Disebut Hendak Kabur hingga Didesak Jadi DPO, Andi Panguriseng Laporkan Nasrum Naba

MALILI – Andi Panguriseng melaporkan Nasrum Naba (NN) ke Polres Luwu Timur (Lutim) atas dugaan pencemaran nama baik melalui unggahan Facebook.

Ia mempersoalkan narasi yang menyebut dirinya bersama sang istri, Hj. Jumrana Kadir, diduga hendak melarikan diri hingga muncul desakan agar keduanya ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Persoalan bermula dari sengketa lahan waris di Desa Harapan, Malili. NN sebelumnya bertindak sebagai kuasa hukum Andi Isa Risani, yang melaporkan Andi Panguriseng dan Jumrana ke Polres Lutim pada 9 Oktober 2026.

Laporannya mencakup dugaan pemalsuan surat, penyerobotan tanah, dan penggelapan hak waris. Persoalan berkaitan dengan lahan seluas 44.266 meter persegi serta lahan damar seluas 3.145 hektare di wilayah Desa Harapan dan Desa Pongkeru.

Satreskrim Polres Lutim kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) pada 13 Oktober 2026. Dokumen itu menyebut laporan telah memasuki tahap penyelidikan.

Tak lama berselang, Merak Nusantara menerbitkan pemberitaan mengenai keberadaan Andi Panguriseng dan Jumrana di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Pemberitaan mengangkat video dari akun Instagram @kadrijumrana yang memperlihatkan dua orang berjalan menuju pesawat melalui Boarding Gate 11.

NN kemudian mengaitkan keberadaan pasangan suami istri tersebut dengan dugaan hendak meninggalkan daerah untuk menghindari proses hukum.

Narasi mengenai hendak melarikan diri juga muncul dalam pemberitaan dan unggahan Facebook pada akun pribadinya.

Dalam pemberitaan Merak Nusantara, NN turut menyampaikan desakan agar kepolisian berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk memastikan keberadaan Andi Panguriseng dan Jumrana.

Ia juga meminta polisi mempertimbangkan penetapan DPO bila keduanya tidak kooperatif memenuhi panggilan penyidik. Narasi mengenai dugaan melarikan diri dan ancaman pidana menjadi pokok keberatan Andi Panguriseng.

Melalui kuasa hukumnya, ia mempersoalkan unggahan Facebook NN yang dinilai telah menyudutkan dan menghakimi dirinya di ruang publik.

Andi Panguriseng bersama istrinya mendatangi Polres Lutim dengan didampingi Tim Advokat Andi Panguriseng, termasuk Advokat Chandra Makkawaru, S.Pd., SH., MH. Chandra mengatakan pihaknya telah melaporkan NN atas dugaan pencemaran nama baik.

“Tim Advokat Andi Panguriseng melaporkan oknum LSM terkait dugaan pencemaran nama baik. Kami akan mengawal laporan klien kami sampai tuntas,” kata Chandra kepada media, Selasa (10/11/2026).

Ia mempersoalkan unggahan pada akun Facebook pribadi NN yang memuat kalimat, “Semoga tidak lari bersembunyi atas ancaman pidana 6 tahun pidana.”

Menurut Chandra, unggahan itu telah menyudutkan kliennya dengan menyebutnya melarikan diri dan mengaitkan nama yang bersangkutan pada ancaman pidana.

Chandra menilai penyampaian pendapat melalui media sosial tetap harus memperhatikan batas hukum, etika, serta hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan terhadap kehormatan dan nama baiknya.

Ia menegaskan kritik dan pengawasan terhadap tindakan seseorang merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Penyampaian informasi, menurutnya, harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak serta-merta menghakimi seseorang seolah-olah telah terbukti melakukan tindak pidana.

“Laporan klien kami sudah ditindaklanjuti dan sementara diproses di Polres Malili. Kita tunggu tindak lanjut proses hukumnya. Ada beberapa barang bukti yang sudah diserahkan kepada penyidik Polres Malili. Biarkan penyidik bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujar Chandra.

Tim Advokat Andi Panguriseng berharap aparat penegak hukum menangani laporan secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Berawal dari Laporan Jumrana

Laporan baru Andi Panguriseng memiliki rangkaian persoalan sebelumnya. Istrinya, Jumrana Kadir, lebih dahulu melaporkan NN dan Rumpang Dg Paliweng ke Polres Lutim pada 6 Oktober 2026.

Jumrana mempersoalkan pemberitaan mengenai dokumen Surat Keterangan Tanah (SKT) atas namanya untuk lahan seluas 44.266 meter persegi di Dusun Lampia, Desa Harapan.

Dalam pemberitaan Merak Nusantara, NN menyebut informasi mengenai SKT diperoleh dari keterangan sejumlah pihak di Desa Harapan, termasuk Rumpang Dg Paliweng, Rasdin, Nur Afni Dg Malanre, dan Mustakim.

Jumrana membantah pernah mengajukan penerbitan sertifikat sebagaimana diberitakan. Ia juga mendatangi Pemerintah Desa Harapan untuk meminta penjelasan mengenai pencantuman namanya dalam persoalan administrasi pertanahan.

Pada 19 Oktober 2026, Jumrana menghadiri undangan klarifikasi Polres Lutim bersama kuasa hukum. Ia memberikan keterangan terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang sebelumnya diajukan.

Polemik administrasi pertanahan turut berkembang dengan adanya dua SKT dengan nomor register dan tanggal penerbitan sama.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Harapan, Mustakim, mengakui kekeliruan meski tetap menyatakan hak waris atas tanah tidak berubah.

Kini, persoalan berkembang menjadi dua laporan dugaan pencemaran nama baik. Jumrana melaporkan NN dan Rumpang Dg Paliweng atas pemberitaan mengenai SKT.

Sedangkan, Andi Panguriseng melaporkan NN atas unggahan Facebook yang mempersoalkan keberadaan dirinya bersama istri dan mengaitkannya dengan dugaan melarikan diri.

Mengenai keberatannya, kuasa Andi Panguriseng membuat rujukan beberapa ketentuan hukum.

Dugaan pencemaran nama baik melalui tulisan atau unggahan media sosial setelah berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal 433 ayat (2) mengatur pencemaran tertulis dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda kategori III.

Pasal 441 ayat (1) mengatur pemberatan pidana sepertiga apabila tindak pidana terkait dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi.

Pasal 440 juga menegaskan bahwa tindak pidana pencemaran sebagaimana diatur dalam Pasal 433 merupakan delik aduan.

Meski demikian, terpenuhi atau tidaknya unsur pidana harus diperiksa berdasarkan isi unggahan, konteks penyampaian, maksud perbuatan, serta alat bukti.

Hingga berita disusun, laporan Andi Panguriseng terhadap NN masih dalam penanganan Polres Lutim. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan.