Pajak Vale Dikejar, Kasus Ambulans CSR Vale Dipertanyakan: LIRA Sentil Pemkab dan DPRD Lutim

LUTIM – LSM LIRA Lutim mengkritik sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Lutim dalam menyikapi sejumlah persoalan daerah.

Kritik itu disampaikan melalui rilis yang diterima MaliliPos, pada Senin (9/11/2026) melalui grup media partner LIRA Lutim.

LIRA menilai Pemkab dan DPRD begitu agresif mendorong penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) PT.Vale Indonesia Tbk.

Akan tetapi, kurang menunjukkan perhatian terhadap dugaan korupsi dan konflik lahan.

Dalam rilisnya, LIRA menyebut Pemkab dan anggota DPRD kompak menyuarakan penagihan pajak MBLB beserta opsen terhadap PT.Vale dengan nilai sekitar Rp.311 miliar.

Terlebih, sejumlah anggota dewan, sebut LIRA, telah menyatakan dukungan untuk membawa persoalan pajak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri (Kejari) Lutim tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan 24 unit ambulans melalui program CSR PT.Vale.

Tim Kejari juga telah melakukan penggeledahan di kediaman Ketua Pospera Lutim di Desa Puncak Indah, Malili.

Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan dugaan penyimpangan pengadaan ambulans yang diperuntukkan bagi sejumlah desa.

LIRA menilai dinamika tersebut memperlihatkan indikasi “standar ganda dan sikap tebang pilih” dalam menyikapi persoalan daerah.

Lembaga tersebut menyentil DPRD dan Pemkab yang dinilai “begitu agresif” menekan perusahaan terkait kewajiban pajak, tetapi terkesan pasif dalam mengawal perkara dugaan korupsi.

Pengadaan 24 unit ambulans CSR PT.Vale menjadi salah satu perkara yang secara khusus disorot.

LIRA mempertanyakan komitmen DPRD dalam mengawal penanganan kasus hingga tuntas, sekaligus mendorong pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan program bantuan masyarakat desa.

LIRA juga menyayangkan sikap legislatif yang dinilai bungkam terhadap sejumlah perkara dugaan korupsi lain yang sedang berproses di Kejari dan Polres Lutim.

Tak hanya persoalan hukum, lembaga ini turut mengingatkan keresahan masyarakat terkait penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) perusahaan yang diduga bersinggungan dengan lahan pertanian dan kawasan permukiman warga.

LIRA menilai persoalan perizinan pertambangan perlu disertai transparansi dan perlindungan hak masyarakat.

Pemerintah daerah diminta memastikan penetapan wilayah usaha tidak mengabaikan kepentingan warga yang memiliki lahan maupun bermukim di sekitar kawasan pertambangan.

Mereka juga mendesak Pemkab dan DPRD Lutim agar konsisten menjalankan fungsi pengawasan. Lembaga itu menegaskan bahwa penegakan hukum dan transparansi anggaran harus berjalan seimbang dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah.

“Penegakan hukum dan transparansi anggaran daerah dinilai harus berjalan seimbang dengan upaya penggenjot penerimaan pendapatan daerah demi kepentingan seluruh masyarakat Luwu Timur,” demikian penegasan LIRA dalam rilisnya.