
MALILI – Aksi Hari Tani Nasional 2026 di Luwu Timur (Lutim) berlangsung dua hari setelah DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang.
Momentum itu menjadi bagian penting dari tuntutan Aliansi Tani Lutim yang hari ini membawa persoalan konflik tanah ke ruang publik.
Peserta aksi mulai berkonvoi menggunakan kendaraan di kawasan Puncak Indah, Malili, Kamis (24/9/2026). Massa menyampaikan orasi dari atas kendaraan sembari membawa tuntutan penyelesaian konflik agraria di sejumlah wilayah Lutim.
Pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (22/9/2026). Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan persetujuan forum terhadap pengesahan regulasi itu.
“Rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang,” ujar Dasco dalam rapat paripurna, seperti dikutip dari Editorial TVR Parlemen.
Pengesahan berlangsung menjelang Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September. Sebanyak 139 delegasi masyarakat hadir menyaksikan rapat paripurna, termasuk perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Indonesia dan Federasi Serikat Perempuan Petani Indonesia.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menyebut pengesahan regulasi itu sebagai momentum yang berkaitan langsung dengan peringatan Hari Tani.
“Sehingga RUU pengaturan reforma agraria dapat diselesaikan dan dibacakan dalam rapat paripurna DPR hari ini juga sebagai kado terindah bagi Peringatan Hari Tani Nasional 24 September,” kata Iman.
Konflik Lutim Dibawa ke Jalanan
Aliansi Tani Lutim mengusung tuntutan agar konflik agraria daerah masuk sebagai agenda prioritas reforma agraria. Mereka juga meminta DPRD Lutim membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria.
Tuntutan itu mencakup konflik petani di lahan eks HGU Sindoka, petani dengan PTPN IV, konflik Laoli dengan PSN PT. IHIP, serta persoalan petani Loeha Raya dengan PT.Vale dan Kementerian Kehutanan.
Untuk Loeha Raya, petani meminta kawasan penghasil lada itu ditetapkan sebagai kawasan lada terpadu. Mereka juga menuntut pencabutan konsesi PT.Vale dari wilayah Loeha Raya, perlindungan kebun lada serta penyelesaian konflik agraria melalui kerangka reforma agraria.
Isu Loeha Raya sebelumnya juga menjadi perhatian MaliliPos dalam pemberitaan mengenai desakan RUU Reforma Agraria. Persoalannya berkaitan dengan perkara tiga petani lada serta keberadaan kebun masyarakat di kawasan Tanamalia.
Aliansi Tani Lutim juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap konsesi pertambangan dan perkebunan. Dalam rilis aksi, mereka mencantumkan data ESDM Juni 2026 yang menyebut 67 IUP, IUPK dan WIUP dengan total luas tercatat 137.725,88 hektare.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa regulasi baru mengatur sejumlah konsep dasar reforma agraria, termasuk lokasi, objek dan subjek reforma agraria.
“Subjek reforma agraria itu adalah rata-rata petani, nelayan, termasuk juga yang masyarakat kota, pemukiman yang betul-betul memang sudah lama bermukim di situ,” kata Bob.
Perlindungan Petani Jadi Sorotan
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyoroti aspek perlindungan bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah. Ia menyebut pengalaman kriminalisasi petani, masyarakat adat dan kelompok masyarakat lain menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab melalui regulasi baru.
“Bagaimana undang-undang ini pada akhirnya bersedia dan mengatur agar tidak ada lagi kriminalisasi, pemidanaan kepada para pejuang reforma agraria, kepada petani, kepada nelayan, kepada aktivis,” ujar Dewi.
Menurut laporan yang sama, DPR menyebut pembahasan regulasi melibatkan 55 pihak, mulai akademisi, praktisi, organisasi masyarakat sipil, perusahaan swasta, pemerintah daerah hingga kementerian dan lembaga. Pembahasan diarahkan untuk memperoleh masukan publik dalam penyusunan substansi undang-undang.
Salah satu materi yang disepakati berkaitan dengan penataan penguasaan dan kepemilikan tanah. Pengaturan itu diarahkan untuk mencegah penumpukan penguasaan tanah sekaligus mendorong pemerataan kepemilikan dan pemanfaatannya.
Bagi Aliansi Tani Lutim, pengesahan UU Pengaturan Reforma Agraria memberi konteks baru bagi aksi Hari Tani tahun ini. Mereka meminta pemerintah daerah dan DPRD menerjemahkan semangat reforma agraria ke dalam penyelesaian konflik tanah yang berlangsung di Lutim.
“Tanah rakyat harus menjadi bagian dari agenda Reforma Agraria, bukan terus menjadi objek perluasan konsesi dan proyek yang mengancam ruang hidup masyarakat,” tegas Aliansi Tani Lutim dalam pernyataan sikapnya.
Aksi lalu berlanjut dengan konvoi dan orasi, sebelum melakukan dialog intensif dengan perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Kantor Bupati Lutim, lalu melanjutkan aksi dan dialog mereka di Gedung DPRD Lutim.
Sejumlah agenda tuntutan yang diupayakan agar persoalan tanah, perkebunan, pertambangan dan ruang hidup petani mendapat penyelesaian melalui mekanisme hukum serta reforma agraria.