Gaji ASN Lewat Kopdes Belum Diputuskan, Baru 23 Gerai Beroperasi di Lutim

LUTIM – Wacana pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) belum mengarah pada perubahan mekanisme penggajian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, Rabu (21/10/2026), menegaskan pemerintah belum berencana mengalihkan pembayaran gaji ASN ke KDKMP.

“Sebenarnya kita belum ada rencana untuk mengalihkan,” kata Rini, seperti dikutip detikFinance. Ia menekankan pentingnya memastikan ASN mendapatkan layanan penggajian yang nyaman, transparan, dan mudah.

Pada hari yang sama, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan usulannya akan dibahas bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Ferry mengaku telah berbicara langsung dengan Suahasil di sela Sidang Kabinet Paripurna.

“Koperasi sedang menawarkan untuk bisa ikut pembayaran gaji. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Menteri Keuangan barusan. Nanti akan dilaksanakan rapat bersama,” ujar Ferry di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia menegaskan KDKMP bukan satu-satunya instrumen yang ditawarkan untuk penyaluran gaji pegawai dan pensiunan. “Kan baru wacana itu,” katanya.

Sebelumnya, Ferry menyebut usulan pembayaran gaji PNS melalui koperasi telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Ia berharap skema tersebut dapat direalisasikan pada 2026.

Hanya saja, Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, pada Selasa (20/10/2026) menegaskan mekanisme penggajian ASN tetap berjalan seperti sekarang.

“Akan tetap seperti sekarang, saya tetap mentransfer seperti sekarang,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana diberitakan ANTARA.

Di Luwu Timur (Lutim), wacana perluasan fungsi koperasi muncul ketika operasionalisasi KDKMP belum merata. Data Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Lutim, Senfry Oktavianus, per 14 Oktober 2026 menunjukkan baru 23 dari 128 unit KDKMP yang beroperasi.

Sebagian koperasi yang mulai melayani anggota masih memanfaatkan kantor desa untuk kegiatan operasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika koperasi didorong menjalankan fungsi lebih luas, mulai dari perdagangan kebutuhan pokok hingga layanan ekonomi masyarakat.

Salah satu gerai yang telah beroperasi adalah Koperasi Desa Merah Putih Langkea Raya, Towuti. Berdasar laporan yang mengutip Senfry, koperasi itu telah mencatat omzet hingga Rp.1 miliar.

Adapun penjualannya, antara lain beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta minyak goreng MinyaKita. Meski mencatat omzet tersebut, pengembangan koperasi masih menghadapi kendala.

Senfry menyebut persoalan kemitraan dengan Bulog, terutama mekanisme pembayaran, menjadi salah satu hambatan. Permodalan juga masih terbatas karena koperasi mengandalkan simpanan pokok anggota.

Bansos Mulai Diuji Coba

Selain mengembangkan koperasi sebagai pusat perdagangan desa, pemerintah mulai menguji pemanfaatan gerai KDKMP untuk penyaluran bantuan sosial.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, pada Kamis (15/10/2026), menyatakan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui KDKMP akan dilakukan secara bertahap.

Uji coba dimulai pada koperasi yang telah beroperasi dan memiliki perwakilan perbankan. “Tidak ada iuran yang harus dibayarkan oleh penerima bantuan sosial untuk menjadi anggota koperasi,” kata Saifullah, seperti dikutip ANTARA.

Ia menegaskan penerima bantuan tidak dikenai biaya keanggotaan maupun potongan dari dana bantuan yang diterima.

Sementara itu, Ferry menyebut uji coba penyaluran bantuan melalui koperasi juga mencakup Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan alat dan mesin pertanian.

“Penerima manfaat kini dapat mengambil haknya langsung di KDKMP yang telah beroperasi, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank,” ujar Ferry, pada 15 Oktober.

Gerai KDKMP juga diarahkan menyediakan kebutuhan pokok bersubsidi, seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk. Di Lutim, gerai KDKMP Sorowako, Nuha, telah beroperasi dengan menjual kebutuhan pokok bersubsidi dan produk UMKM lokal.

Saat kunjungan ke Sorowako pada 10 Oktober, Ferry juga mendorong pengadaan peralatan pengolahan pascapanen untuk mendukung komoditas unggulan daerah, termasuk lada dan vanili.

“Saya juga telah menyampaikan kepada Bapak Bupati dan Bapak Gubernur, agar nantinya koperasi ini dapat dilengkapi dengan peralatan dan mesin pascapanen, untuk mendukung komoditas unggulan daerah ini seperti lada, vanili, dan hasil bumi lainnya,” ujarnya.

Meski sejumlah fungsi perdagangan telah berjalan, belum ada keterangan yang memastikan seluruh gerai KDKMP di Lutim telah melayani penyaluran bansos.

Tantangan terdekat bagi Lutim adalah memperluas operasional gerai sekaligus memastikan kesiapan layanan yang dijalankan.

Adapun rencana pembayaran gaji ASN melalui koperasi, masih sebatas usulan yang menunggu pembahasan dan keputusan resmi pemerintah pusat.