Temuan LPG 3Kg di Box Ikan, Dugaan Kebocoran Menguat Hingga Perlunya Opsi Alternatif

LUTIM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama aparat kepolisian Luwu Timur (Lutim) mengamankan seorang terduga pelaku penyelundupan tabung LPG subsidi 3 kilogram (kg), Minggu (28/6/2026).

Berdasarkan sejumlah video dan dokumentasi yang beredar, petugas menemukan 70 tabung LPG 3kg yang disembunyikan di dalam box ikan di atas sebuah kendaraan pikap.

Sejumlah sumber menyebut, pemeriksaan awal terhadap pelaku menemukan pola pembelian tabung LPG dari sejumlah pengecer dengan harga sekitar Rp.28 ribu per tabung, sebelum kembali dijual dengan harga lebih tinggi.

Pelaku yang diketahui merupakan warga Desa Bawalipu, Wotu itu, mengaku memperoleh pasokan dari wilayah Wotu dan Towuti. Namun, hingga kini ia belum mengungkap pangkalan yang menjadi sumber tabung tersebut.

Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polres Lutim untuk menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Bila melihat pola distribusi yang terungkap, kasus tersebut memiliki kemiripan dengan persoalan yang sempat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPRD Lutim pada 15 Juni 2026 lalu.

Forum yang menghadirkan perwakilan agen LPG dan Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia Indonesia (LHI) itu tidak hanya membahas persoalan pasokan, tetapi juga mempertanyakan alur distribusi LPG 3kg di lapangan, di tengah klaim kuota yang disebut telah mencukupi kebutuhan masyarakat.

Dalam forum tersebut, perwakilan LHI menyebut sebagian besar pangkalan diduga tidak menjalankan distribusi sebagaimana mestinya. Sejumlah agen juga dicurigai mengurangi kuota yang seharusnya disalurkan kepada pangkalan.

Salah satu anggota Komisi II DPRD Lutim, Ambrosius, menegaskan aturan distribusi LPG 3kg membatasi penyaluran kepada pengecer maksimal 10 persen dari kuota pangkalan.

Hanya saja menurutnya, praktik di lapangan kerap melampaui batas tersebut. “Kadang pangkalan sudah lebih dari 10 persen, bongkar Subuh habis pagi,” ujarnya.

RDPU itu juga mengungkap adanya pangkalan milik salah satu agen LPG yang telah diberhentikan operasinya (PHO), setelah muncul laporan media disertai bukti video yang menunjukkan dugaan penyaluran LPG lebih banyak dilakukan kepada pengecer dibandingkan masyarakat penerima langsung.

Dari pola yang bisa dikenali sejauh ini, memperlihatkan kemungkinan perpindahan tabung, dari jalur distribusi resmi menuju peredaran kembali melalui pengecer, disertai penjualan ulang dengan harga lebih tinggi.

Skala 70 tabung yang diamankan memang belum cukup untuk menjelaskan dugaan kebocoran distribusi secara menyeluruh.

Meski begitu, bila menimbang kelangkaan yang terus dirasakan, maka persoalan distribusi kemungkinan tidak hanya terjadi pada satu titik ataupun melibatkan satu pelaku semata.

Sementara itu, di tingkat nasional pemerintah pula tengah menyiapkan alternatif pengganti sebagian LPG 3 kg melalui pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) dengan ukuran serupa.

Dikutip dari IDNFinancials, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menargetkan produksi gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3kg dapat dimulai pada Juli 2026 sebagai alternatif pengganti LPG bersubsidi.

Menurut Bahlil, proses uji coba saat ini telah memasuki tahap ketiga untuk penggunaan rumah tangga, dengan fokus utama pada aspek keselamatan mengingat tekanan CNG jauh lebih tinggi dibandingkan LPG.

“Kami sekarang sedang uji coba tahap ketiga. Mudah-mudahan pada Juli sudah bisa diproduksi,” ujar Bahlil saat berlangsungnya Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

CNG merupakan gas alam yang dipadatkan menggunakan tekanan tinggi dan selama ini lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri. Pemerintah menyebut tabung CNG 3kg dirancang agar tetap dapat digunakan pada kompor rumah tangga yang saat ini memakai LPG subsidi.

Pengembangan tersebut ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Pengalaman kelangkaan yang berulang di Lutim menunjukkan persoalan terkait bahan bakar rumah tangga ini tidak hanya berkaitan dengan tata kelola distribusi di lapangan, tetapi juga menyangkut ketersediaan energi yang terus menjadi tantangan dalam jangka panjang.