Tertinggi Sejak Oktober 2015, Pemerintah Waspadai Inflasi Terus Meningkat

MALILIPOS.COM – Indonesia mencatatkan inflasi nasional tahunan tertingginya sejak Oktober 2015.

Menyentuh angka 4,94% pada Juli 2022, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan penyebab utama inflasi adalah tingginya inflasi kelompok pangan yang melambung hingga 11,47%. Padahal, inflasi kelompok pangan seharusnya tidak melebihi 5-6%.

Cuaca ekstrem, gangguan pasokan, hingga kenaikan harga pupuk dan makanan ternak akibat perang antara Rusia dan Ukraina berada di balik lonjakan harga pangan.

Tidak cukup sampai di situ, ekonom bahkan memperkirakan inflasi bisa tembus hingga 6% tahun ini. Itu pun belum memperhitungkan potensi naiknya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM bersubsidi September nanti, inflasi bisa bertengger di kisaran 8%.

Pemerintah sendiri memprediksi bahwa di penghujung 2022, inflasi tahunan Indonesia akan berada di level 4,8%. Ini jauh lebih tinggi dari inflasi tahun lalu yang hanya sebesar 1,87% dan berada di atas target sasaran inflasi BI yang berada di level 2-4%.

Sejauh ini, pemerintah berusaha menahan laju inflasi dengan menggelontorkan subsidi energi Rp 502 triliun. Tanpa subsidi, harga BBM bisa tidak terkontrol mengingat harga energi melambung tinggi di pasar internasional dan mendorong inflasi global, lagi-lagi akibat tensi geopolitik di Rusia dan Ukraina.

Hal ini menimbulkan permasalah tersendiri karena menjadi beban berat untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menanggapi persoalan inflasi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemerintah daerah jeli mencari tahu akar dan solusi kenaikan harga di wilayah masing-masing. Sebab, kondisi yang tidak stabil di tataran global membutuhkan respons kuat baik secara makro dan mikro.

Jokowi juga menekankan agar kenaikan harga komoditas yang memicu tingkat inflasi di daerah bisa segera ditangani dengan menggunakan anggaran tak terduga untuk menutup mahalnya biaya transportasi.

Ia juga menghimbau pentingnya kerja sama antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah di daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

Lima provinsi yang memiliki inflasi di atas 5 persen yaitu Jambi 8,55%, Sumatara Barat 8,01%, Kepulauan Bangka Belitung 7,77%, Riau 7,04%, dan Aceh 6,97%.

Ekonom menilai ketergantungan Indonesia dan impor terhadap bahan pangan dan BBM jadi dalang di balik ledakan inflasi.

Perry, yang menegaskan bahwa suku bunga acuan masih akan tetap dijaga karena kondisi masyarakat yang masih tertekan pemulihan ekonomi, mengatakan BI akan memastikan bahwa rupiah tetap stabil agar tidak makin menimbulkan gejolak harga dan menambah beban inflasi.