Negara Bisa Rampas Aset Tanpa Vonis, Ini Syarat dan Batasannya

waktu baca 4 menit
Jumat, 20 Nov 2026 15:00 0 1293 Arsal Amiruddin
 

JAKARTA – Negara dapat merampas aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.

Mekanisme non-conviction based asset forfeiture atau perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku diatur dalam Undang-Undang Perampasan Aset yang disetujui DPR RI pada 19 November 2026.

Ketentuan Pasal 6 mengatur lima kondisi yang memungkinkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku.

Meliputi tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelaku tidak diketahui, serta pelaku tidak diketahui keberadaannya.

Nilai aset yang dapat dikenai mekanisme perampasan tersebut juga dibatasi. Pasal 6 ayat (2) menetapkan nilai paling sedikit Rp.1 Miliar saat aset diperoleh.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan mekanisme ini ditujukan agar hasil tindak pidana tetap dapat dipulihkan ketika perkara pidana tidak memungkinkan untuk disidangkan.

“Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara,” kata Soedeson dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026) seperti dikutip CNN Indonesia.

Aset Hasil Kejahatan dan Mekanisme Perampasan

Pengaturan perampasan aset tidak hanya mencakup kekayaan yang diperoleh langsung dari tindak pidana.

Pasal 5 juga memasukkan aset yang telah dialihkan atau dikonversi menjadi bentuk kekayaan lain, barang yang digunakan sebagai sarana kejahatan, aset yang tidak diketahui pemiliknya, serta aset lain milik pelaku yang dapat digunakan sebagai pengganti apabila hasil tindak pidana tidak ditemukan atau tidak dapat dieksekusi.

BACA JUGA:  Ditjen AHU Lantik Dua Penyidik Pemkab Lutim, Widodo: Integritas dan Profesionalisme Adalah Fondasi Penegakan Hukum

Ketentuan juga mengatur aset yang telah dialihkan menjadi fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum.

Perampasan terhadap aset dengan fungsi sosial tersebut tidak boleh mengubah peruntukannya sehingga tetap dapat dimanfaatkan masyarakat.

Sementara itu, Pasal 4 menetapkan ruang lingkup tindak pidana yang menjadi dasar perampasan.

Selain korupsi, ketentuan mencakup narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Penjelasan mengenai penipuan berbasis teknologi informasi turut mencakup praktik investasi bodong, perdagangan saham bodong, penipuan perjalanan haji dan umrah, hingga kejahatan terkait aset kripto.

Dalam pelaksanaannya, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 36 menempatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai pihak yang mengajukan permohonan perampasan aset tanpa putusan pidana kepada pengadilan.

JPN wajib membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana dalam persidangan. Khusus terhadap pelaku yang melarikan diri, permohonan dapat diajukan paling cepat 60 hari setelah masuk daftar pencarian orang.

BACA JUGA:  Andika Terpilih Jadi Ketua PP IPMALUTIM, Usung “Arah Baru” Organisasi

Proses penanganan aset juga memiliki batas waktu. Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 mengatur penghentian transaksi, pemblokiran, serta penyitaan dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu.

Pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri, sedangkan penyitaan harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditentukan.

Pasal 44 membatasi pemeriksaan perkara di pengadilan paling lama 60 hari. Putusan dapat diajukan melalui kasasi sebagaimana diatur Pasal 46 dan Pasal 50, dengan pemeriksaan kasasi paling lama 60 hari.

Perlindungan Hak dan Pengawasan Aset

Kewenangan perampasan juga diimbangi perlindungan terhadap pihak yang memiliki hak atas aset.

Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 37 memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beriktikad baik untuk mengajukan keberatan serta meminta ganti kerugian sesuai ketentuan.

Pengaturan tersebut menjadi penting ketika aset yang berkaitan dengan tindak pidana telah berpindah tangan melalui transaksi jual beli atau penguasaan oleh pihak lain.

Hak kepemilikan tidak serta-merta gugur hanya karena aset berada dalam penguasaan seseorang yang sedang berperkara.

Di sisi lain, Pasal 53 mengatur pembentukan badan oleh Presiden untuk mengelola aset hasil perampasan.

BACA JUGA:  Abraham Samad: Perpres Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan itu Melawan Hukum!

Tugasnya mencakup penyimpanan, pemeliharaan, penilaian, dan pengelolaan kekayaan yang telah dikuasai negara.

Pasal 61 juga mengatur badan pengawas independen yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR.

Pengawasan turut diperkuat melalui ketentuan sanksi administratif, etik, dan pidana bagi penyidik maupun Jaksa Pengacara Negara yang melanggar ketentuan.

Aset yang mudah rusak atau mengalami penurunan nilai juga dapat dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan penetapan hakim.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menegaskan regulasi ini diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat, tanpa membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Dalam laporan pembahasan di Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/11/2026), ia menyampaikan bahwa pengaturan perampasan aset harus mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, keadilan, asas prosedural, dan perlindungan hak asasi manusia.

Penerapan regulasi juga tidak langsung berjalan setelah persetujuan DPR. Pasal 74 mengatur undang-undang mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk.

Pasal 72 menegaskan perampasan aset berdasarkan undang-undang tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah pemberlakuannya.