Statistika Negativa: IPM Lutim Naik tapi Jurang Kompetensi Masih Lebar

INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) Lutim patut diacungi jempol. Sebagai indikator ukuran keberhasilan pembangunan manusia, semakin tinggi IPM menjadi gambaran semakin baik pula kualitas hidup masyarakatnya—setidaknya dalam ukuran statistik pembangunan modern. Dan memang, capaian IPM Lutim amat impresif di angka 77,28 poin (luwutimurkab.bps.go.id).

Sebagai indeks komposit yang setidaknya mengukur tiga komponen indeks, yakni hidup sehat dan panjang umur dalam indeks kesehatan, berpengetahuan dalam indeks pendidikan, serta standar hidup layak dari indeks ekonomi, maka nilai IPM yang tinggi menunjukkan bahwa sumberdaya manusia di Lutim tidak lagi dapat disebut tertinggal apalagi terbelakang secara fisik dan psikis.

Mereka sehat, terdidik, dan setidaknya dompetnya berisi. Tapi yang patut ditanyakan, sejauhmana nilai IPM itu benar-benar berkorelasi dengan layanan kesehatan yang makin baik dan kondisi lingkungan memadai untuk lebih sehat dan umur panjang?

Seberapa besar angka IPM itu berdayaguna menyokong demokratisasi sosial dan ekonomi di daerah? Juga tak kalah penting, mengapa daerah dengan IPM yang tinggi masih memiliki ketergantungan ekonomi yang sangat besar terhadap sektor industri besar dan ekstraktif?

Padahal secara teoritis, pembangunan manusia yang tinggi seharusnya menghasilkan diversifikasi ekonomi yang lebih baik, munculnya kelas menengah produktif yang tak lagi sekedar bergantung pada sektor-sektor ekstraktif, hadirnya lebih banyak inovasi lokal sebagai buah hasil kelas-kelas pendidikan dan pelatihan yang memadai, hingga kemandirian masyarakat sipil yang ikut terbangun karena usia panjang dan makin baiknya kualitas akal-budi juga penghidupan.

Tetapi, struktur sosial dan ekonomi kita tampaknya belum sepenuhnya bergerak secara simultan ke arah tersebut. Peningkatan kualitas manusia belum berhasil dikonversi menjadi penguatan kapasitas produksi lokal, layanan kesehatan saat bayi belum tentu selaras dengan jaminan kesehatan saat dewasa dan telah bekerja, hilirisasi ekonomi masyarakat masih mencari jalan organik agar terbangun secara memadai, pula transformasi ekonomi berbasis inovasi belum cukup dikerek meski telah dipayungi regulasi daerah tentang inovasi.

Dengan kata lain pembangunan manusia kita tumbuh, tetapi demokratisasi sosial dan ekonominya belum tentu ikut berkembang. Salah satu persoalannya, mungkin sedikit bisa diamati dari laju ketimpangan dan perlambatan dalam angka-angka IPM sendiri, terutama dalam indeks pendidikan.

Bila melihat detail Harapan Lama Sekolah (HLS) di Lutim tercatat mencapai 13,38 tahun – menunjukkan anak-anak yang lahir hari ini – diperkirakan memiliki peluang mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA bahkan perguruan tinggi awal.

Sekilas data ini tampak menggembirakan. Generasi baru memiliki akses pendidikan yang jauh lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Tetapi di saat yang sama, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat dewasa masih berada di angka 9,04 tahun—yang berarti rata-rata penduduk dewasa di Lutim saat ini hanya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah bawah.

Selisih antara HLS dan RLS ini memperlihatkan adanya jurang pendidikan antar-generasi yang masih cukup lebar. Generasi muda mulai memperoleh akses pendidikan yang lebih baik, sementara sebagian besar angkatan kerja produktif hari ini masih didominasi lulusan pendidikan dasar dan menengah pertama.

Malah bila diamati lebih jauh, meski terjadi lompatan cukup signifikan sebesar 1,09 persen dari angka HLS dan 1,12 persen dari angka RLS pada tahun 2025, tetapi nilai kenaikannya dari tahun 2020 – 2025 relatif kecil, fluktuatif, dan masih amat timpang.

Nilai kenaikan HLS tumbuh hingga 0,55 tahun dalam kurun waktu lima tahun, tetapi korelasi nilai RLS hanya dapat tumbuh sebesar 0,24 tahun selama lima tahun. Artinya, rata-rata penduduk dewasa di Lutim hanya bertambah sekitar 2–3 bulan masa pendidikan dalam kurun waktu lima tahun.

Persoalan ini menjadi genting, karena struktur ekonomi Lutim juga tengah bergerak menuju industrialisasi modern yang tak saja membutuhkan keterampilan kerja teknis, tetapi juga kemampuan digital hingga kompetensi kerja yang lebih kompleks. Sementara, data ketenagakerjaan kita yang tercermin dalam angka RLS, menunjukkan sebagian besar tenaga kerja lokal masih berada pada tingkat pendidikan menengah bawah.

Padahal sejak beberapa rezim birokrasi silam di daerah hingga kini, bahkan mulai menjadikan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas melalui berbagai program intervensi sosial dan peningkatan kualitas SDM. Jumlah sekolah terus bertambah, akses infrastruktur pendidikan membaik, berbagai bantuan pendidikan diperluas, juga intervensi pelatihan keterampilan terus digalakkan.

Akan tetapi, jurang ini tampaknya masih cukup lebar, dan menunjukkan potensi ketimpangan kompetensi yang masih akan jadi beban persoalan serius dalam waktu-waktu mendatang. Mungkin itu sebabnya selalu muncul kecemasan sosial dalam percakapan masyarakat sehari-hari. Industri tumbuh besar di tanah sendiri, tetapi sebagian tenaga kerja lokal merasa belum cukup siap menjadi pemain utama di daerahnya sendiri.

Kecemasan serupa ini bakal semakin terasa ketika investasi industri terus berkembang, sementara persaingan tenaga kerja juga semakin terbuka. Masuknya tenaga kerja dari luar daerah sering dipersepsikan bukan semata sebagai kompetisi biasa, melainkan sebagai tanda bahwa kualitas SDM lokal belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan industri yang sedang tumbuh.

Tantangan terbesarnya, tampaknya bukan lagi sekadar meningkatkan angka partisipasi sekolah, melainkan memastikan arah pendidikan dan pelatihan keterampilan benar-benar mampu melahirkan tenaga kerja lokal yang relevan dengan arah transformasi ekonomi daerah.

Setali tiga uang dengan komponen pendidikan ini, Usia Harapan Hidup (UHH) untuk mengukur indeks kesehatan dan Daya Beli untuk indeks ekonomi juga masih menyimpan persoalan. Sebagai komponen yang ikut membawa laju pertumbuhan IPM yang tinggi, masih harus dilihat lebih detail agar gambaran tentang pembangunan manusia yang tinggi itu, bukan sekedar “pseudo pembangunan manusia” karena tingkat konsumsi yang tinggi.

Ukuran atas Daya Beli dalam komponen IPM biasanya dihitung berdasarkan Pengeluaran riil Per kapita penduduk. Meski tak tergambar detail dalam publikasi BPS, tetapi persentase sebesar 3,71 persen dengan angka pengeluaran mencapai Rp.14,38 juta per kapita, menjadi sinyalemen rata-rata perhitungan tingkat konsumsi warga Lutim yang, tampaknya menjadi pendongkrak bagi tingginya angka pembangunan manusia tetapi menutupi rendahnya kualitas pendidikan kita. Dan, tentu saja ada banyak persoalan di situ. (*)