Reses DPR RI di Luwu Raya Dipertanyakan, Aspirasi Warga Dinilai Belum Terlihat

waktu baca 3 menit
Kamis, 19 Nov 2026 07:00 0 1295 Arsal Amiruddin
 

LUWU RAYA – Minimnya kehadiran anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) III di Luwu Raya selama masa reses, mulai dipertanyakan sejumlah tokoh daerah.

Mereka menilai masyarakat belum mendapat gambaran jelas mengenai agenda kunjungan, penyerapan aspirasi, hingga hasil perjuangan wakil rakyat di tingkat pusat.

Kritik menguat setelah Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulsel, Hasbi Syamsu Ali, mempertanyakan keterbukaan agenda reses anggota DPR RI pada 9 Oktober hingga 9 November 2026.

Tokoh Luwu Raya, Taufik Mangula, turut menyampaikan kritik. Ia menilai reses menjadi kesempatan penting bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan langsung kepada wakilnya di parlemen.

“Di mana lagi masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya kalau para wakilnya tidak turun ke lapangan,” ujar Taufik, seperti dikutip SulselNow, Rabu (18/11/2026).

BACA JUGA:  Aroma Sengketa Agraria di Balik Gemuruh Hilirisasi Mineral di Luwu Timur

Taufik menyayangkan kegiatan reses yang menurutnya kerap berhenti pada pertemuan seremonial dan dokumentasi. Ia menilai kunjungan wakil rakyat seharusnya diikuti dialog serta upaya menyerap persoalan warga secara nyata.

“Kumpulkan orang, foto, lalu pulang. Parah,” kritik Taufik.

Persoalan Daerah Menunggu Perhatian Pusat

Tak hanya Taufik, tokoh Luwu Raya lainnya, Ilham Malleting, pula menilai masyarakat Luwu Raya kerap menjadi sasaran perebutan suara saat pemilu, tetapi kontribusi anggota DPR RI setelah terpilih belum cukup terlihat.

Ilham mengaitkan minimnya kehadiran wakil rakyat dengan sejumlah persoalan daerah yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat, terutama konflik dan aktivitas pertambangan. Ia menyebut konflik masyarakat dengan PT.Masmindo belum tuntas.

Ilham juga mempertanyakan aktivitas penambangan di alur sungai Desa Tetekang, Bone Lemo, Kadundung, dan Marinding, Kecamatan Bajo Barat, yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko banjir bagi permukiman.

BACA JUGA:  Minim Kunjungan Saat Reses, KKLR Minta Legislator Lebih Perhatikan Luwu Raya

Persoalan lain mencakup pengelolaan IUP PT.Kalla Arebama di Rampi, Luwu Utara, serta aktivitas tambang rakyat yang dinilai belum tertata.

“Persoalan tambang adalah domain pemerintah pusat yang membutuhkan jembatan komunikasi penyelesaian. Di sinilah fungsi legislator dibutuhkan,” tegas Ilham.

Ia berharap anggota DPR RI Dapil Sulsel III lebih aktif menghubungkan persoalan daerah dengan pemerintah pusat, termasuk mendorong penyelesaian konflik dan penataan aktivitas pertambangan.

KKLR Diminta Buka Ruang Evaluasi

Ilham berharap KKLR mengambil langkah lebih tegas untuk mengevaluasi kinerja para wakil rakyat.

Ia bahkan mengusulkan gerakan moral sebagai bentuk desakan terhadap legislator yang dinilai belum menunjukkan kontribusi nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA:  Rupiah Melemah, MSCI Usulkan Indonesia Keluar dari Emerging Market

“Habis manis sepah dibuang,” ucap Ilham.

Sementara, Hasbi Syamsu Ali, menegaskan kritik yang disampaikan bukan untuk menyerang individu maupun kelompok tertentu.

Ia justru meminta anggota DPR RI mempublikasikan agenda reses bila telah melaksanakan kunjungan di Luwu Raya, agar masyarakat mengetahui kegiatan dan hasilnya.

Hasbi juga mendorong keterbukaan jadwal dan lokasi reses, publikasi laporan hasil penyerapan aspirasi, kepastian Luwu Raya masuk agenda reses mendatang, serta ruang evaluasi publik terhadap kerja para legislator.

Perdebatan mengenai reses kembali mengingatkan bila mandat politik tak hanya dibuktikan melalui perolehan suara.

Masyarakat membutuhkan kehadiran wakilnya, komunikasi yang terbuka, serta tindak lanjut terhadap persoalan daerah yang diperjuangkan hingga tingkat pusat.