Komisi I DPRD Lutim Pelajari Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

LUTIM – Komisi I DPRD Lutim melakukan kunjungan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan DPK Maros, Kamis (20/8/2026).

Kunjungan itu dilakukan untuk melihat pengelolaan perpustakaan, sekaligus mempelajari pola layanan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan di Lutim.

Anggota Komisi I DPRD Lutim, Harisal, mengatakan selama kunjungan, setidaknya bisa memberikan gambaran mengenai pengelolaan perpustakaan yang tak hanya berorientasi pada layanan membaca dan peminjaman buku.

Ia menilai, perpustakaan perlu dikembangkan sebagai ruang yang dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, mengikuti kegiatan keterampilan, serta mendapatkan berbagai layanan pendukung.

“Masih kurang kegiatan itu. Bahkan kegiatan berbasis skill sekarang sudah bisa dilakukan di Perpustakaan,” ujar Harisal saat dihubungi, Jumat (21/8/2026).

Ia mengatakan pengalaman yang diperoleh dari kunjungan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan dan pengelolaan perpustakaan di Lutim sejauh ini.

Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah persepsi masyarakat terhadap perpustakaan sekedar sebagai ruang baca. Selama kunjungan di dua lokasi itu, ia menceritakan ruangnya telah di isi dengan banyak sekali aktifitas.

“Maros juga sudah begitu kegiatannya. Bahkan ada juga ruang bermain anak. Makassar selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk swasta. Baru-baru ini mereka MOU dengan BI,” ia mengatakan.

Kontras dengan suasana perpustakaan di Lutim yang masih harus dipacu terkait aspek pemanfaatan hingga kreasi aktifitas, wujud inklusi yang diharapkan relatif masih berada dalam pola fikir yang belum berubah.

“Sekarang Luwu timur perpusnya sunyi karena kesannya hanya tempat membaca, jadi malas orang datang, mindset itu sudah harus dirubah, perpustakaan sudah harus bertransformasi berbasis inklusi,” katanya.

Harisal juga menilai keberadaan pegiat literasi diperlukan untuk membuat kegiatan perpustakaan lebih aktif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu alasannya, karena konsep Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), sedianya memang diarahkan untuk mengubah fungsi perpustakaan agar tidak berhenti di tangga literasi terawal.

Dari penelusuran dokumen perencanaan DPK Sulsel, menyebut transformasi ini ditujukan untuk memperkuat peran perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penerapannya, kajian mengenai TPBIS di DPK Sulsel juga mencatat tiga bentuk utama, yakni peningkatan layanan informasi, pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan, serta penguatan advokasi dan kemitraan dengan berbagai pihak.