Muncul Isu Pemekaran Lutim, Pemuda Ingatkan Risiko Pecah Fokus Provinsi Luwu Raya

MAKASSAR — Di tengah menguatnya perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya, wacana pemekaran wilayah di Kabupaten Luwu Timur mulai kembali mencuat. Isu tersebut bahkan sempat mengemuka dalam forum Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (6/2/2026).

Menanggapi hal itu, tokoh pemuda Luwu Timur, Wahyu Al Kadri, mengingatkan agar agenda pemekaran tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan berpotensi memecah konsentrasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Menurut Wahyu yang akrab disapa Tom, munculnya kembali wacana pembentukan Kabupaten Womantorau yang meliputi Kecamatan Burau, Wotu, Mangkutana, Tomoni, Tomoni Timur, dan Kalaena, sejatinya bukan hal baru.

Gagasan tersebut telah dibahas sejak beberapa tahun lalu bersama sejumlah tokoh daerah.

“Wacana Womantorau ini sudah kami diskusikan sejak 2017 bersama tokoh-tokoh yang berpengalaman dalam proses pembentukan daerah otonomi baru. Sejak awal kami sepakat, Luwu Tengah harus didahulukan,” ujar Tom di Makassar, Jumat (6/2/2026).

Ia menjelaskan, pembentukan Kabupaten Luwu Tengah sebagai daerah definitif dinilai jauh lebih strategis dan mendesak untuk memperkuat struktur kewilayahan Luwu Raya. Keberadaan Luteng, kata dia, akan menjadi fondasi penting bagi perjuangan pembentukan provinsi baru.

“Kalau Luteng sudah terbentuk, itu akan memperkuat posisi Luwu Raya secara administratif dan politik. Baru setelah itu kita bicara pemekaran lanjutan,” jelasnya.

Tom menambahkan, komitmen untuk mendahulukan Luteng juga kembali ditegaskan dalam sejumlah pertemuan informal, termasuk saat Silaturahmi Nasional Wija to Luwu ke-2 di Palopo belum lama ini.

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, para tokoh kembali sepakat untuk menahan diri dari agenda pemekaran baru yang berpotensi melemahkan fokus perjuangan utama.

“Jawabannya tetap sama. Womantorau akan diurus, tapi tunggu Luteng dulu. Jangan lompat-lompat, karena bisa melemahkan perjuangan,” tegasnya.

Ia juga menepis anggapan bahwa sikap tersebut dilatarbelakangi kepentingan politik tertentu. Menurutnya, penolakan terhadap pemekaran dini justru lahir dari kesadaran untuk menjaga efektivitas perjuangan masyarakat Tana Luwu.

“Pemekaran bukan soal kekuasaan, tapi bagaimana mendekatkan pelayanan dan mempercepat pemerataan pembangunan. Kalau salah urut, justru merugikan masyarakat,” katanya.

Lebih jauh, Tom menyebut sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir Luwu Timur, khususnya di Kecamatan Wotu dan sekitarnya, saat ini lebih memilih fokus mendorong percepatan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.

“Masyarakat banyak yang mendoakan agar Luteng segera definitif. Setelah itu, perjuangan lain akan jauh lebih kuat dan solid,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, pemuda, dan tokoh daerah di Luwu Timur untuk menjaga soliditas perjuangan serta tidak terjebak pada wacana-wacana instan yang berpotensi memecah konsentrasi.

“Kalau kita mau Luwu Raya jadi provinsi, semua harus satu arah, satu langkah, dan satu visi,” pungkas Tom.

Munculnya peringatan dari kalangan pemuda ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif di Luwu Timur bahwa agenda pemekaran wilayah harus ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan, bukan sekadar agenda jangka pendek yang berisiko melemahkan perjuangan besar masyarakat Tana Luwu. (*)