HMI Dukung KKLR, Desak Legislator Buka Hasil Reses di Luwu Raya

waktu baca 3 menit
Sabtu, 21 Nov 2026 07:00 0 1294 Arsal Amiruddin
 

LUTRA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Luwu Utara mendukung kritik Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait minimnya kehadiran dan keterbukaan agenda reses anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel III di Luwu Raya.

Ketua Umum HMI Cabang Luwu Utara, Muh. Elmi, menilai keterbukaan agenda reses merupakan bagian dari tanggung jawab politik legislator kepada masyarakat yang telah memberikan mandat.

Menurutnya, hubungan wakil rakyat dengan konstituen tidak boleh sebatas terbangun menjelang pemilihan umum. Legislator harus tetap hadir, mendengar persoalan masyarakat, dan memperjuangkan aspirasi daerah setelah memperoleh mandat politik.

“Jangan sampai Luwu Raya hanya diingat ketika momentum pemilihan umum tiba, tetapi dilupakan setelah kursi kekuasaan berhasil diperoleh,” tegas Elmi, dalam rilis yang diterima media ini, Jumat malam (20/11/2026).

BACA JUGA:  Gelar Semarak HPRL-78, Ini Kegiatan Bakal Digelar KKLR Sulsel

Ia mengingatkan, masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang membuktikan keberpihakan melalui kerja nyata, bukan sekadar janji kampanye.

Empat Tuntutan untuk Legislator

HMI Luwu Utara menilai sejumlah persoalan Luwu Raya membutuhkan pengawalan anggota DPR RI, mulai dari infrastruktur, konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam, investasi, hingga pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Elmi secara khusus menyebut masih banyak persoalan pembangunan di Luwu Utara yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

Oleh karenanya, kinerja legislator perlu diukur dari sejauh mana aspirasi daerah diperjuangkan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

“Kami ingin melihat anggota DPR RI Dapil Sulsel III mengambil peran lebih besar dalam memperjuangkan kepentingan Luwu Raya,” ujarnya.

BACA JUGA:  Ketua HAM-LUTIM Soroti Minimnya Reses DPR RI di Luwu Raya

Atas dasar itu, HMI menyampaikan empat tuntutan kepada para legislator. Pertama, membuka jadwal, lokasi, dan agenda reses di wilayah Luwu Raya.

Kedua, mempublikasikan hasil reses, termasuk aspirasi masyarakat dan tindak lanjutnya melalui komisi masing-masing di DPR RI.

Ketiga, memprioritaskan kunjungan ke Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo pada masa reses berikutnya.

Keempat, mengawal agenda strategis daerah, termasuk aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya serta penyelesaian persoalan agraria, pertambangan, investasi, dan ketimpangan pembangunan.

Mandat Politik Harus Dibuktikan

Elmi menegaskan kritik HMI bukan ditujukan sebagai permusuhan terhadap individu maupun kelompok politik tertentu. Langkah ini merupakan bagian dari kontrol sosial untuk menjaga keterwakilan dan akuntabilitas publik.

BACA JUGA:  Diikuti Ratusan Peserta, Semarak HPRL-77 Sukses Digelar BPW KKLR Sulsel di Makassar

Menurutnya, seluruh anggota DPR RI yang memperoleh suara dari Luwu Raya memiliki tanggung jawab yang sama, baik putra daerah maupun bukan.

“Kami tidak meminta para legislator sekadar datang, berfoto, kemudian pulang. Kami meminta kehadiran yang memiliki makna,” katanya.

Ia menginginkan para legislator mendengarkan persoalan masyarakat, membawa aspirasi ke parlemen, dan memastikan tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

HMI Luwu Utara juga mengajak organisasi kepemudaan, mahasiswa, tokoh adat, dan elemen masyarakat bersama-sama mengawal kinerja wakil rakyat.

“Suara rakyat adalah amanah, bukan komoditas politik. Jangan hanya datang ketika membutuhkan suara, tetapi menghilang ketika rakyat membutuhkan perjuangan,” tutup Elmi.