Jelang Aksi ke Kejari Lutim, Sejumlah Lembaga Nyatakan Bergabung dalam Aliansi MUAK

LUTIM – Dukungan terhadap rencana aksi menuju Kejaksaan Negeri (Kejari) Lutim terus bertambah. Hingga, Jumat malam (28/8/2026), beberapa lembaga menyatakan ikut-serta dalam jaringan Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (MUAK).

Sebelumnya, sejumlah elemen kelompok masyarakat sipil telah menyatakan kesiapan untuk turut mengambil bagian dalam aksi yang diarahkan ke Kejari Lutim.

Di antara yang telah menyatakan bergabung terdapat Jaringan Koalisi Masyarakat Lingkar Tambang Indonesia (JKM-LTI), yang diketuai Amrullah, Jaringan Koalisi Aktivis Masyarakat (JAKAM) yang diketuai Jois A. Baso, serta Lembaga Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LHI) melalui Ketua Pelaksana Harian, Iskaruddin.

Dukungan juga datang dari Asosiasi Petani Lada (APL) yang diwakili Ali Kamri Nawir, Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) melalui Muhammad Alwan, Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) melalui Yantono, serta Aliansi Media Jurnalis Independen (AMJI) yang diwakili Muliadi.

Dalam perkembangan terakhir, dukungan kembali bertambah dengan bergabungnya sejumlah organisasi lainnya. Triga Nusantara Indonesia (Tri Nusa) melalui Andri Rahman, Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN) melalui A.M. Fher A. Faruqkha, serta Pemerhati Berantas Korupsi Lutim (PBK) yang diwakili Nastan Yan, telah turut menyatakan dukungan terhadap rencana aksi.

Dukungan berikutnya pula datang dari Literasi Kajian Desa Nusantara Luwu Raya (LKDN Luwu Raya) melalui Wahyu, dan Gerakan Masyarakat Pembangunan Lutim (GEMPA) yang diketuai Fadel Anzar.

Bertambahnya elemen yang menyatakan diri bergabung membuat rencana aksi kini mendapat dukungan dari kelompok dengan latar belakang yang cukup beragam.

Mulai dari organisasi masyarakat, petani, lembaga advokasi, pemantau kinerja hingga kelompok yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan.

Meski memiliki latar belakang berbeda, dukungan seluruh elemen pada penegakan hukum korupsi bertemu dalam agenda bersama, untuk mendesak kejelasan penanganan dua perkara dugaan korupsi yang tengah menjadi perhatian, yaitu kasus pengadaan ambulans desa dan seragam sekolah.

Bergabungnya sejumlah elemen baru ini sekaligus memperkuat rencana aksi yang sebelumnya telah disuarakan Aliansi MUAK. Pada Juli lalu, aliansi telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk meminta kepastian mengenai perkembangan kedua perkara.

Sejumlah pernyataan yang beredar di kalangan pendukung aksi menunjukkan tuntutan utama mereka terkait kepastian mengenai perkembangan penanganannya, termasuk desakan agar Kejari Lutim terbuka mengenai tahapan penyidikan.

Ketua Pelaksana Harian LHI, Iskaruddin, mengajak elemen masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap persoalan korupsi di daerah untuk turut bergabung dalam aksi.

“Jangan lupa ajak teman-teman yang lain yang mau ikut aksi siapa pun dia, meskipun bukan pegiat, yang penting dia masih memiliki rasa idealisme dan perjuangan untuk masyarakat,” tulis Iskaruddin.

Sementara, Muhammad Alwan, menyerukan agar Kejari Lutim tidak diam dalam menangani dua perkara itu. Ia mempertanyakan perkembangan kasus yang menurutnya telah cukup lama menjadi perhatian publik.

“Sudah lama kita menunggu! Berkas jalan tapi orangnya mana? Jangan pilih kasih, jangan tutup mata! Rakyat Luwu Timur sudah MUAK!” tulis Alwan.

Dalam materi yang disiapkan untuk aksi, Alwan juga mendorong agar Kejari Lutim mengumumkan perkembangan status perkara serta mengusutnya hingga tuntas.

Seruan itu turut diperkuat sejumlah peserta lain. Akun Minor Restorasi, misalnya, di salah satu group, sudah meminta agar massa tidak membubarkan diri sebelum memperoleh jawaban yang dianggap jelas dari pihak kejaksaan.

“Jangan bubar kalau tidak ada jawaban pasti. Ambulans tidak ada betul kejelasan, tenggelam isunya,” tulisnya.

Dukungan juga disampaikan Andri Rahman dari Tri Nusa. Ia menyatakan lembaganya tetap mendukung pergerakan bersama elemen pers dan organisasi masyarakat.

“LSM Triga Nusantara Indonesia tetap mendukung pergerakan kawan-kawan pers dan lembaga-lembaga. Kalau mau besar mari bersama dan kalau mau kuat mari kita bersatu,” ia menyatakan.

Sementara, Fher dari APKAN menilai dukungan berbagai lembaga menjadi bagian penting dari rencana aksi. “Dukungan dari berbagai lembaga menjadi pilar utama keberhasilan rencana aksi ini,” serunya.

Adapun Yantono dari KSN, menyampaikan kritik terhadap penegakan hukum dan meminta Kejari Lutim menunjukkan ketegasan dalam menangani perkara yang menjadi perhatian masyarakat.

“Hebat sekali hukum kita sekarang. Tajamnya luar biasa ke bawah tetapi mendadak tumpul dan amnesia saat menghadap ke atas,” tulis Yantono.