Sabar Al Jihad Tagih Perjuangan Legislator DPR RI untuk Perjuangan Luwu Raya

waktu baca 3 menit
Kamis, 19 Nov 2026 09:00 0 1277 Tim Redaksi
 

LUWU RAYA – Minimnya kehadiran dan keterlibatan legislator DPR RI Dapil Sulawesi Selatan III dalam agenda reses di Luwu Raya menuai sorotan.

Para wakil rakyat di parlemen pusat diminta tidak mengabaikan berbagai persoalan pembangunan daerah dan menjadikan Luwu Raya sebagai salah satu prioritas perjuangan politik.

Mantan Ketua HMI MPO Cabang Palopo periode 2019–2020, Muhammad Sabar Al Jihad, menilai banyak isu pembangunan dan persoalan masyarakat Luwu Raya yang semestinya menjadi agenda legislator di tingkat pusat. Namun, fungsi keterwakilan tersebut dinilai belum tampak optimal, termasuk melalui agenda reses.

“Iye, memang sangat perlu kita soroti perwakilan legislatif kita di DPR RI. Banyak isu pembangunan daerah, masalah di daerah, yang mestinya menjadi agenda legislatif di tingkat pusat, kini abstain dengan kehadiran keterwakilan kita, lewat agenda reses,” ujar Sabar dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, masa reses seharusnya menjadi momentum penting bagi anggota legislatif untuk hadir langsung di daerah pemilihan, mendengar persoalan masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi yang membutuhkan perhatian dan perjuangan di tingkat nasional.

BACA JUGA:  Bentrokan Berulang di Luwu Raya, Hasbi Syamsu Ali Tekankan Profesionalisme Penegakan Hukum

Sabar berharap sorotan terhadap aktivitas reses tersebut tidak dipandang sebagai kritik semata, tetapi menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak mengenai kualitas keterwakilan masyarakat Luwu Raya di DPR RI.

“Semoga sorotan ini dapat dilihat dan menjadi evaluasi kita semua terhadap keterwakilan kita di legislatif DPR,” katanya.

KKLR Dinilai Jalankan Kontrol Demokratis

Sabar juga menyatakan dukungannya terhadap sikap Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, yang sebelumnya mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai agenda reses anggota DPR RI Dapil Sulsel III di wilayah Luwu Raya.

Ia menilai pernyataan KKLR merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol publik dalam demokrasi. Organisasi masyarakat dan warga daerah memiliki ruang untuk mengingatkan para wakil rakyat agar tetap menjalankan mandat keterwakilannya.

BACA JUGA:  Rapimnas DOB di Jakarta, Aspirasi Luwu Raya Kembali Dikawal ke Tingkat Nasional

“Sorotan pernyataan KKLR adalah bentuk kontrol demokratis yang diperlukan,” tegas Sabar.

Sabar berharap kritik tersebut menjadi perhatian para legislator dan mendorong mereka menempatkan Luwu Raya sebagai daerah yang perlu mendapat perhatian serius dalam agenda perjuangan di parlemen.

“Berharap keterwakilan legislatif kita di DPR RI menjadikan Luwu Raya juga sebagai daerah prioritas,” lanjutnya.

Mandat Rakyat Harus Dibuktikan dengan Perjuangan

Lebih jauh, Sabar menilai persoalan keterwakilan tidak cukup diukur dari kehadiran formal dalam kegiatan reses. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana aspirasi masyarakat diterjemahkan menjadi perjuangan konkret melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di tingkat pusat.

Ia menekankan perlunya perubahan orientasi politik dari sekadar transaksi elektoral menuju politik yang menghasilkan kebijakan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita memerlukan pergeseran paradigma dari politik transaksional menuju politik kebijakan,” ujarnya.

Menurut Sabar, suara rakyat yang diberikan dalam pemilu merupakan amanah yang menuntut pembuktian. Karena itu, anggota legislatif harus menunjukkan tanggung jawab melalui kehadiran langsung di tengah masyarakat, mendengarkan persoalan warga, dan memperjuangkannya di parlemen pusat.

BACA JUGA:  DPRD Lutim Dukung 10 Tuntutan Buruh, Amrullah Harap Dikawal Hingga ke Pusat

“Legislatif kita harusnya menyadari bahwa suara yang diberikan rakyat adalah amanah yang memerlukan pembuktian melalui kehadiran fisik, pendengaran aktif, dan perjuangan nyata di parlemen pusat, untuk mengatasi masalah pembangunan di Luwu Raya,” tegasnya.

Sebelumnya, Hasbi meminta anggota DPR RI Dapil Sulsel III lebih terbuka dalam menyampaikan jadwal, lokasi, dan hasil pelaksanaan reses.

Ia juga mendorong agar Luwu Raya dipastikan masuk dalam agenda reses berikutnya sehingga masyarakat dapat mengetahui sekaligus mengevaluasi kerja para wakilnya.

Sorotan tersebut menjadi pengingat bahwa keterwakilan politik tidak berhenti ketika seorang legislator berhasil memperoleh suara dalam pemilu.

Bagi Luwu Raya, mandat tersebut harus berlanjut menjadi kehadiran, perhatian, dan perjuangan nyata untuk menjawab persoalan pembangunan daerah. (*)