Aliansi Tani Lutim Bakal Bawa 7 Tuntutan ke Pemkab dan DPRD

LUTIM – Aliansi Tani Luwu Timur (Lutim) menyiapkan aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN), Kamis (24/9/2026), dengan membawa tujuh tuntutan terkait tanah, pertanian dan sumber penghidupan masyarakat.

Aksinya dijadwalkan berlangsung di Kantor Bupati dan DPRD Lutim. Berdasar surat pemberitahuan yang disampaikan, tertanggal 22 September 2026 kepada Kepolisian Resor (Polres) Lutim, massa petani yang diharapkan hadir berkisar 500 orang.

Aliansi menyebut HTN sebagai momentum memperkuat perjuangan petani dalam mempertahankan hak atas tanah dan sumber penghidupan.

Mereka mengaitkan persoalan itu dengan aktivitas pertambangan skala luas yang dinilai memberi tekanan terhadap ruang hidup masyarakat tani.

“Dalam konteks Luwu Timur, keberadaan kegiatan pertambangan dalam skala luas telah menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat, khususnya petani,” tulis Aliansi di surat pemberitahuannya, Senin (22/9/2026).

Mereka juga mencantumkan data mengenai luas konsesi pertambangan yang menurut mereka berada di Lutim. Berdasarkan data yang menjadi perhatian Aliansi, terdapat 67 perusahaan dengan total konsesi sekitar 137.726 hektare.

Rinciannya terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) seluas 59.135 hektare, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 77.426 hektare, serta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) 1.165 hektare.

Menurut Aliansi, luasan konsesi itu berkaitan langsung dengan kekhawatiran mengenai keberadaan lahan pertanian dan sumber penghidupan petani.

“Besarnya luasan konsesi tersebut menunjukkan adanya tekanan yang sangat besar terhadap ruang hidup masyarakat, khususnya wilayah pertanian dan wilayah yang menjadi sumber penghidupan petani,” tulis Aliansi.

Bawa 7 Tuntutan

Tuntutan pertama meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutim dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mengevaluasi seluruh perizinan pertambangan dan Perkebunan yang berada di wilayah sumber penghidupan masyarakat tani.

Aliansi juga mendesak pencabutan izin pertambangan dan Perkebunan yang terbukti berada di atas atau mengancam wilayah pertanian, ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat.

Mereka menolak pengambilalihan tanah masyarakat untuk kepentingan investasi, pertambangan dan Perkebunan. Pemerintah juga didesak menghentikan tindakan yang berpotensi membuat petani kehilangan tanah dan sumber penghidupan sebelum ada penyelesaian agraria yang dinilai adil.

Tuntutan berikutnya berkaitan dengan keterbukaan informasi. Aliansi meminta Pemkab Lutim membuka data konsesi, perizinan dan penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan.

Penyelesaian konflik agraria secara transparan, partisipatif dan berkeadilan juga masuk dalam tuntutan. Aliansi meminta masyarakat terdampak dilibatkan dalam proses penyelesaian.

“Menjamin perlindungan terhadap petani dan masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah serta sumber penghidupannya,” tulis Aliansi pada tuntutan ketujuh.

Diikuti Sejumlah Organisasi

Aksi ini akan melibatkan sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Tani Lutim. Di antaranya Petani Laoli, Perhimpunan Petani Sulawesi Selatan (PSS), APL Loeha Raya, dan KPA Wilayah Sulsel.

Tak ketinggalan pula JAKAM Lutim, LBH Makassar, JKM, AMAN Lutim, LHI, JKM LTI, juga organisasi lingkungan yang baru saja terbentuk yakni Forum Masyarakat Atue Bersatu (Format Bersatu).

Kehadiran kelompok dari Laoli dan Loeha Raya membawa persoalan agraria yang sebelumnya telah menjadi perhatian publik di Lutim.

MaliliPos pada September 2026 mencatat persoalan lahan Laoli dengan PT. Indonesia Huali Industry Park (IHIP), serta perkara tiga petani lada Loeha Raya dalam pembahasan mengenai desakan reforma agraria.

Kasus petani Loeha Raya juga berkaitan dengan kawasan Tanamalia, yang mulai dilanda kisruh setelah pada sekitar Agustus 2026, terjadi penangkapan terhadap tiga petani lada di kawasan.

Hari Tani Nasional sendiri diperingati setiap 24 September. Pemerintah mencatat penetapan tanggal itu melalui Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963, bertepatan dengan momentum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Aliansi menyatakan aksi akan berlangsung secara damai, serta berupaya menjaga ketertiban dan keamanan. Surat pemberitahuan pula telah meminta dukungan pengamanan dari Polres Lutim selama kegiatan berlangsung.