SSG dan AGS Tunggu Hitungan BPKP, Kejari Lutim Terima Laporan Baru ICM

LUTIM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lutim masih memeriksa saksi dan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait dua perkara dugaan korupsi pengadaan Seragam Sekolah Gratis (SSG) dan Ambulans Garda Sehat (AGS).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lutim, Deri Fuad Rachman, mengatakan belum ada perkembangan baru dari kedua perkara yang telah menjadi perhatian publik itu.

“Iya, ini masih sama dengan sebelumnya (pemeriksaan saksi dan koordinasi ahli), belum ada perkembangan. Nantilah saya berkoordinasi kembali dengan pak Kasi Pidsus. Beliau lagi di Makassar,” ujar Deri saat dikonfirmasi, Rabu (23/9/2026), dikutip Okson.

Keterangan itu muncul beberapa pekan setelah Kepala Kejari Lutim, Berthy Oktavianez, menerima Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (MUAK). Saat dialog pada 7 September lalu, Berthy menjelaskan penyidik masih memperkuat alat bukti dan menghitung kerugian negara.

“Tujuan kami adalah sampai di sidang, dan yang paling akhir, yang paling terpenting adalah harus terbukti,” kata Berthy saat itu.

Ia juga menegaskan penetapan tersangka akan dilakukan setelah alat bukti dan penghitungan kerugian negara dinilai cukup.

“Jadi ketika nanti semuanya sudah cukup, sudah alat buktinya ada, perhitungannya ada, enggak segan-segan Pak. Saya tetapkan, hari itu juga langsung saya tahan,” tegasnya.

Di tengah proses dua perkara, Kejari Lutim menerima laporan baru dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Luwu Timur (AMPLI) terkait dugaan penyimpangan pembangunan ICM, Rabu (23/9/2026).

Deri membenarkan penerimaan laporan, dan mengatakan Kejari akan menelaah dokumen dan memeriksa ada tidaknya indikasi kerugian negara sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

“Setiap laporan yang masuk tentu kita pelajari terlebih dahulu. Kami akan buatkan telaahan awal untuk disampaikan kepada pimpinan, khususnya untuk menguji ada tidaknya indikasi kerugian negara,” ujarnya, seperti dilansir KutipNusantara.

Deri menegaskan langkah selanjutnya baru dapat ditentukan setelah telaahan dan petunjuk pimpinan tersedia. AMPLI sendiri menyatakan siap memberikan data tambahan untuk mendukung laporan.