
PALOPO – Ketua Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Luwu Timur (KKLT), Baharuddin Solongi, menyampaikan kekecewaan terhadap anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) III Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ia mempertanyakan transparansi kegiatan reses dan tindak lanjut aspirasi masyarakat Luwu Raya.
Baharuddin menilai masyarakat tidak boleh hanya menjadi sasaran perebutan suara setiap pemilu, lalu kehilangan akses komunikasi setelah para wakil rakyat memperoleh mandat.
“Terus terang, saya sangat kecewa. Jangan sampai Luwu Raya diperlakukan seperti habis manis sepah dibuang,” ujar Baharuddin, saat dikonfirmasi rekan media, Jumat (20/11/2026).
Ia menilai keterbukaan pelaksanaan reses menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban politik anggota DPR RI kepada konstituen.
Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui jadwal, lokasi, peserta, aspirasi yang dihimpun, hingga tindak lanjut hasil kegiatan.
“Reses bukan sekadar kegiatan formal untuk menggugurkan kewajiban administratif. Reses adalah ruang konstitusional untuk mendengar dan memperjuangkan kepentingan rakyat,” katanya.
Baharuddin juga mempertanyakan sejauh mana persoalan Luwu Raya mendapat perhatian di tingkat nasional.
Sejumlah isu yang ia angkat meliputi ketimpangan pembangunan, kemiskinan, infrastruktur, pelayanan publik, hingga aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Ia meminta anggota DPR RI Dapil III membuka informasi pelaksanaan reses dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada masyarakat.
Dorong Kader Wija To Luwu
Kekecewaan terhadap keterwakilan politik, menurut Baharuddin, perlu menjadi bahan evaluasi menjelang pemilu berikutnya.
Ia mendorong masyarakat mulai mempersiapkan kader terbaik Wija To Luwu untuk maju sebagai calon anggota DPR RI.
“Kita perlu mempersiapkan kader-kader terbaik Wija To Luwu untuk maju sebagai calon anggota DPR RI. Jangan sampai suara masyarakat Luwu Raya terus menjadi penentu kemenangan orang lain, sementara kepentingan daerah sendiri tidak mendapatkan perhatian yang memadai,” tegasnya.
Baharuddin mengingatkan, kesamaan identitas tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran dalam menentukan pilihan politik.
Calon wakil rakyat, menurut dia, harus memiliki kapasitas, integritas, kompetensi, rekam jejak pengabdian, serta keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Jangan hanya karena sesama Wija To Luwu lalu otomatis dipilih. Harus ada ukuran yang jelas. Kita membutuhkan wakil rakyat yang bekerja, bukan sekadar menduduki kursi kekuasaan,” ujarnya.
Ia berharap organisasi paguyuban, tokoh masyarakat, pemuda, dan berbagai elemen Luwu Raya mulai membangun konsolidasi politik yang sehat dan demokratis.
“Kekecewaan ini harus menjadi momentum evaluasi. Luwu Raya bukan sekadar ladang suara. Sudah saatnya kita membangun keterwakilan politik yang mampu memperjuangkan kepentingan dan masa depan masyarakat Luwu Raya,” tutup Baharuddin.