Dua Maut di PT. CLM, Pemuda Pongkeru Siap Aksi ke DPRD Lutim

LUTIM – Tekanan terhadap DPRD Lutim terkait dua kasus kecelakaan kerja fatal di area pertambangan PT. Citra Lampia Mandiri (CLM), Desa Harapan, Kecamatan Malili, terus meningkat.

Setelah sebelumnya mengirimkan surat permohonan audensi, para pemuda dan pekerja setempat kini bersiap menggelar aksi langsung di gedung DPRD Lutim pada pekan ini.

Rencana aksi tersebut muncul sebagai bentuk desakan agar pembahasan mengenai dua insiden yang menewaskan dua pengemudi dump truck tidak berlarut-larut tanpa tindak lanjut yang jelas.

Meski jadwal pelaksanaan aksi belum dipastikan, Ketua Forum Pemuda Pongkeru, Amir Asri, mengungkapkan bahwa langkah tersebut menjadi bentuk keseriusan mereka agar tuntutan masyarakat tidak diabaikan.

Menurutnya, dua korban jiwa yang terjadi di kawasan operasional tambang tidak dapat dipandang sebagai kejadian biasa dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak terkait, khususnya DPRD sebagai lembaga pengawas.

“Hilangnya 2 nyawa dalam insiden fatality di CLM itu bukan hal biasa. Sehingga perlu keseriusan dari DPRD dan keseriusan itu harus dimulai dari kami,” ujar Amir saat dihubungi, Senin siang (22/6/2026).

Berdasar dari sumber terkait, sebelumnya Aliansi Supir Dump Truck Lingkar Tambang bersama Forum Pemuda Pongkeru telah mengirimkan surat permohonan audensi kepada Ketua dan Komisi III DPRD Lutim.

Dalam surat tersebut, mereka meminta adanya pembahasan menyeluruh terkait aspek keselamatan kerja, transparansi hasil investigasi, hingga evaluasi terhadap sistem operasional di lingkungan pertambangan.

Permohonan tersebut telah diterima Sekretariat DPRD dan sebelumnya disebut telah diteruskan kepada Komisi III untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

Desakan terhadap evaluasi menyeluruh juga sebelumnya sempat disuarakan oleh pemerhati sosial dan lingkungan Desa Harapan, Taslim Sente.

Menurutnya, kecelakaan kerja yang berulang seharusnya menjadi alarm serius bagi perusahaan untuk memperketat pengawasan terhadap perusahaan kontraktor maupun armada yang beroperasi di kawasan tambang.

Ia menilai perlu adanya penegasan terkait standar kelayakan kendaraan operasional serta pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas di lapangan.

“Perlu penegasan pada armada yang layak dan tidak layak. Harus ada standar usia kendaraan dan pengawasan yang lebih ketat agar target pekerjaan tidak mengorbankan keselamatan,” katanya.

Selain armada, Taslim juga menyoroti aspek pengawasan terhadap kondisi pekerja yang dinilai perlu diperhatikan secara serius, termasuk evaluasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas operasional.

Sementara itu, kekhawatiran masyarakat disebut terus meningkat seiring mulai kembali berlangsungnya aktivitas operasional perusahaan. Sejumlah kalangan berharap langkah evaluasi dilakukan secara terbuka agar insiden serupa tidak kembali terjadi.

Biar begitu, hingga berita ini diturunkan belum ada informasi resmi terkait jadwal audensi maupun kepastian waktu pelaksanaan aksi yang direncanakan para pemuda dan pekerja tersebut.