Statistika Negativa: Kemiskinan di Lutim Menurun Namun Kerentanan Ekonomi Tetap Tinggi

CAPAIAN pengurangan kemiskinan di Lutim memang terlihat cukup mengesankan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2025 berada di kisaran 5,79 persen, atau sekitar 18,55 ribu jiwa. Angka ini jauh lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Sulsel yang masih berada di kisaran 7,60 persen (luwutimurkab.bps.go.id).

Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,31 menjadi 1,20, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,39 menjadi 0,32, meski garis kemiskinan tercatat naik sebesar Rp.469.563 per kapita per bulan atau meningkat sekitar 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya (luwuraya.com).

Secara sekilas kondisi ini tentu dapat dibaca sebagai keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah dalam menekan angka kemiskinan. Ada sekitar 2.150 jiwa penduduk miskin sejak tahun 2024 yang berhasil keluar dari angka-angka sakral itu.

Jika dibaca lebih jauh arah capaian ini, tentu tak serta-merta menggambarkan keselarasan pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan, memang menunjukkan bahwa secara statistik jumlah penduduk miskin berkurang.

Mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan juga mengalami perbaikan konsumsi yang lebih mendekati ambang minimum. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa penurunan indikator tersebut terjadi dalam konteks kenaikan garis kemiskinan, sehingga standar “siapa yang disebut miskin” juga ikut bergerak naik.

Dalam kondisi tersebut penurunan angka kemiskinan lebih tepat dibaca, sebagai kombinasi antara perbaikan daya beli sebagian kelompok masyarakat dan penyesuaian statistik terhadap inflasi kebutuhan dasar, bukan semata-mata lonjakan dari hasil pertumbuhan yang bergerak signifikan terlebih kesejahteraan yang telah merata.

Salah satu bukti yang dapat diberikan, yakni data BPS tentang gambaran Gini Ratio sebesar 0,350 (kategori ketimpangan sedang) dalam angka terakhir tahun 2024.

Angka tersebut dapat memberikan perspektif tambahan tentang distribusi pendapatan yang belum sepenuhnya merata di setiap kelas ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, meskipun kemiskinan menurun, tapi manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara seimbang di seluruh lapisan.

Di titik ini muncul pertanyaan yang lebih penting, seberapa besar penurunan kemiskinan tersebut terjadi karena perubahan yang kuat dalam ekonomi masyarakat, atau hanya karena pengaruh jangka pendek semacam bantuan sosial, upah minimum yang bertambah, proyek berbatas waktu yang tengah gencar, atau peningkatan kecil pada pendapatan masyarakat yang sebelumnya berada sedikit di bawah garis kemiskinan?

Bila benar terdapat dalam perubahan basis ekonomi dan sektor produksi di masyarakat, seharusnya mudah terlihat pada perubahan mendasar pada struktur ekonomi lokal, misalnya peningkatan akses kerja produktif di luar sektor ekstraktif, penguatan UMKM, serta perluasan basis ekonomi rumah tangga (misal bertani sekaligus berdagang dan sebagainya).

Akan tetapi, tampaknya penurunan angka kemiskinan ini lebih banyak ditopang oleh faktor jangka pendek tersebut, sehingga penurunan angka kemiskinan hanya seperti siklus pergantian personel di antara mereka yang tercatat dalam P1 dan P2 sebelum inflasi kembali terjadi.

Sedikit persoalan lainnya pula, karena statistik kemiskinan modern hanya mengukur siapa yang berada di bawah garis kemiskinan, bukan siapa yang hidup sangat dekat dengan garis tersebut.

Dalam kenyataan sosial sehari-hari, sejak laju revolusi industri pertama kali bergaung dan era mata uang niscaya terdampak laju inflasi, pertumbuhan ekonomi selalu berada di jalur positif pada saat harga-harga barang dan jasa juga berjalan linear.

Sehingga meski dalam arah pertumbuhan yang terus naik, selalu cukup banyak rumah tangga yang sesungguhnya belum benar-benar aman secara ekonomi, meskipun secara statistik dalam potret waktu tertentu tak lagi tergolong miskin. Kerentanan itu dapat dibaca dari meningkatnya tekanan biaya hidup masyarakat beberapa tahun terakhir.

Data Indeks Harga Konsumen (IHK) BPS selalu menunjukkan kenaikan nilai pada barang kebutuhan primer secara bersamaan dengan tingkat inflasi yang juga terus melaju. Data tersebut tidak bisa dibaca semata sebagai peningkatan pola konsumsi, melainkan bertambahnya jumlah pengeluaran yang mesti ditanggung rumah tangga karena kenaikan harga barang dan jasa.

Artinya, sekalipun angka kemiskinan turun, kemampuan masyarakat untuk mempertahankan kualitas hidup belum tentu ikut menguat. Telah diurai sebelumnya, bahwa di daerah yang sedang tumbuh cepat seperti Lutim ini, tekanan ekonomi juga datang dari meningkatnya biaya hidup di wilayah yang dekat dengan sentra industri dan turunannya.

Sehingga selalu muncul lapisan masyarakat yang secara statistik memang tak lagi miskin, tetapi hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat mudah terguncang hampir mendekati P1.

Satu anggota keluarga sakit dapat langsung mengganggu kestabilan keuangan rumah tangga, kehilangan pekerjaan dalam beberapa bulan bisa menurunkan kemampuan konsumsi keluarga secara drastis. Hingga, kenaikan sedikit harga beras, BBM, atau biaya sekolah juga cepat memukul pengeluaran dalam rumah tangga.

Kerentanan ini semakin terasa bila dihubungkan kembali dengan struktur ekonomi kita yang sangat dipengaruhi sektor ekstraktif yang fluktuatif. Ketika harga nikel global membaik ekonomi daerah bergerak cepat. Akan tetapi, ketika pasar melemah, dampaknya terasa mulai dari sektor informal, perdagangan kecil, hingga usaha rumah tangga yang bergantung pada perputaran uang industri tambang.

Dengan demikian penurunan angka kemiskinan di Lutim memang penting diapresiasi. Tetapi statistik tersebut belum sepenuhnya menggambarkan ketahanan ekonomi masyarakat secara nyata.

Karena, saat ini kemiskinan tidak selalu hadir dalam bentuk kekurangan ekstrim, melainkan dalam rapuhnya daya tahan hidup sehari-hari (kelompok rentan), yang sering kali tidak tertangkap secara utuh dalam angka-angka kemiskinan kita.

Di sanalah tantangan terbesar pembangunan Lutim harus ditambatkan ke depan. Tak hanya sekedar berupaya menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat memiliki ketahanan ekonomi yang cukup untuk menghadapi kenaikan harga, krisis pekerjaan, dan perubahan ekonomi industri yang bakal semakin cepat. (*)