Hampir Tujuh Pekan Padam Bergilir, Listrik Lutim Menunggu Penjelasan yang Terukur

LUTIM – Pemadaman listrik bergilir di Lutim belum menunjukkan kepastian kapan berakhir. Sejak dimulai pada 31 Agustus 2026, pengaturan beban kembali dijadwalkan di sejumlah wilayah Malili dan sekitarnya pada Minggu, (18/10/2026).

Pengumuman terbaru PLN ULP Malili mencantumkan tiga rentang waktu pemadaman. Sasarannya puluhan titik di Malili serta Desa Tampinna, Angkona.

Jadwal itu disebut masih berupa estimasi yang dapat berubah mengikuti kondisi sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel). Hampir tujuh pekan setelah pengaturan beban dimulai, persoalannya mulai terasa lebih berat dari sekadar kapan listrik padam dan menyala.

Besarnya tekanan pasokan regional, perkembangan pemulihan sistem, dan kemampuan jaringan lokal menopang kebutuhan listrik, bagai sengkarut persoalan tak terencana di tengah pemadam bergilir terencana.

Pemeliharaan berkala Empat Hari Menuju Tujuh Pekan

Pada 2 September, Manager PLN ULP Malili Wawan Kurniawan, menjelaskan pemadaman bergilir bertujuan menjaga “keseimbangan dan kestabilan sistem Sulbagsel” selama pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dikutip Sindo Makassar, pada 2 September 2026.

Laporan yang sama mencatat pengaturan beban mulai 31 Agustus dan diperkirakan berlangsung sekitar empat hari. Durasi pemadaman tiga hingga empat jam di setiap wilayah.

Wilayah terdampak meliputi Malili, Angkona, Wotu, hingga Tomoni Timur. Saat itu PLN menegaskan gangguan bukan akibat kerusakan fatal maupun krisis daya permanen.

Perkiraan awal itu meleset. Sindo Makassar, pada 22 September, mengutip Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulselrabar, Niki Rendra Adisetiawan, menyatakan daya mampu pasok sistem “belum sepenuhnya kembali optimal”.

PLN belum bisa memastikan kapan pengaturan pasokan berakhir, karena bergantung pada kondisi pembangkit dan keseimbangan pasokan dengan kebutuhan. Niki menyebut pengaturan itu bersifat sementara dan pola tiap daerah tidak selalu sama.

Pengumuman pemadaman berlanjut pada Oktober. PLN ULP Malili menjadwalkan pengaturan beban pukul 17.30–20.00 WITA di kawasan PT. PUL, Dusun Saluciu, Atue, Manurung, Tarabbi, Lakawali, Lakawali Pantai, dan Tampinna.

Jadwal 18 Oktober menyusul. PLN menyebutnya estimasi awal karena sistem Sulbagsel masih dalam transisi pemulihan.

Rangkaian itu menunjukkan persoalan sudah melampaui perkiraan awal pemeliharaan. Penjelasan teknis tetap relevan, tetapi perlu dilengkapi daya tersedia dan target pemulihan yang terukur.

Daya mampu hidro turun 600 MW

Tekanan pasokan regional terlihat jelas bila dirunut kronologinya. Dalam siaran pers, 18 Maret 2026, PLN menyatakan sistem Sulbagsel punya daya mampu pasok 2.285 MW, beban puncak diperkirakan 1.718 MW, dan cadangan 567 MW selama periode siaga Ramadan dan Idulfitri.

Tekanan muncul pada September. Beberapa publikasi di laman Antara, menyebut daya mampu pembangkit hidro turun dari kisaran 850 MW menjadi sekitar 250 MW, atau sekitar 600 MW (70,6 persen).

Persoalan turut dikaitkan dengan kondisi hidrologi akibat El Nino. Penurunan produksi terjadi di PLTA Poso, Bakaru, Malea, dan sejumlah minihidro.

PLN menyiapkan langkah berupa optimalisasi pembangkit tersedia, percepatan perbaikan PLTU Jeneponto yang mengalami kendala teknis, tambahan pasokan dari pembangkit lain, dan Teknologi Modifikasi Cuaca untuk menambah ketersediaan air.

Penurunan daya mampu pembangkit hidro memberi gambaran tentang tekanan pasokan regional. Meski, besarnya dampak terhadap pemadaman di Lutim belum diketahui.

Data Sulsel menunjukkan selisih 165 MW

Gambaran lain muncul dalam rapat reses anggota DPD RI, Andi Waris Halid, di Makassar pada 14 Oktober. Menurut data September yang dipaparkan Dinas ESDM, beban puncak listrik Sulsel sekitar 2.105 MW, sedangkan kemampuan pasokan sekitar 1.940 MW.

Selisihnya sekitar 165 MW. Dinas ESDM juga menyebut pembangkit tenaga air menyumbang sekitar 35 persen daya mampu pembangkit, dan kemampuannya turun tajam saat air berkurang di musim kemarau.

Dikutip dari Bentara, pada 14 Oktober 2026, Perwakilan PLN menyampaikan optimalisasi pembangkit diesel sebagai mitigasi jangka pendek.

Angka 165 MW adalah selisih kebutuhan dan kemampuan pasokan yang dilaporkan untuk Sulsel, bukan kekurangan khusus Lutim. Cakupan wilayah dan dasar perhitungannya juga perlu dipastikan sebelum dibandingkan dengan data sistem Sulbagsel.

Hingga kini belum ditemukan angka resmi beban puncak Lutim, daya yang dialokasikan, maupun cadangannya selama September–Oktober 2026. Tanpa angka itu, publik belum bisa mengukur seberapa besar tekanan regional memengaruhi pemadaman di Malili dan sekitarnya.

Pemadaman Mengganggu Pelayanan Publik

Dampak pemadaman tidak berhenti di rumah tangga. Pada 3 September, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lutim dihentikan sementara pukul 09.00–13.00 WITA karena jadwal pemadaman.

Pelayanan dibuka lagi pukul 13.30 WITA setelah listrik normal, menurut laman Luwuraya, di 3 September 2026.

Pada hari yang sama, kantor pemerintahan kabupaten di kawasan Puncak Indah masuk daftar wilayah terdampak, dan di Wotu pengaturan beban menyentuh jalur yang terhubung dengan RSUD I Lagaligo.

Pada 2 September, Ombudsman RI Perwakilan Sulsel juga merilis terkait pemadaman bergilir dan pemerataan akses listrik bersama PLN UID Sulselrabar. Di sana Ombudsman menekankan bahwa gangguan layanan tidak hanya soal teknis, dan masyarakat perlu mendapat informasi yang jelas.

Jadwal 18 Oktober memuat Puskesmas Malili dan rumah jabatan bupati dikenai giliran. Masuknya fasilitas kesehatan dalam daftar belum tentu berarti pelayanan berhenti.

Hanya saja, hal itu memunculkan pertanyaan soal kesiapan daya cadangan, terutama untuk layanan yang butuh pasokan tanpa jeda.

Pembangkit Lokal dan Hibah Listrik Belum Menjawab Persoalan

Lutim punya pembangkit sendiri, salah satunya PLTM Ussu di Malili. Pembangkit berkapasitas 3 MW itu beroperasi sejak 2022 dengan memanfaatkan aliran Sungai Kawata. Kapasitas terpasang menambah sumber energi, tetapi tidak sama dengan daya yang selalu tersedia.

Produksi pembangkit air bergantung pada debit dan kondisi operasi. Belum ada data produksi aktual PLTM Ussu selama pemadaman September–Oktober untuk memastikan kontribusinya.

Persoalan lain adalah daya 10,7 MW yang dihibahkan PT. Vale kepada Pemkab Lutim. Pada 2 Agustus 2025, laman daerah memberitahu, Bupati Irwan Bachri Syam, bertemu PLN UID Sulselrabar untuk membahas optimalisasinya.

Pemda berharap pemanfaatannya menambah pendapatan daerah sekaligus membantu mengurangi pemadaman. Sementara, laman Kolomdata pada Juni 2025, menyebut PLN ULP Malili membeli 7 MW dari daya hibah itu, sementara sekitar 3 MW dilaporkan belum optimal karena keterbatasan jaringan dan trafo.

Sebuah studi terkait optimasi excess power PLTA Balambano, menyebut di wilayah ULP Malili hanya 1,18 MW dari 4,5 MW daya yang tersedia terpakai.

Sejauh ini belum ada bukti bahwa daya yang belum termanfaatkan menjadi penyebab langsung pemadaman 2026. Meski begitu, hal ini relevan untuk menguji apakah, selain kecukupan pembangkit, keterbatasan jaringan ikut menghambat pemanfaatan sumber listrik di Lutim.

Perkara lainnya, karena tidak semua pemadaman berasal dari kekurangan pasokan regional. Pada 17 September, Sindo Makassar melaporkan pohon tumbang menimpa jaringan tegangan menengah 20 kilovolt di Kawata, l Wasuponda.

Listrik ke enam wilayah putus, yakni Desa Kawata, Parumpanai, Dusun Landangi, Dusun Kayu Tanduk, Matano, dan Nuha. Tim PLN segera diterjunkan untuk perbaikan, tetapi waktu pemulihan total tak dipastikan.

Gangguan jaringan dapat memutus pasokan di satu wilayah meski daya pembangkit secara keseluruhan cukup, sehingga 0enjelasan soal pemadaman di Lutim setidaknya perlu memisahkan tiga hal.

Terkait pengaturan beban karena kondisi sistem, pemeliharaan terencana, atau gangguan jaringan distribusi. Masing-masing punya penyebab, cakupan, dan langkah pemulihan berbeda.

Menunggu Peta Data Khusus di Lutim

Persoalan listrik di Malili bukan hal baru. Dilansir dari laman Antara, pada Februari 2016, PLN Rayon Malili menyebut defisit daya dan kelebihan beban sebagai penyebab pemadaman yang kala itu dilaporkan bisa terjadi hingga lima kali sehari.

Lalu, Pada Mei 2025, gangguan sistem Sulbagsel memadamkan listrik di Lutim, Luwu Utara, hingga Kendari selama sekitar enam jam. Infrastruktur sejak itu bertambah.

Pada Maret 2024, Kepala UP3 PLN Palopo, Rathy Shinta Utami, menyebut di laman daerah, bahwa pelanggan PLN di Lutim mencapai 83.680, terdiri atas 42.319 di wilayah ULP Malili dan 41.361 di ULP Tomoni.

Kabupaten ini dilayani dua gardu induk dan dua kantor ULP. Jumlah pelanggan menunjukkan luasnya warga yang bergantung pada listrik, tetapi tidak menjelaskan kecukupan pasokan.

Angka itu juga tak bisa dibandingkan langsung dengan daya mampu pembangkit tanpa data konsumsi dan beban puncak pada periode sama. Sehingga, terdapat beberapa kelompok data yang setidaknya mesti dibuka untuk disandingkan sebagai peta data.

Pertama, terkait beban puncak Lutim dan daya yang dialokasikan untuk wilayah pelayanan, terutama Malili dan Tomoni.

Kedua, daya mampu pasok dan cadangan selama September–Oktober 2026, juga untuk masa-masa ke depannya.

Ketiga, frekuensi dan total durasi pemadaman per wilayah, dengan pemisahan antara pengaturan beban, pemeliharaan, dan gangguan jaringan.

Keempat, produksi aktual PLTM Ussu, dan beberapa pembangkit alternatif lainnya bila ada, serta kontribusinya selama pemadaman.

Kelima, status daya hibah 10,7 MW dari PT. Vale, termasuk kapasitas jaringan dan trafo yang membatasi pemanfaatannya.

Keenam, target pemulihan Sulbagsel, perkembangan pasokan terbaru, dan mekanisme kompensasi bagi pelanggan yang memenuhi ketentuan.

Kini, warga telah menerima jadwal yang bisa berubah sewaktu-waktu. Yang masih ditunggu adalah penjelasan soal kondisi pasokan, alasan pengaturan beban terus berlangsung, dan ukuran keberhasilan pemulihan.

Tanpa data daya tersedia dan kebutuhan aktual di Lutim, publik belum bisa memastikan apakah pemadaman terutama berasal dari kekurangan pasokan regional, kendala jaringan lokal, atau gabungan keduanya.