Dari Hibah 10,7 MW hingga Kawasan Industri, Lutim Butuh Kepastian Listrik

LUTIM – Pemadaman listrik bergilir telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Luwu Timur (Lutim) sejak akhir Agustus 2026.

Jadwal yang semula diperkirakan berlangsung sekitar empat hari justru berlanjut hingga berbulan-bulan.

Rumah tangga, pelaku usaha, fasilitas kesehatan, hingga pelayanan publik ikut menanggung dampaknya. Keluhan dari Puskesmas Malili memperlihatkan dampak yang lebih serius.

Seorang keluarga pasien mengaku harus membopong anaknya keluar dari ruang perawatan ketika listrik padam. Ia juga menyampaikan keluhan mengenai ketiadaan genset di fasilitas kesehatan tersebut.

“Dirawat anakku di sini, menurut perawatnya sudah berbulan-bulan tidak ada genset,” ungkapnya kepada MaliliPos, 30 Oktober 2026.

Keberadaan listrik bagi warga tak lagi sekadar menyalakan lampu dan peralatan elektronik. Keberadaannya menopang pelayanan kesehatan, pendidikan, komunikasi, dan kegiatan ekonomi.

PLN menjelaskan penurunan produksi sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) akibat berkurangnya debit air selama fenomena El Niño menjadi salah satu penyebab tekanan pasokan sistem Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel).

Manajer PLN ULP Tomoni, Rindy, pernah menjelaskan, “Beberapa pembangkit terbesar kami itu memang sumbernya dari PLTA, jadi membutuhkan air.”

Penjelasan teknis itu dapat menerangkan tekanan pasokan, tetapi belum cukup menjawab persoalan kesiapan sistem menghadapi kemarau panjang.

Ketergantungan terhadap pembangkit hidro semestinya diimbangi cadangan daya, diversifikasi sumber energi, dan perencanaan mitigasi yang terukur.

Daya Hibah dan Pekerjaan Rumah Daerah

Persoalan kelistrikan Lutim memiliki sisi lain yang patut mendapat perhatian. Daerah yang berada di lingkar pembangkit PT.Vale justru masih menghadapi pemadaman berkepanjangan.

Tiga PLTA perusahaan, yakni Larona, Balambano, dan Karebbe, memiliki kapasitas terpasang keseluruhan sekitar 365 MW.

Pemkab Lutim juga memiliki hak daya hibah sebesar 10,7 MW dari PT.Vale melalui skema penyaluran listrik oleh PLN. Akan tetapi, optimalisasi dayanya, disebut masih menghadapi persoalan jaringan hingga penyerapan.

Dalam pembahasan Ranperda APBD 2027, Fraksi Golkar DPRD Lutim menyebut sekitar 4,2 MW dari hak daya hibah belum terserap.

Fraksi tersebut mendorong pemerintah mengoptimalkan pemanfaatannya sekaligus menegosiasikan kenaikan harga jual listrik dari sekitar Rp.600 menjadi minimal Rp.900 per kWh.

Pemkab melalui jawaban terhadap pandangan fraksi menyatakan akan berkoordinasi dengan PT.Vale dan PLN untuk memastikan status daya yang belum terserap.

Perbaikan jaringan, penggantian kabel, penambahan trafo, serta pemasangan meter pelanggan juga menjadi bagian dari langkah optimalisasi.

Persoalannya tak cukup dilihat dari potensi tambahan pendapatan daerah. Daya hibah semestinya memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara, pemerintah perlu memastikan hambatan penyaluran tidak terus berlarut. DPRD juga harus mengawal tindak lanjut kesepakatan, bukan berhenti pada usulan kenaikan harga jual.

Disamping itu, perlu dibedakan antara hak hibah 10,7 MW dengan permohonan tambahan 4 MW yang sedang diajukan PLN kepada PT.Vale untuk kebutuhan jangka panjang Towuti dan Wasuponda.

Keduanya memiliki dasar dan proses berbeda. Tambahan 4 MW bahkan masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan pihak perusahaan.

Dalam audiensi Jaringan Pemuda Malili (JPM), Asmar Alam, menegaskan bahwa masyarakat ingin ikut mencari jalan keluar, bukan sekadar menyampaikan desakan.

“Bukan berarti kami datang ke sini hanya untuk mendesak PLN. Tujuan kami bagaimana menangani masalah agar cepat terselesaikan,” ujar Asmar, salah satu perwakilan JPM, Jumat (13/11/2026).

Pernyataannya sejalan dengan kebutuhan penyelesaian persoalan daya hibah. Pemerintah, DPRD, PLN, dan PT.Vale, perlu membuka ruang koordinasi yang menghasilkan kepastian pemanfaatan energi bagi daerah.

Jangan Menunggu Kawasan Industri Membesar

Kebutuhan listrik Lutim tidak akan berhenti pada pemenuhan konsumsi rumah tangga hari ini.

Pertumbuhan Malili sebagai pusat pemerintahan, pembangunan permukiman, aktivitas usaha, dan rencana pengembangan kawasan industri akan meningkatkan kebutuhan energi dalam beberapa tahun mendatang.

Selama audiensi bersama JPM, Manajer PLN ULP Malili, Wawan Kurniawan Saputra, menyebut rencana jangka panjang pengembangan PLTS berkapasitas sekitar 5–8 gigawatt untuk sistem Sulbagsel.

“Untuk jangka panjang akan dibangun PLTS, Pak. PLTS tenaga surya. Kapasitasnya sekitar 5 gigawatt sampai 8 gigawatt untuk mengisi sistem Sulbagsel,” kata Wawan.

Menurutnya, pembangkit direncanakan tersebar di sejumlah lokasi. Meski begitu, angkanya masih perlu dicermati sebagai rencana sistem regional, bukan kapasitas PLTS yang seluruhnya akan dibangun di Lutim.

PLTM Ussu berkapasitas 3 MW, rencana pembangkit baru, serta peluang investasi dari PLN maupun pengembang swasta semestinya masuk dalam perencanaan kebutuhan energi daerah.

Pembangunan pembangkit juga harus berjalan seiring dengan kesiapan transmisi, gardu induk, dan jaringan distribusi.

PLTS Atap dapat menjadi salah satu pilihan diversifikasi. Rumah tangga, masjid, gedung pemerintah, hotel, dan fasilitas usaha berpeluang memanfaatkan energi surya untuk memenuhi sebagian kebutuhan listrik.

Akan tetapi, skemanya membutuhkan kepastian regulasi, pembiayaan, dan mekanisme interkoneksi. PLTS Atap dapat menjadi sedikit alternatif, meski bukan pengganti penyediaan listrik yang andal oleh PLN.

Lutim tidak kekurangan potensi untuk mengembangkan sektor energi. Yang dibutuhkan sekarang adalah keterpaduan perencanaan dan kepastian pelaksanaan.

PLN perlu membuka data pasokan serta rencana penguatan jaringan. Pemkab harus menuntaskan optimalisasi daya hibah dan memastikan manfaatnya bagi masyarakat.

DPRD perlu mengawasi pelaksanaan kesepakatan sekaligus memastikan kebutuhan listrik masuk dalam agenda pembangunan daerah.

Krisis listrik semestinya menjadi peringatan, bukan sekadar persoalan musiman yang selesai ketika hujan kembali turun.

Sebab, pertumbuhan kota dan kawasan industri tak dapat hanya mengandalkan harapan bila pasokan akan selalu tersedia. Masyarakat membutuhkan listrik yang andal hari ini.

Lutim juga membutuhkan kepastian bahwa energi yang menopang pembangunan esok hari telah dipersiapkan sejak sekarang, bahkan sebelum cerita mengenai kendaraan listrik hingga kompor listrik, mulai masuk dalam bahasan.