Krisis Listrik Lutim, Jangan Biarkan Konsumen Terus Menanggung Beban

LUTIM – Pemadaman listrik bergilir di Luti telah berlangsung jauh lebih lama dari perkiraan awal.

Sejak akhir Agustus 2026, masyarakat harus menghadapi gangguan pasokan yang berulang, dengan jadwal dan durasi pemadaman yang tidak selalu sesuai pengumuman.

Apa yang semula dijelaskan sebagai pengaturan beban selama pemeliharaan infrastruktur, belakangan berkembang menjadi persoalan defisit daya pada sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel).

PLN mengaitkan penurunan pasokan dengan berkurangnya debit air pada sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) akibat fenomena El Niño.

Penjelasan itu memang dapat menerangkan tekanan produksi listrik, tetapi belum menjawab persoalan kesiapan sistem menghadapi krisis.

Krisis Pasokan dan Tanggung Jawab PLN

Persoalan mendasar bukan semata-mata mengapa pasokan listrik berkurang, melainkan sejauh mana PLN telah menyiapkan langkah antisipasi ketika pembangkit utama tidak mampu bekerja optimal.

Ketergantungan terhadap PLTA semestinya diikuti perencanaan cadangan daya, diversifikasi energi, dan skenario darurat menghadapi penurunan produksi. Fenomena kemarau bukan peristiwa yang sama sekali tidak dapat diperkirakan.

MaliliPos sebelumnya juga mengangkat persoalan daya hibah 10,7 MW dari PT.Vale kepada Pemkab Lutim, pemanfaatan daya Pembangkit Larona, serta kontribusi PLTM Ussu berkapasitas 3 MW.

Publik membutuhkan penjelasan mengenai kapasitas yang benar-benar tersedia, kebutuhan listrik, beban puncak, dan kendala penyalurannya.

Pertanyaan mengenai cadangan daya menjadi semakin penting ketika pemadaman berlangsung berbulan-bulan.

PLN tidak cukup hanya menyampaikan alasan defisit pasokan. Masyarakat berhak mengetahui target pemulihan dan langkah konkret yang sedang dijalankan.

Dampak krisis pun telah melampaui ketidaknyamanan rumah tangga. Aktivitas UMKM terganggu, peralatan elektronik berisiko rusak, jaringan komunikasi terdampak.

Bahkan, pelayanan kesehatan seperti yang pernah dikeluhkan pasien Puskesmas Malili ikut menghadapi gangguan.

Hak Konsumen Tidak Boleh Diabaikan

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

Konsumen juga berhak mendapatkan ganti rugi apabila pemadaman disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sesuai ketentuan yang berlaku.

Perlindungan serupa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19 mengatur tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat penggunaan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pada aspek pelayanan listrik, mekanisme Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) juga perlu diperhatikan. Regulasi Kementerian ESDM mengatur pengurangan tagihan bila realisasi mutu pelayanan melampaui ambang batas yang ditentukan.

Perlu dibedakan antara kompensasi berdasarkan TMP dan ganti rugi atas kerusakan peralatan elektronik maupun kerugian usaha. Keduanya memiliki persyaratan dan mekanisme pembuktian berbeda.

Olehnya itu, PLN perlu membuka informasi mengenai realisasi mutu pelayanan selama krisis, perhitungan kompensasi, serta prosedur pengaduan kerugian pelanggan.

Masyarakat tidak seharusnya dibiarkan menanggung seluruh dampak gangguan tanpa mengetahui mekanisme pemulihan haknya.

Audiensi Harus Menghasilkan Kepastian

Rencana audiensi Jaringan Pemuda Malili dengan PLN ULP Malili pada Jumat, 13 November 2026, menjadi kesempatan penting untuk mengurai persoalan yang telah berlangsung berbulan-bulan.

Desakan serupa disiapkan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Lutim melalui sejumlah pertanyaan mengenai penyebab krisis, cadangan daya, ketidaksesuaian jadwal pemadaman, kompensasi, hingga ganti rugi kerusakan peralatan elektronik.

LIRA juga meminta penjelasan mengenai kemungkinan pembentukan posko pengaduan dan ganti rugi bagi masyarakat serta pelaku UMKM.

Mereka bahkan mendorong manajemen PLN menandatangani berita acara komitmen bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Pertanyaan-pertanyaan itu patut dijawab secara terbuka. Audiensi tidak boleh berhenti pada pemaparan alasan teknis dan janji evaluasi.

PLN perlu menyampaikan data, target waktu pemulihan, langkah darurat, serta mekanisme penyelesaian pengaduan dengan ukuran keberhasilan yang jelas.

Pemerintah Kabupaten dan DPRD Lutim juga tidak sepatutnya hanya menjadi penonton. Keduanya perlu memastikan kepentingan masyarakat terlindungi dan pelayanan dasar kelistrikan memperoleh perhatian serius.

Krisis listrik boleh jadi dipicu persoalan pasokan regional dan kondisi alam. Akan tetapi, ketidakpastian pelayanan dan ketidakjelasan pemulihan tidak boleh terus dibebankan kepada masyarakat.

Warga telah memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan. Mereka tidak meminta perlakuan istimewa, melainkan menuntut hak atas pelayanan yang layak.