
LUTIM – Polemik rencana pertambangan PT. Prima Utama Lestari (PT.PUL) di Atue mempertemukan dua kepentingan publik, antara peluang ekonomi dan perlindungan sumber air.
Lutim perlu menilai keduanya dengan data, bukan memaksa warga memilih antara investasi dan kebutuhan dasar. Warga mengkhawatirkan dampak rencana kegiatan terhadap tujuh mata air yang memenuhi kebutuhan lima desa.
Mereka juga meminta kejelasan mengenai kawasan resapan, aliran sungai, potensi longsor, serta kesesuaian lokasi dengan tata ruang. Kekhawatiran warga perlu diuji melalui kajian, bukan dianggap sebagai bukti bahwa dampak sudah terjadi.
Sekretaris Forum Masyarakat Atue (FORMAT) Bersatu, Yuyuk, menyatakan mediasi lanjutan pada Senin (16/11/2026) belum memberi kepastian kepada warga.
“Tidak ada kepastian, karena masih banyak PR yang harus diselesaikan, dan kami juga tetap mempertahankan sumber kehidupan warga (air bersih),” kata Yuyuk.
PT.PUL menyatakan masih menunggu rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebelum menentukan langkah berikutnya.
Perwakilan eksternal PT.PUL, Ryan, menyampaikan kepada MaliliPos, “Kami tunggu rekomendasi dari DLH dulu yaa.”
Pada pembahasan sebelumnya, perusahaan menyatakan bersedia membuka data geologi dan informasi teknis untuk dicocokkan dengan kondisi lapangan.
Kesediaan itu perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan bersama yang hasilnya dapat diakses warga.
Bukti harus mendahului keputusan
DPRD Lutim telah mendorong peninjauan langsung ke kawasan mata air bersama DLH, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), masyarakat, PT.PUL, hingga Perumdam Waemami.
Warga juga meminta Kepala Desa Atue dilibatkan dalam pembahasan. Pemeriksaan lapangan perlu menjawab pertanyaan mendasar.
Terkait, di mana titik mata air berada, siapa yang menggunakannya, bagaimana kondisi aliran dan kawasan resapan, serta sejauh mana lokasi rencana kegiatan beririsan dengan sumber air dan tata ruang.
DLH dan PUPR perlu menjelaskan dokumen, metode, dan dasar penilaian yang mereka gunakan. DPRD juga perlu menetapkan jadwal tindak lanjut dan meminta tiap instansi menyampaikan hasil pemeriksaan secara tertulis.
Pelibatan warga dari desa-desa pengguna air akan membantu memastikan kajian mencakup kondisi yang mereka alami, bukan sekadar batas peta.
PT.PUL perlu membuka data teknis yang relevan, sementara pemerintah berkewajiban menjelaskan hasil kajian dan rekomendasi secara terang.
Keterbukaan memberi perusahaan dasar yang lebih pasti untuk melangkah dan memberi warga ruang untuk menguji kesimpulan.
Lutim tak perlu menyatakan investasi dan perlindungan air sebagai dua pilihan yang saling meniadakan. Keputusan harus mengikuti hasil kajian lingkungan dan tata ruang.
Resiko perlu dicegah atau dikendalikan sebelum kegiatan berlanjut, sedangkan dasar penilaian wajib dijelaskan kepada publik.
Kepastian yang dibangun dari data akan lebih kuat daripada janji maupun kekhawatiran yang belum diuji. Peninjauan bersama dapat mempertemukan data teknis, kondisi lapangan, dan pengalaman warga.
Pemerintah dapat menggunakan hasil kajian lingkungan dan tata ruang sebagai dasar menentukan langkah, dengan mempertimbangkan perlindungan sumber air serta kepastian bagi kegiatan usaha.