Konvoi Hari Tani di Malili, Aliansi Tani Lutim Bawa Agenda Reforma Agraria

MALILI – Peserta aksi Hari Tani Nasional 2026 dari Aliansi Tani Luwu Timur mulai berkonvoi menggunakan kendaraan di kawasan Puncak Indah, Malili, Kamis (24/9/2026).

Dari atas kendaraan, peserta telah mulai menyampaikan orasi mengenai konflik agraria, penguasaan tanah dan perlindungan sumber penghidupan petani.

Aksi berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional (HTN) yang setiap tahun jatuh pada 24 September.

Peringatan itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963, bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Dalam pernyataan sikap yang dibawa massa, Aliansi Tani Lutim menempatkan konflik agraria sebagai persoalan utama yang perlu segera diselesaikan pemerintah.

Mereka meminta penyelesaian berlangsung secara adil, transparan dan melibatkan masyarakat terdampak.

“Persoalan tanah dan konflik agraria di Luwu Timur tidak dapat terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil, transparan, dan berpihak pada pemulihan hak rakyat,” tulis Aliansi Tani Lutim dalam pernyataan sikapnya.

Aliansi menyebut konflik agraria di Lutim melibatkan masyarakat dengan perusahaan perkebunan, PTPN, proyek strategis nasional, perusahaan pertambangan hingga penguasaan lahan yang berkaitan dengan kawasan hutan.

Menurut Aliansi, bagi petani tanah memiliki fungsi yang lebih luas daripada aset ekonomi. Tanah menjadi sumber penghidupan, tempat bekerja, ruang produksi pangan dan ruang hidup masyarakat.

“Karena itu, setiap kebijakan penguasaan dan pemanfaatan tanah harus memastikan perlindungan terhadap hak dan kehidupan rakyat,” tegas Aliansi.

Soroti 137.725 Hektare Konsesi

Salah satu tuntutan utama massa pula menjadikan konflik agraria Lutim sebagai lokasi prioritas Reforma Agraria. Aliansi juga meminta DPRD Lutim membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria.

Tuntutan lain diarahkan kepada Bupati Lutim agar melakukan moratorium konsesi tambang dan perkebunan monokultur skala besar. Aliansi mengutip data ESDM Juni 2026 yang mencatat 67 IUP, IUPK dan WIUP dengan total luas 137.725,88 hektare.

Menurut Aliansi, luas penguasaan ruang itu perlu dievaluasi bersama konflik agraria, tumpang tindih lahan dan dampak lingkungan yang berlangsung di sejumlah wilayah Lutim.

“Besarnya penguasaan ruang tersebut, di tengah masih berlangsungnya berbagai konflik agraria dan ancaman terhadap tanah serta ruang hidup masyarakat, mengharuskan pemerintah menghentikan sementara penerbitan dan perluasan konsesi,” tulis Aliansi.

Mereka juga meminta tanah yang melalui proses verifikasi terbukti menjadi hak masyarakat dipulihkan dan dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Aliansi meminta pemerintah menghentikan penggusuran, intimidasi dan tindakan represif selama proses penyelesaian konflik agraria berlangsung.

Loeha Raya Bawa Tuntutan Sendiri

Kelompok petani Loeha Raya membawa tuntutan khusus dalam aksi Hari Tani. Salah satu tuntutan mereka ialah meminta pemerintah segera menjadikan Loeha Raya sebagai kawasan lada terpadu.

Petani juga meminta pemerintah mengeluarkan konsesi PT.Vale dan mencabut seluruh IUP dari wilayah Loeha Raya. Tuntutan lain menyasar akses transportasi dengan meminta perbaikan jalan penghubung dan pengaspalan ruas Mahalona-Ranteangin.

Agenda Loeha Raya berkaitan dengan persoalan perkebunan lada yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Aspirasi petani juga muncul di tengah polemik rencana kegiatan pertambangan di kawasan Tanamalia.

Dalam pernyataan sikap umum, Aliansi meminta perluasan tambang yang mengancam kebun rakyat dihentikan. Mereka juga meminta pencabutan IPPKH PT.Vale di Blok Tanamalia serta penetapan konflik agraria Loeha sebagai lokasi prioritas Reforma Agraria.

“Lindungi kebun lada dan tetapkan konflik agraria di Loeha sebagai lokasi prioritas Reforma Agraria,” tulis Aliansi dalam tuntutan spesifik untuk konflik petani dengan PT.Vale dan Kementerian Kehutanan.

Aliansi juga meminta penghentian intimidasi serta kriminalisasi terhadap petani Loeha. Mereka menempatkan perlindungan kebun lada sebagai bagian dari penyelesaian konflik agraria di kawasan itu.

Empat Konflik Jadi Sorotan

Selain Loeha Raya, pernyataan sikap Aliansi memuat tuntutan khusus untuk konflik petani di lahan eks HGU Sindoka, konflik petani dengan PTPN IV, serta konflik Laoli dengan proyek strategis nasional PT IHIP.

Untuk eks HGU Sindoka, Aliansi meminta redistribusi dan pemulihan hak rakyat atas tanah sekaligus penghentian intimidasi dan kriminalisasi petani.

Dalam konflik dengan PTPN IV, mereka meminta audit terhadap ruislag dan aset PTPN, pengembalian tanah rakyat yang menurut mereka dikuasai PTPN, serta batas waktu penyelesaian konflik.

Pada kasus Laoli dengan PSN PT IHIP, Aliansi meminta penghentian penggusuran, pembukaan seluruh dokumen HPL Laoli kepada masyarakat dan perlindungan bagi petani.

Pengesahan UU Reforma Agraria menjadi konteks baru bagi tuntutan massa tahun 2026. DPR mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi UU pada September 2026 setelah sebelumnya menempatkannya sebagai RUU inisiatif DPR.

Aliansi Tani Lutim meminta momentum Hari Tani digunakan untuk mendorong penyelesaian konflik agraria di daerah. Mereka menyerukan petani dan masyarakat yang menghadapi konflik tanah tetap memperjuangkan hak secara damai, terorganisir, melalui mekanisme hukum dan reforma agraria.

“Tanah rakyat harus menjadi bagian dari agenda Reforma Agraria, bukan terus menjadi objek perluasan konsesi dan proyek yang mengancam ruang hidup masyarakat,” tegas Aliansi.