Sidang Gugatan HPL, Saksi Petani Laoli Bantah Penguasaan Lahan oleh Pemkab Lutim

waktu baca 3 menit
Selasa, 17 Nov 2026 15:06 0 1307 Arsal Amiruddin
 

MAKASSAR – Klaim penguasaan lahan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutim di Dusun Laoli, Desa Harapan, kembali dipersoalkan dalam sidang gugatan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Dua orang saksi yang dihadirkan petani Laoli di hadapan majelis hakim, Senin (16/11/2026), mengaku tidak pernah mengetahui adanya penguasaan fisik lahan oleh Pemda Lutim.

Keduanya justru menerangkan aktivitas pengelolaan kebun oleh para petani sejak bertahun-tahun silam.

“Tidak pernah melihat dan mengetahui bahwa Pemda memiliki atau menguasai lahan di lokasi (objek tanah),” ungkap Majid, salah seorang saksi, sebagaimana dikutip dari publikasi resmi LBH Makassar, Selasa (17/11/2026).

Pemeriksaan dua saksi berlangsung sekitar enam jam dalam perkara nomor 47/G/2026/PTUN.MKS.

Gugatan berkaitan dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan yang berhubungan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT. IHIP di Lutim.

BACA JUGA:  Satu Kawasan, Dua Sengketa: Teropong Lahan To Magi di Irisan HPL Pemkab Lutim

Kedua saksi memberikan keterangan yang dinilai saling bersesuaian mengenai keberadaan, penguasaan, serta aktivitas pertanian para penggugat di kawasan Laoli sepanjang 1998 hingga 2026.

Salah seorang saksi mengaku mulai membuka dan mengelola lahan pada 1998 setelah mendapat arahan Ketua DPRD Luwu saat itu untuk menggarap kawasan tersebut.

“Saya mulai membuka, mengelola dan menanam coklat, ada juga menanam merica. Saya sempat berhenti pada tahun 2002 karena kehabisan biaya. Nanti pada tahun 2017 baru saya melanjutkan lagi,” tuturnya.

Saat kembali ke kebun pada 2017, saksi mengaku masih menemukan tanaman dan tiang merica yang sebelumnya ditanam. Aktivitas pertanian kemudian dilanjutkan dengan menanam jengkol, merica, dan durian.

Keterangan lain datang dari saksi yang merupakan warga setempat sekaligus tetangga kebun para penggugat. Ia mengaku mengenal para petani sejak 2016 dan mengetahui keberadaan mereka di kawasan Dusun Laoli, Desa Harapan.

BACA JUGA:  Dokumen Pajak "Dipasum" Bapenda Lutim, Keluarga To Magi Menanti Kepastian

“Saya kenal dengan Para Penggugat sejak tahun 2016. Mereka adalah petani yang ada di dalam lokasi di Dusun Laoli Desa Harapan. Selalu berbelanja di kios warung saya. Saya juga mengetahui keberadaan petani karena dekat dengan kebun saya,” ungkapnya.

Petani Minta Aktivitas Penggusuran Dihentikan

Persidangan juga diwarnai permohonan para penggugat agar aktivitas di lokasi sengketa dihentikan sementara.

LBH Makassar menyebut Pemkab Lutim dan PT.IHIP masih melakukan penggusuran terhadap tanaman milik petani meski proses persidangan berlangsung.

Asruddin, salah seorang penggugat, menyampaikan bahwa lahan Laoli bukan sekadar bidang tanah yang dipersoalkan dalam sengketa administrasi pemerintahan.

BACA JUGA:  UU Reforma Agraria Disahkan, Momentum Tuntutan Bagi Petani Lutim

Bagi petani, kawasan itu menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian dari warisan keluarga.

“Bagi pemerintah, tanah dan mata pencaharian kami mungkin hanya dianggap sebagai hambatan pembangunan. Namun bagi kami, tanah itu adalah satu-satunya sumber kehidupan, warisan, dan harga diri yang masih kami miliki,” kata Asruddin di hadapan majelis hakim.

Ia berharap majelis hakim mengabulkan permohonan agar para petani dapat mempertahankan keberadaan dan aktivitas mereka di lahan sengketa selama proses hukum berlangsung.

Perkara gugatan HPL Laoli menjadi bagian dari polemik penguasaan lahan yang berkaitan dengan rencana pembangunan kawasan industri PT. IHIP di Lutim.

Keterangan para saksi dalam persidangan menjadi salah satu materi pembuktian yang akan dipertimbangkan majelis hakim dalam memeriksa perkara.