JPM Desak PLN Percepat Tambahan Pasokan dan Pangkas Durasi Pemadaman

MALILI – Jaringan Pemuda Malili (JPM) mendesak PLN mempercepat permohonan tambahan pasokan listrik sebesar 4 Mega Watt (MW) dari PT.Vale sekaligus memangkas durasi pemadaman bergilir di Lutim.

Desakan itu disampaikan dalam audiensi dan silaturahmi JPM bersama PLN ULP Malili di Pojok Santai, Kantor PLN ULP Malili, Kelurahan Malili, Jumat (13/11/2026).

Dalam pertemuan, Manajer PLN ULP Malili, Wawan Kurniawan Saputra, menjelaskan pihaknya telah mengajukan permohonan tambahan 4 MW melalui UP3 Palopo dengan PT.Vale.

“Rencana kebutuhan penambahan 4 Mega tadi sudah kami sampaikan. Nanti akan ditindaklanjuti oleh UP3 Palopo,” jelas Wawan.

Ia menerangkan, proses koordinasi berikutnya berada pada tingkat UID Sulselrabar karena kontrak pasokan listrik dengan PT.Vale berada di tingkat tersebut.

“Selanjutnya, pihak UID yang akan berbicara dengan PT.Vale terkait penambahan 4 MW tersebut,” katanya.

Perwakilan JPM, Asmar Alam, meminta kepastian perkembangan permohonan agar tidak berhenti terlalu lama pada tahapan administrasi.

Ia menegaskan, kedatangan JPM bukan semata-mata untuk menekan PLN, melainkan mendorong penyelesaian bersama.

“Bukan berarti kami datang ke sini hanya untuk mendesak PLN. Tujuan kami bagaimana menangani masalah agar cepat terselesaikan,” ujar Asmar.

Ia juga membuka kemungkinan pembahasan lanjutan bersama PT.Vale melalui audiensi maupun rapat dengar pendapat (RDP), apabila diperlukan untuk mempercepat penyelesaian persoalan pasokan listrik di Malili.

Wawan menyebut permohonan tambahan daya telah mulai diproses sejak pekan sebelumnya.

Tambahan 4 MW tersebut pada awalnya direncanakan untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan listrik di Towuti dan Wasuponda dalam jangka panjang.

“Kalau untuk sekarang, kebutuhan Towuti sudah tercukupi. Makanya, kami sekalian mau menambah 4 MW. Itu untuk jangka panjang, bukan untuk sementara,” jelasnya.

Meski demikian, apabila permohonan mendapat persetujuan, Wawan mengatakan tambahan daya tersebut dapat dialihkan sementara untuk membantu mengatasi krisis listrik sebelum digunakan kembali sesuai peruntukan pengembangan wilayah.

“Nanti, misalnya kalau penambahan 4 MW jadi, daya tersebut bisa kami alihkan terlebih dahulu untuk membantu mengatasi krisis ini, Pak,” katanya.

Selain penambahan pasokan, JPM mendesak PLN mengurangi durasi pemadaman yang selama berlangsung dapat mencapai sekitar empat jam.

Ketua JPM, Amir Asri, secara langsung meminta agar waktu pemadaman dipangkas menjadi dua jam.

“Kalau bisa, durasi pemadaman yang empat jam dikurangi menjadi dua jam saja,” tegas Amir.

JPM juga menyoroti perubahan jadwal pemadaman yang kerap bergeser dari pengumuman awal. Amir mencontohkan jadwal pemadaman di kawasan Perumahan Dalam yang mengalami pergeseran waktu.

“Selisih waktunya terlalu jauh dari jadwal yang diumumkan sebelumnya,” ujarnya.

Menanggapi persoalannya, Wawan menjelaskan perubahan jadwal pemadaman dapat terjadi ketika gangguan pembangkit menambah beban defisit yang sebelumnya telah diperhitungkan PLN.

Ia mencontohkan, pengaturan awal dilakukan untuk mengatasi defisit sekitar 100 MW. Dalam perkembangannya, gangguan pada pembangkit lain membuat kekurangan daya meningkat hingga sekitar 200 MW.

“Akhirnya, yang tadinya 100 MW bertambah. Bertambah menjadi, anggap saja 200 MW. Makanya, selisih pemadaman itu bertambah,” jelas Wawan.

Sementara itu, Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan PLN ULP Malili, Catur, menyatakan pihaknya akan mengevaluasi durasi dan pengaturan wilayah pemadaman dengan mempertimbangkan kondisi sistem kelistrikan.

“Kalau memang memungkinkan, kami usahakan yang terbaik untuk durasi pemadaman dan lokasinya,” kata Catur.

Ia juga menyebut PLN akan mengatur rotasi agar pemadaman tidak terus berlangsung di wilayah yang sama.

“Kami akan mengatur sedemikian rupa supaya durasinya tidak terlalu lama dan lokasi pemadamannya tidak hanya di wilayah yang sama, tetapi diatur secara merata,” lanjutnya.

Selama audiensi, JPM turut mempertanyakan kepastian kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman berkepanjangan.

Amir meminta PLN menjelaskan mekanisme pengajuan klaim, termasuk bagi pelanggan listrik prabayar yang menggunakan token.

Menanggapi pertanyaan ini, Wawan menyampaikan pembahasan kompensasi telah berlangsung di tingkat manajemen.

“Sudah ada pembicaraan di UID Sulselrabar, Pak, bersama manajemen pusat,” ujarnya.

Catur menambahkan, informasi terakhir yang diterima PLN ULP Malili, menunjukkan pembahasan mengenai tingkat mutu pelayanan (TMP) masih berlangsung di jajaran manajemen atas.

Pihaknya akan menyampaikan perkembangan apabila sudah ada informasi lebih lanjut. JPM berharap permohonan tambahan pasokan 4 MW segera memperoleh kepastian dan PLN dapat mengurangi durasi pemadaman.

Mereka menilai masyarakat membutuhkan langkah penyelesaian yang nyata setelah menghadapi pemadaman bergilir dalam waktu cukup panjang.