Minim Reses DPR RI di Luwu Raya, Masyarakat Adat Lutim Minta Perjuangkan Tanah Ulayat

waktu baca 4 menit
Kamis, 19 Nov 2026 15:00 0 1294 Arsal Amiruddin
 

LUTIM – Masyarakat adat di Kabupaten Luwu Timur, meminta anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) III memberi perhatian terhadap persoalan hak wilayah, tanah ulayat, dan hutan adat di tengah ekspansi aktivitas pertambangan.

Pemuka Dewan Adat Suku Padoe, Ameria Sinta, menilai masyarakat adat membutuhkan keberpihakan nyata dari wakil rakyat, terutama dalam memperjuangkan hak dan keberlanjutan ruang hidup mereka.

Ia sependapat dengan Ketua BPW KKLR Sulsel, Hasby Syamsu Ali, mengenai perlunya evaluasi terhadap kinerja dan keterwakilan anggota DPR RI di wilayah Luwu Raya.

Menurut Ameria, agenda reses seharusnya menjadi kesempatan masyarakat menilai sejauh mana wakil rakyat bekerja, menyerap aspirasi, dan memperjuangkan persoalan di daerah pemilihan.

“Ketika ada reses seorang wakil kita yang mewakili suatu daerah pemilihan, ada kesempatan untuk kita menilai sampai di mana kerja-kerjanya dan perjuangannya, pencapaiannya, dan apa saja yang menjadi kendalanya,” ujarnya di Malili, Kamis (19/11/2026).

Ia mengaku belum melihat keterlibatan nyata legislator dalam mendampingi masyarakat adat Luwu Timur hingga tingkat akar rumput.

“Sejauh ini terhadap masalah-masalah yang terjadi, khususnya dalam masyarakat adat asli daerah Lutim, belum ada terlihat kinerja yang sampai di akar rumput atau masyarakat yang membela masalah-masalah yang terjadi,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Peringati Milad ke-60, KAHMI Palopo Bahas Demokrasi, Keadilan Ekonomi dan Generasi Muda

Lima Persoalan Masyarakat Adat

Ameria mengemukakan lima persoalan yang membutuhkan perhatian dan perjuangan wakil rakyat.

Pertama, hubungan masyarakat adat dengan Kedatuan Luwu yang menurutnya belum memiliki penyelesaian jelas.

Ia menilai sejumlah tuntutan dan kebijakan justru belum memberi kepastian bagi masyarakat adat.

Kedua, rencana pemberlakuan PPHMA di Luwu Timur. Ia meminta para legislator memahami sejarah dan keberadaan seluruh komunitas adat agar kebijakan tidak hanya mengakomodasi kelompok tertentu.

“Wakil ini harus mengetahui keberadaan, memahami sejarah masyarakat adat dari beberapa komunitas secara merata, jangan hanya terfokus pada salah satunya,” tegasnya.

Ketiga, rencana pengembangan kawasan pertambangan, baik melalui konsesi baru maupun wilayah yang telah lama masuk dalam perencanaan pertambangan.

Ameria meminta sejarah penguasaan wilayah dan keberadaan masyarakat adat menjadi pertimbangan sebelum kegiatan pertambangan berjalan.

“Bisakah masyarakat adat sedikit dihargai mengenai wilayahnya? Tidak serta-merta perorangan maupun atas nama negara datang mencaplok dan mengakui suatu wilayah, tanpa menelusuri keadaan wilayah itu dan masyarakat yang hidup dalam wilayah itu sejak dahulu,” ujarnya.

BACA JUGA:  Koordinasi di Jakarta, BPP DOB Perkuat Arah Perjuangan Provinsi Luwu Raya

Keempat, perlindungan dan pembelaan terhadap masyarakat adat ketika menghadapi persoalan hak wilayah maupun hak tradisional. “Bisakah masyarakat adat mendapat pembelaan?” katanya.

Kelima, keberlanjutan kampung, tanah ulayat, dan hutan adat yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Ia mengingatkan agar pembangunan dan aktivitas pertambangan tidak menghilangkan ruang hidup komunitas adat.

“Jangan sampai menghilangkan kampung dengan segala keberadaan masyarakat adat, tanah ulayat, dan hutan adat. Ke mana lagi masyarakat adat mau hidup, karena itu merupakan sumber-sumber kehidupan masyarakat adat,” tegasnya.

Jangan Tersisih di Wilayah Sendiri

Ameria mengingatkan kekayaan sumber daya alam Lutim seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat yang telah lama mendiami wilayah tersebut.

Ia khawatir masyarakat adat justru kehilangan akses terhadap tanah dan sumber penghidupan di tengah meningkatnya aktivitas pengelolaan sumber daya alam.

“Wilayah Luwu Timur berbeda dengan wilayah lain karena wilayah ini sebagian besar mengandung kekayaan alam yang melimpah. Kami sebagai warga Luwu Timur jangan sampai mati di dalam lumbung padi,” tuturnya.

Ia menegaskan masyarakat adat tidak menolak keberadaan komunitas lain di Lutim. Harapannya, pemerintah dan wakil rakyat juga memberi perhatian khusus kepada masyarakat adat asli yang memiliki sejarah dan keterikatan dengan wilayah tersebut.

BACA JUGA:  Ketua HAM-LUTIM Soroti Minimnya Reses DPR RI di Luwu Raya

“Bukan menolak kedatangan dan keberadaan komunitas lain, tapi paling tidak berilah perhatian khusus kepada masyarakat adat asli wilayah Luwu Timur,” katanya.

Ameria juga meminta agenda pertemuan dan reses anggota DPR RI diumumkan secara terbuka agar komunitas adat memiliki kesempatan menyampaikan persoalan secara langsung.

Menurutnya, mandat sebagai wakil rakyat berlaku bagi seluruh masyarakat di daerah pemilihan, tanpa membedakan pilihan politik saat pemilu.

“Harapan kami adalah ada pemberitahuan pertemuan-pertemuan reses para wakil rakyat, walaupun mungkin saat pemilihan bukan yang dipilih. Tetapi karena sudah mewakili semua, kami masyarakat adat mengharap ada keadilan, perlakuan yang sama,” ujarnya.

Ia berharap anggota DPR RI Dapil Sulsel III membawa persoalan masyarakat adat Luwu Timur ke dalam agenda perjuangan di parlemen pusat.

“Tolong perhatikan kami yang punya wilayah, bukan hanya kepentingan komunitas lain yang sesungguhnya datang mencari hidup di wilayah kami,” pungkasnya.