Usai Bocornya Pipa HSFO di Towuti, Akademisi Pertanyakan Kredibilitas Penghargaan Lingkungan PT Vale

PALOPO – Insiden kebocoran pipa minyak High Sulphur Fuel Oil (HSFO) milik PT Vale Indonesia di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menuai sorotan.

Pasalnya, perusahaan tambang nikel tersebut selama ini telah mengantongi sertifikasi ISO 14001 dan penghargaan lingkungan “Proper Hijau” serta “Proper Emas” dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dosen Teknik Pertambangan Universitas Andi Djemma (Unanda), Ittong Sulle, menilai kasus tersebut menegaskan adanya paradoks dalam pengelolaan lingkungan oleh perusahaan pertambangan.

“Bagaimana mungkin perusahaan yang sudah meraih Proper Emas, masih menimbulkan pencemaran di lahan pertanian masyarakat?” ujarnya, Minggu (24/8/2025).

Menurut Ittong, penghargaan lingkungan yang diperoleh perusahaan kerap lebih menekankan kepatuhan administratif ketimbang realitas di lapangan.

ISO 14001, misalnya, sejatinya mencakup identifikasi risiko, pencegahan pencemaran, kesiapsiagaan darurat, hingga perbaikan berkelanjutan. Demikian pula Proper KLHK, yang salah satu indikatornya adalah pencegahan pencemaran.

“Namun insiden kebocoran pipa HSFO di Towuti membuktikan masih lemahnya verifikasi independen dalam sistem penilaian tersebut. Akibatnya, penghargaan lingkungan berisiko hanya menjadi legitimasi reputasi, bukan jaminan keberlanjutan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kasus ini juga bisa berdampak pada citra nikel Indonesia di mata dunia. Nikel yang selama ini dipromosikan sebagai komoditas strategis untuk transisi energi berpotensi mendapat stigma negatif, seperti halnya “blood diamond” di Afrika.

“Jika penderitaan lokal dan kerusakan ekologis diabaikan, predikat green mining dan sustainable mining akan tercoreng secara internasional,” kata Ittong.

Ia pun mendorong adanya tata kelola lingkungan yang lebih progresif dengan melibatkan lembaga akademik sebagai pemantau independen.

Tanpa langkah itu, sambungnya, sertifikasi ISO maupun Proper dikhawatirkan hanya menjadi seremoni politik-ekonomi yang jauh dari makna keberlanjutan sejati.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Vale Indonesia maupun KLHK belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut. (*)