Kebun Digusur demi PSN, Petani Minta Prabowo Turun Tangan

MALILI – Konflik lahan Petani Laoli di Desa Harapan, Malili, kembali memanas. Penggusuran terhadap kebun milik warga kembali berlangsung di tengah proses gugatan terhadap Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutim yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Di tengah situasi, para petani menyampaikan harapan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, agar datang ke Lutim untuk melihat kondisi mereka sekaligus membantu menyelesaikan konflik lahan yang hingga kini belum menemukan titik terang.

Permintaan itu disampaikan Mujahid, salah seorang perwakilan Petani Laoli. Ia mengaku berharap perhatian Presiden, terutama setelah Prabowo berulang kali menyampaikan komitmen memberantas mafia yang merugikan masyarakat.

“Kami sebagai Petani Laoli mengharap sangat besar, khususnya kepada Presiden Prabowo. Karena kami telah bersyukur mafia-mafia yang terjadi di Jakarta telah diberantas habis-habisan. Cuma sayangnya, kami sebagai Petani Laoli, belum menerima hak-hak kami ditunaikan oleh Pemerintah Luwu Timur,” kata Mujahid dalam pernyataan terbukanya di lokasi, pada Sabtu (7/11/2026).

Mujahid juga meminta Presiden datang langsung ke Lutim untuk melihat kondisi para petani. Ia menyebut kebun yang belum dibayar justru kembali diratakan menggunakan alat berat.

“Kami berharap kepada Presiden Prabowo, supaya kalau bisa datang langsung ke Luwu Timur untuk meninjau keadaan Petani Laoli. Karena kami telah ditindas habis-habisan, hak-hak kami belum ditunaikan, bahkan kebun kami yang belum dibayar sudah dibeko, diratakan,” ujarnya.

Pernyataan Mujahid muncul di tengah perhatian publik terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya.

Dalam kasus yang belakangan mencuat secara nasional tersebut, Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor pada periode 2025–2026.

Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, sebelumnya telah meminta agar penanganan kasus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Serupa penuntasan kasus penyadapan, harapan Petani Laoli terhadap Presiden tak semata persoalan perhatian politik. Mereka meminta agar komitmen penegakan hukum dan pemberantasan praktik mafia juga diwujudkan melalui penyelesaian persoalan agraria yang mereka hadapi di daerah.

Penggusuran terbaru sebagaimana disampaikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar berlangsung pada Sabtu, 7 November 2026 dan berlanjut pada Senin, 9 November 2026. Dua unit ekskavator disebut kembali merusak tanaman jengkol milik petani dengan pengawalan aparat TNI.

Pendamping hukum Petani Laoli, Siti Nur Alisa, menilai tindakan tersebut mengabaikan proses hukum yang sedang berlangsung.

Menurutnya, pemerintah semestinya menghormati gugatan yang telah diajukan para petani sebelum melakukan aktivitas lebih lanjut di atas lahan sengketa.

“Proses hukum yang sedang berlangsung seharusnya dihormati terlebih dahulu dan menghindari adanya aktivitas. Ini justru mereka sendiri yang mengajarkan ke publik untuk tidak patuh hukum,” ujar perempuan yang akrab disapa Lisa.

LBH Makassar menyebut para petani baru mengetahui adanya aktivitas penggusuran setelah sekitar lima jam ekskavator beroperasi. Sejumlah petani yang berada di posko perjuangan, sekitar satu kilometer dari lokasi, kemudian bergegas mendatangi kebun mereka.

Setibanya di lokasi, sejumlah tanaman jengkol disebut telah tumbang. Petani kemudian berhimpun dan berusaha menghalangi aktivitas penggusuran yang masih berlangsung.

LBH Makassar juga mempertanyakan keterlibatan aparat keamanan dalam proses penggusuran. Mereka menilai perlu ada penjelasan mengenai dasar keterlibatan aparat, mengingat sengketa lahan sedang ditempuh melalui jalur hukum.

Konflik lahan Laoli sendiri bukan persoalan baru. Pada 28 Agustus 2026, sebanyak 29 petani bersama LBH Makassar telah mengajukan gugatan ke PTUN Makassar untuk mempersoalkan penerbitan sertifikat HPL atas nama Pemkab Lutim.

Gugatan turut berkaitan dengan lahan yang diklaim telah dikuasai dan dikelola petani sejak lama. LBH Makassar mempersoalkan penerbitan HPL yang dinilai bermasalah, termasuk dugaan tidak adanya penguasaan fisik oleh pemerintah daerah sebelum sertifikat diterbitkan.

Sengketa berawal dari pengosongan lahan pada 30–31 Juli 2026. Dalam pemberitaan MaliliPos sebelumnya, tercatat 116 warga terdampak, dengan 86 orang disebut telah menerima kompensasi dan 30 lainnya belum menerima.

Kawasan yang disengketakan disiapkan untuk pengembangan kawasan industri PT. Indonesia Huali Industry Park (IHIP), yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemkab Lutim disebut akan menyerahkan pemanfaatan lahan kepada perusahaan melalui skema sewa-menyewa.

Persoalan juga memiliki irisan dengan sengketa lahan keluarga Mangade To Magi di kawasan yang sama. Serupa dengan tuntutan Petani Laoli, rumpun Keluarga Mangade To Magi, menganggap klaim Pemkab atas HPL telah ikut merenggut hak lahan waris mereka dalam irisan yang bergeser.

Kini, di tengah rencana pembangunan kawasan industri, tuntutan Petani Laoli kini tidak hanya diarahkan kepada pemerintah daerah. Mereka juga berharap pemerintah pusat turun tangan agar penyelesaian konflik tidak berujung konflik sosial.

“Kami harap supaya bagaimana Pemerintah Luwu Timur bisa menyelesaikan dengan baik, supaya tidak ada terjadi pertikaian,” tutup Mujahid.