yakni pemadaman listrik bergilir dan penolakan aktivitas eksplorasi PT. Prima Utama Lestari (PT.PUL) di Desa Atue, akan mendapat ruang pembahasan pada Jumat (13/11/2026).

Jaringan Pemuda Malili (JPM) dijadwalkan menggelar audiensi dengan PLN ULP Malili untuk meminta penjelasan mengenai pemadaman listrik yang masih berlangsung.

Pada hari yang sama, DPRD Lutim juga mengagendakan mediasi antara Forum Masyarakat Atue Bersatu (FORMAT) dan pihak terkait guna membahas penolakan rencana aktivitas PT.PUL.

Kedua pertemuan berlangsung secara terpisah. Audiensi JPM dengan PLN dijadwalkan pukul 10.00 Wita di Kantor PLN ULP Malili. Sementara, mediasi PT.PUL berlangsung mulai pukul 09.00 Wita di Ruang Rapat Kantor DPRD Lutim.

Adapun terkait agenda mediasi DPRD Lutim, tertuang dalam surat undangan bernomor 000.1.5/8856/DPRD-LT/XI/2026 tertanggal 11 November 2026.

Surat yang ditujukan kepada FORMAT tersebut menyebut penolakan masyarakat terhadap aktivitas eksplorasi dan rencana pengeboran PT.PUL di Desa Atue sebagai pokok persoalan.

DPRD memandang pertemuan diperlukan untuk memperoleh kejelasan informasi, menampung aspirasi masyarakat, serta mencari solusi atas persoalan yang berkembang.

Mediasi dijadwalkan menyusul aksi penolakan warga yang sempat berlangsung selama dua hari di lokasi kegiatan perusahaan di sepekan silam.

Ketua DPRD Lutim, Ober Datte, sebelumnya menemui warga dan meminta PT.PUL mengeluarkan excavator dari lokasi sembari menunggu pembahasan bersama Komisi III DPRD.

“Sesuai permintaan masyarakat, alat berat excavator agar dikeluarkan dari lokasi sebelum ada penyelesaian, mulai dari sosialisasi hingga kajian AMDAL,” kata Ober saat menemui warga, Kamis (5/11/2026).

Ketua FORMAT, Yuyuk, sebelumnya mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terhadap keberlangsungan sumber air bersih yang memasok kebutuhan lima desa.

“Kalau aktivitas ini berjalan, bagaimana nasib air kami? Ada lima desa yang sumber airnya berasal dari Atue,” ujar Yuyuk.

Perwakilan eksternal PT.PUL, Iwan, dalam kesempatan berbeda menyatakan perusahaan tidak memiliki kepentingan untuk merusak sumber air masyarakat.

“Tidak mungkinlah kami merusak sumber air, karena kalau sudah mengancam warga, pasti kami juga punya kewajiban menangani,” ujarnya.

Persoalan PT.PUL di Atue sebenarnya telah mencuat sejak September 2026. Pada 11 September, sejumlah warga sempat menegur aktivitas pengeboran perusahaan karena mempertanyakan sosialisasi dan dasar pelaksanaan kegiatan di wilayah mereka.

Warga juga meminta penjelasan mengenai potensi dampak lingkungan, terutama karena lokasi pengeboran disebut berada di sekitar kawasan sumber air bersih.

Pemerintah Desa Atue melalui Kepala Desa, Abdul Hamid, sempat menyatakan belum memberikan izin kepada PT.PUL. Hamid justru meminta perusahaan menggelar sosialisasi dengan melibatkan masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar sumber air PDAM Waemami, air bersih warga, serta tambak masyarakat terlindungi dari kemungkinan dampak aktivitas perusahaan.

Akan tetapi, upaya sosialisasi yang berlangsung pada 21 September di Kantor Desa Atue belum menghasilkan kesepahaman.

Sejumlah warga mempersoalkan keterwakilan masyarakat dalam forum dan meminta pembahasan dilakukan secara lebih terbuka.

Agenda pertemuan saat itu mencakup rencana pengeboran serta penjagaan dan penanganan sumber air bersih.

Polemik kembali meningkat pada 4–5 November ketika warga yang tergabung dalam FORMAT bertahan di lokasi kegiatan perusahaan selama dua hari.

Mereka meminta penghentian sementara aktivitas dan pengeluaran alat berat sebelum ada kejelasan mengenai sosialisasi serta kajian lingkungan.

Ketua DPRD Lutim, Ober Datte, yang menemui warga pada hari kedua aksi, turut mengunjungi bendungan PDAM di Atue.

Lokasi bendungan berada dalam wilayah IUP PT.PUL dan menjadi salah satu sumber pasokan air bagi masyarakat di lima desa.

Di tengah penolakan, sikap masyarakat Atue ternyata tidak sepenuhnya seragam. Pada 6 November, puluhan warga lainnya justru menggelar aksi damai dengan membentangkan spanduk dukungan terhadap operasional PT.PUL.

Kelompok pendukung menilai kehadiran perusahaan berpotensi membuka lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Mereka juga berharap persoalan yang berkembang dapat diselesaikan melalui dialog tanpa mengabaikan tanggung jawab lingkungan perusahaan.

Perbedaan sikap warga membuat agenda mediasi DPRD Lutim menjadi semakin penting. Persoalan yang perlu dijernihkan tak hanya sekaitan kelanjutan aktivitas perusahaan.

Melainkan, pula terkait keterbukaan sosialisasi, kepastian perlindungan sumber air, kajian lingkungan, serta aspirasi masyarakat yang mendukung maupun menolak.

Hasil mediasi Jumat mendatang akan menjadi salah satu penentu arah penyelesaian polemik PT.PUL di Atue, terutama dalam mempertemukan kepentingan investasi, kesempatan kerja, dan perlindungan lingkungan serta kebutuhan dasar masyarakat.