Kejari Lutim Ingatkan ABPEDNAS, Pengawasan Desa Harus Transparan

LUTIM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lutim meminta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) mematangkan program kerja sebelum menjalankan kegiatan secara konkret di lapangan.

Permintaan itu disampaikan Kepala Kejari (Kajari) Lutim, Berthy Oktavianes Zakarias Huliselan, saat menerima audiensi pengurus ABPEDNAS di ruang rapat Kepala Kejari Lutim, Senin (9/11/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 13.30 WITA, Berthy menekankan pentingnya program kerja yang jelas dan konkret sebagai landasan pengakuan atas eksistensi kelembagaan ABPEDNAS.

Ia juga meminta penjelasan mengenai gambaran teknis operasional program kerja yang diusulkan.

Menanggapi permintaan, perwakilan ABPEDNAS menyampaikan bahwa rincian program kerja belum dapat dipaparkan secara final dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Kejari Lutim kemudian menyarankan agar pengurus terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal dan mematangkan konsep teknis program kerja.

Selain pembahasan program kerja, Kejari Lutim menyoroti peran ABPEDNAS dalam memperkuat kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama dalam pembahasan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kajari menekankan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan pengelolaan sumber daya publik atau bersentuhan dengan keuangan negara dan daerah wajib mematuhi ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Setiap kegiatan yang melibatkan pengelolaan sumber daya publik atau bersentuhan dengan keuangan negara/daerah wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,” pinta Kajari dalam siaran persnya.

Kepatuhan terhadap regulasi diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas serta mencegah terjadinya benturan kepentingan (conflict of interest).

Kejari Lutim pula menjelaskan fungsi BPD berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta mengawasi kinerja Kepala Desa.

Mengingat APBDes ditetapkan melalui Peraturan Desa dan rancangannya dimusyawarahkan bersama BPD, lembaga desa tersebut turut memiliki peran dalam pembahasan dan penetapan anggaran.

Kejari Lutim memandang program kerja ABPEDNAS sebaiknya diarahkan pada penguatan kapasitas anggota BPD dalam menjalankan fungsi tersebut.

“Program kerja ABPEDNAS sebaiknya diarahkan pada penguatan kapasitas anggota BPD dalam membahas, menyepakati, dan mengawasi pelaksanaan APBDes secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini,” demikian rilis yang disampaikan Kasi Intel Kejari Lutim, Dery Fuad Rachman.

Kejari Lutim juga menjelaskan batas keterlibatan institusi dalam kegiatan ABPEDNAS maupun aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan desa.

Keterlibatan kejaksaan difokuskan pada penegakan hukum, pengamanan pembangunan strategis, pencegahan tindak pidana korupsi, penerangan dan penyuluhan hukum, serta pendampingan hukum (legal assistance).

“Kejaksaan berperan pada tataran pengawasan hukum dan pencegahan, bukan pada pengoperasian teknis di lapangan,” tegas mereka.

Pembatasan peran tersebut dimaksudkan untuk menjaga objektivitas institusi sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada para pemangku kepentingan di desa dalam melaksanakan kegiatan.

Menutup siaran persnya, Kejari Lutim menyampaikan apresiasi kepada pengurus ABPEDNAS atas kehadiran dan keterbukaan dalam audiensi.

Kejari juga menegaskan komitmennya untuk terus membuka jalur komunikasi dengan masyarakat dan memberikan pendampingan hukum agar setiap kegiatan di daerah berjalan secara aman, transparan, dan akuntabel.