Krisis Air Bersih di Desa Balo-Balo Hambat Upaya Penurunan Stunting, Pemkab Lutim Segera Ambil Langkah Strategis

MALILI – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memperkuat komitmennya dalam percepatan penurunan angka stunting, dengan menjadikan akses air bersih sebagai isu krusial yang harus segera ditangani, terutama di wilayah-wilayah rentan seperti Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu.

Langkah ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung pada Selasa, 3 Juni 2025, di Ruang Rapat Sekretaris Daerah.

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Alamsyah Perkesi, serta menghadirkan Asisten Administrasi Umum sekaligus Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB), Nursih Hariani, sebagai narasumber utama. Ia juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Wotu, Direktur Perumdam Waemami, koordinator dan petugas lapangan KB, Kepala Desa Balo-Balo, serta pengurus program Pamsimas.

Dalam pemaparannya, Nursih Hariani menyoroti kondisi sanitasi dan ketersediaan air bersih di Desa Balo-Balo yang masih memprihatinkan. Ia mengungkapkan, hingga saat ini seluruh warga desa tersebut belum memiliki akses terhadap sumber air bersih yang layak konsumsi.

“Ini menjadi perhatian serius. Ketersediaan air bersih adalah fondasi penting dalam mencegah stunting, terutama pada anak balita. Kita tidak bisa bicara gizi tanpa memastikan kebersihan lingkungan dan air yang digunakan masyarakat,” tegas Nursih.

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah daerah tengah merancang skema pengelolaan air bersih yang lebih profesional dan berkelanjutan. Salah satu opsi yang dibahas dalam rapat adalah pengalihan aset jaringan air bersih dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ke Perumdam Waemami.

Langkah tersebut dinilai strategis untuk menjamin keberlangsungan layanan air bersih yang tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga dikelola secara teknis dan administrasi oleh lembaga yang memiliki kapasitas.

“Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur air tidak hanya berdiri, tapi benar-benar berfungsi optimal dan menjangkau masyarakat. Ini bagian dari strategi besar dalam menurunkan angka stunting melalui penyediaan layanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan warga,” lanjutnya.

Nursih juga menyampaikan harapan agar proses administrasi pengalihan aset dapat dipercepat agar program ini bisa segera diimplementasikan dan memberi dampak nyata di lapangan.

“Saya harap ini menjadi titik awal dari perubahan besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Balo-Balo. Karena layanan dasar seperti air bersih adalah hak setiap warga dan kunci utama dalam membangun generasi yang sehat,” tutupnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan langkah konkret seperti ini, Pemkab Luwu Timur menunjukkan keseriusannya dalam menanggulangi stunting secara holistik—bukan hanya lewat intervensi gizi, tetapi juga melalui perbaikan infrastruktur dasar yang berkelanjutan.