
LUTIM – Petani di Lutim mulai mendapat kemudahan mengurus barcode BBM bersubsidi melalui kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di setiap kecamatan.
Meski begitu, nelayan kecil tampaknya belum beroleh kemudahan serupa. Kepala Dinas Perikanan Lutim, Andi Wija Hasan, menjelaskan perbedaan pelayanan ini berkaitan dengan tata kelola penyuluh.
Penyuluh perikanan berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga mekanisme pengurusannya tidak sama dengan sektor pertanian.
“Kl di perikanan penyuluhnya dibawah kementerian KKP, jadi beda pengurusannya, perpanjangan barcode per 3 bulan kalo di perikanan,” kata Andi saat dikonfirmasi Selasa (17/11/2026).
Ia juga menyebut nelayan masih menggunakan barcode yang tercantum dalam surat rekomendasi.
“Blm ada kayaknya masih pake barcode yg di surat rekomendasi,” kata Andi Wija.
Andi mengatakan pihaknya akan mencari pola pelayanan yang lebih baik. Meski begitu, penerbitan rekomendasi BBM bagi nelayan tetap harus melalui pemeriksaan persyaratan calon penerima.
“Nanti di carikan lagi baiknya karena ini rekomendasi BB u nelayan harus mmng di perketat karena banyak yg tdk sesuai persyaratan yg mau ambil surat rekomendasi,” ujarnya.
Jawabannya memberi gambaran bila pelayanan administrasi BBM bersubsidi bagi nelayan belum menunjukkan perubahan seperti layanan yang kini dibuka untuk petani.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutim, melalui Dinas Pertanian bersama penyuluh pertanian lapangan mulai mendekatkan pelayanan pengurusan barcode BBM ke kantor BPP.
Berdasar beberapa penelusuran, petani disebut tidak lagi harus datang ke Malili untuk mengurus administrasi, sebab pelayanan dijadwalkan bergilir di seluruh kecamatan.
Pada Selasa (17/11/2026) ini misalnya, pelayanan berlangsung di Kecamatan Wotu. Jadwal berikutnya mencakup Mangkutana dan Tomoni pada 18 November, Tomoni Timur pada 19 November, hingga Nuha dan Towuti pada 26 November.
Keluhan Nelayan Wotu
Persoalan akses administrasi BBM bersubsidi sebelumnya dikeluhkan sejumlah nelayan kecil di Kecamatan Wotu.
Mereka mengaku masih harus mengurus surat rekomendasi Dinas Perikanan di Malili meski telah memiliki Kartu Pas Kecil ber-barcode dari Syahbandar.
Keluhan itu disampaikan kepada MaliliPos pada Juli 2026. Seorang nelayan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan biaya perjalanan menuju Malili dapat mengurangi anggaran untuk membeli solar.
“Biaya jalan itu bisa kami pakai untuk tambahan membeli solar. Itu pun kalau sampai di Malili suratnya langsung jadi,” ujarnya dalam pemberitaan Sabtu (25/7/2026).
Nelayan juga mengeluhkan kemungkinan harus bolak-balik apabila dokumen belum selesai dalam sekali kunjungan. Kondisinya menambah biaya operasional sebelum mereka melaut.
Saat persoalan mencuat, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Lutim, Fadli Hamzah, menjelaskan barcode diperlukan untuk mendata identitas kapal dan kebutuhan BBM nelayan.
Fadli juga menyebut surat rekomendasi dinas tetap diterbitkan secara berkala untuk memastikan penerima subsidi masih berstatus nelayan aktif. Rekomendasi itu berlaku tiga bulan.
Dinas Perikanan bersama Syahbandar saat itu juga merencanakan pelayanan jemput bola yang terselenggara di sepekan setelahnya di Wotu dan Burau, untuk membantu nelayan mengurus Kartu Pas Kecil ber-barcode.
Akses Pelayanan Perlu Diperhatikan
Perlu dibedakan, barcode yang diurus petani melalui layanan BPP merupakan bagian dari mekanisme administrasi BBM untuk sektor pertanian.
Sementara, nelayan menggunakan dokumen dan mekanisme tersendiri, termasuk Kartu Pas Kecil serta surat rekomendasi pembelian solar.
Meski berbeda skema, keduanya menghadapi persoalan yang sama dalam hal akses pelayanan, terkait jarak menuju pusat administrasi dapat menyita waktu dan biaya masyarakat.
Pengalaman petani yang kini bisa mengurus barcode di kecamatan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelayanan nelayan.
Dinas Perikanan bersama Syahbandar dan pihak terkait, tampaknya harus kembali menjemput bola dan mempertimbangkan pelayanan berkala di wilayah pesisir, agar nelayan tidak harus selalu jauh-jauh datang ke Malili.

