PETI Bajo Barat Berulang, Mahasiswa Desak Propam Periksa Dugaan Pembiaran

waktu baca 4 menit
Jumat, 20 Nov 2026 17:00 0 1305 Arsal Amiruddin
 

JAKARTA – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Bajo Barat, Luwu, kembali menuai desakan pengusutan menyeluruh.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri memeriksa dugaan pembiaran oleh oknum aparat dalam aktivitas tambang ilegal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Suso.

Desakan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Rabu (18/11/2026).

Massa juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengambil alih penanganan perkara karena penertiban di daerah dinilai belum mampu menghentikan aktivitas PETI.

Ketua DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, dalam rilis yang sempat diterima media ini, Jumat (20/11/2026), menilai aktivitas pengerukan yang berulang bukan lagi sekadar pelanggaran perizinan.

Praktik itu dinilai mengancam lingkungan, sumber air bersih, dan lahan pertanian masyarakat. Menurut Reza, penertiban berulang tanpa penghentian aktivitas tambang memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum.

Ia mengingatkan agar ketegasan aparat tidak sebatas terlihat dalam operasi penindakan. Dalam dokumen pengaduan masyarakat Nomor 016/DPN-SMETH/XI/2026 yang diserahkan ke Mabes Polri, organisasi itu menguraikan aktivitas PETI yang disebut berlangsung sejak sekitar 2023.

Kegiatan penambangan dilaporkan berkembang dari pola konvensional menjadi pengerukan berskala besar dengan melibatkan ekskavator, mesin diesel, dan pompa air.

Sejumlah desa yang disebut meliputi Kadong-Kadong, Marinding, Tumbubara, Tettekang, Saronda, dan Bonelemo Barat.

BACA JUGA:  Ratusan Massa Kepung Kantor Bupati, Petani Kecewa Bupati dan Wabup Tak Ada di Tempat

Penertiban oleh aparat telah berlangsung berulang kali. Pada 14 November 2026, Satreskrim Polres Luwu kembali mengamankan enam unit alat berat dan empat operator di Desa Tumbubara.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Masyarakat Aliran Sungai Suso (AMASS) di DPRD Luwu, 18 November 2026, Wakapolres Luwu, Kompol Misbahuddin, menyebut kepolisian telah melakukan delapan kali penertiban dan mengamankan sekitar 20 alat berat.

Meski demikian, laporan mengenai aktivitas tambang yang kembali beroperasi masih muncul di sejumlah lokasi.

Kondisinya mendorong mahasiswa mempertanyakan pengawasan aparat, terutama terhadap pihak-pihak yang mengendalikan kegiatan pertambangan.

Koordinator lapangan aksi, Risal, menilai pengerahan alat berat dalam jumlah besar semestinya mudah terpantau aparat.

“Pertanyaannya, bagaimana aktivitas sebesar ini bisa berlangsung begitu lama? Di mana fungsi pengawasan dan penegakan hukum?” ujarnya.

DAS Suso dan Ancaman Sumber Air

Persoalan PETI Bajo Barat juga menyangkut keberlanjutan Sungai Suso sebagai sumber penghidupan masyarakat.

Dalam dokumen pengaduan, mahasiswa menguraikan dugaan kerusakan bantaran dan badan sungai akibat pengerukan material tambang.

Air sungai dilaporkan berubah keruh dan bercampur lumpur, sementara warga yang bergantung pada alirannya menghadapi kesulitan memperoleh air bersih.

Kondisinya dikhawatirkan mengancam permukiman dan lahan persawahan yang memanfaatkan Sungai Suso untuk irigasi.

Aktivitas tambang di Saronda juga disebut berada di sekitar Intake PDAM Lekopini, sumber air baku Perumda Tirta Latimojong yang memasok kebutuhan pelanggan di Belopa.

BACA JUGA:  Penasehat WTC Soroti Penegakan Hukum, “Tajam ke Petani Tumpul ke Investor”

Menanggapi persoalan kualitas air, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu merencanakan pengambilan sampel dari bagian hulu, tengah, dan hilir Sungai Suso.

Kepala DLH Luwu, Muhammad Iqbal, menyatakan pengujian diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya kandungan pencemar, termasuk logam dan merkuri.

DLH juga berencana berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Jeneberang untuk membahas rehabilitasi DAS Suso.

Kesepakatan Forkopimda Dipertanyakan

Desakan pengusutan PETI turut berkaitan dengan kesepakatan pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Luwu pada 22 Agustus 2026.

Rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Luwu Patahudding menghasilkan komitmen penolakan seluruh aktivitas PETI di bantaran dan aliran Sungai Suso.

Berita acara kesepakatan juga memuat komitmen sosialisasi perizinan pertambangan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal.

Unsur pemerintah daerah, DPRD, Kejaksaan, TNI, dan Polri ikut menandatangani dokumen tersebut. Hampir tiga bulan berselang, penertiban masih berulang dan masyarakat kembali menyuarakan penghentian aktivitas tambang.

Dalam RDP 18 November, Kejaksaan Negeri Luwu melalui Kasi Intelijen Prasetyo Purbo menyatakan masih menunggu pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepolisian.

Propam Diminta Telusuri Rantai PETI

Selain meminta Kapolri mengambil alih penanganan perkara, DPN Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendesak Divpropam Polri memeriksa dugaan keterlibatan atau pembiaran oleh personel kepolisian yang memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan.

BACA JUGA:  Kasus Investasi Stone Crusher Naik ke Penyidikan, Nama Bupati Lutim Diseret

Pengaduan mereka turut meminta pemeriksaan terhadap jajaran Ditreskrimsus Polda Sulsel dan personel Polres Luwu yang disebut dalam dokumen.

Organisasi ini juga meminta penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan PETI, mulai dari pemodal, pemilik alat berat, pengendali operasional, hingga penampung dan penjual hasil tambang.

Reza menegaskan pencantuman nama dalam pengaduan bukan penetapan kesalahan. Setiap dugaan, menurutnya, harus diperiksa secara objektif berdasarkan alat bukti dan fakta hukum.

Ia meminta aparat tidak hanya menindak pekerja lapangan, tetapi juga mengusut pihak-pihak yang diduga berada di balik kegiatan pertambangan ilegal.

Secara hukum, penambangan tanpa izin dapat dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp.100 miliar.

Pasal 161 juga mengatur sanksi bagi pihak yang menampung, memanfaatkan, mengolah, mengangkut, atau menjual mineral yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah.

Mahasiswa meminta Mabes Polri membuka perkembangan penanganan pengaduan, termasuk kejelasan penyitaan barang bukti dan pengembangan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas PETI.

Mereka menilai penertiban tidak cukup berhenti pada pengamanan alat berat dan pemeriksaan operator. Pengusutan perlu menjangkau seluruh mata rantai pertambangan agar kerusakan DAS Suso tidak terus berulang.