Aksi Buruh di DPRD Lutim Kawal RUU Ketenagakerjaan, Minta Regulasi Lebih Berpihak

waktu baca 3 menit
Kamis, 10 Sep 2026 16:45 0 1703 Arsal Amiruddin
 

LUTIM – Sejumlah elemen buruh dan organisasi masyarakat menggelar aksi di Gedung DPRD Lutim, Kamis (10/9/2026), untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.

Aksi yang diinisiasi oleh Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia–Konfederasi Serikat Nusantara (FSPBI-KSN) Lutim itu, menjadi bagian dari gerakan pengawalan isu ketenagakerjaan yang terhubung dengan gerakan buruh di tingkat nasional.

Perwakilan KSN, Yantono, dalam orasinya mengatakan perjuangan mengenai perlindungan tenaga kerja tidak hanya menyangkut kepentingan buruh, tetapi juga seluruh pekerja yang menerima upah.

Menurutnya, momentum pengawalan RUU Ketenagakerjaan perlu dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja yang selama ini dinilai masih menghadapi berbagai persoalan dalam hubungan kerja.

“Karena definisi buruh adalah siapa pun yang menerima upah. Ingat, siapa pun yang menerima upah dia adalah buruh, dia adalah pekerja,” kata Yantono dalam orasinya.

BACA JUGA:  Ruang Hidup Terancam, Petani Loeha Raya Tolak Tambang Tanamalia

Ia juga menyinggung persoalan sistem ketenagakerjaan yang dinilai masih menempatkan pekerja pada posisi rentan, termasuk melalui sistem kontrak dan outsourcing.

Yantono mengatakan gerakan buruh di Lutim merupakan bagian dari upaya mengawal tuntutan yang juga disuarakan kelompok buruh di berbagai daerah di Indonesia.

Ia berharap DPRD Lutim dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah dan DPR RI agar regulasi ketenagakerjaan yang dihasilkan nantinya memberikan perlindungan lebih kuat kepada pekerja.

Sementara, saat melakukan sesi dialog dengan seluruh peserta aksi, Ketua DPRD Lutim, Obert Datte, menyatakan pihaknya mendukung upaya memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja melalui pembentukan regulasi yang lebih berpihak kepada pekerja.

BACA JUGA:  DPRD Lutim Dukung 10 Tuntutan Buruh, Amrullah Harap Dikawal Hingga ke Pusat

Ia menilai persoalan ketenagakerjaan masih menjadi salah satu isu yang banyak dihadapi masyarakat, terutama berkaitan dengan kepastian kerja dan posisi pekerja dalam hubungan industrial.

“Karena selama ini yang menjadi korban itu adalah tenaga kerja,” ujar Obert dalam dialog bersama massa aksi.

Menurut Obert, keberadaan regulasi yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan dibutuhkan agar pekerja tidak terus berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

Ia turut menyoroti sistem outsourcing dan hubungan kerja berbasis kontrak yang menurutnya masih menyisakan persoalan bagi pekerja.

Obert menilai pekerja membutuhkan kepastian agar dapat menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa terus dibayangi ancaman kehilangan pekerjaan.

BACA JUGA:  Relawan SPPG Puncak Indah Mengaku Di-PHK Sepihak, DPRD Lutim Siapkan Mediasi

Oleh karenanya, DPRD Lutim menyatakan siap mengawal aspirasi buruh sesuai kewenangan lembaga legislatif daerah, malah segera menerbitkan rekomendasi dukungan terhadap perjuangan aksi buruh yang tengah berlangsung secara nasional.

Obert juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan buruh di tingkat nasional apabila nantinya diperlukan penyampaian aspirasi secara langsung ke DPR RI.

“Kami akan masuk dan menyampaikan aspirasi ini di gedung DPR,” katanya. Aksi lalu dilanjutkan dengan dialog antara perwakilan buruh, organisasi masyarakat dan pimpinan DPRD Lutim.

Salah satu isu yang turut mengemuka, terkait pemecatan sepihak seorang relawan yang terjadi di salah satu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Lutim.