Tujuh Mata Air Lima Desa Intai Tambang PT.PUL, DPRD Lutim Jadwalkan RDP Lanjutan

MALILI – Keberadaan tujuh sumber mata air yang dimanfaatkan masyarakat lima desa menjadi salah satu persoalan utama dalam pembahasan rencana aktivitas pertambangan PT. Prima Utama Lestari (PT. PUL) di Desa Atue, Malili.

Persoalan lingkungan dan kesesuaian tata ruang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Lutim, Jumat (13/11/2026). Pembahasan belum menghasilkan kesimpulan akhir dan akan dilanjutkan pada 17 November mendatang.

Sejumlah aspek menjadi perhatian masyarakat, mulai dari sumber mata air, kawasan hutan sebagai daerah resapan, aliran sungai, potensi longsor, hingga kemungkinan persinggungan wilayah IUP PT.PUL dengan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Dalam forum, perwakilan Forum Masyarakat Atue (FORMAT) Bersatu, Yuyuk, menekankan pentingnya melindungi kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan air. Ia mempertanyakan kesesuaian rencana pertambangan dengan tata ruang.

Terutama, bila wilayah kegiatan perusahaan bersinggungan dengan kawasan yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat.

Menurut Yuyuk, persoalan tata ruang tidak cukup dijawab melalui penjelasan perusahaan. Pemerintah perlu mengujinya berdasarkan dokumen tata ruang dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pihak perusahaan, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. PUL, Doni, menyatakan kesiapan menjawab berbagai pertanyaan dan keberatan masyarakat menggunakan data geologi serta informasi teknis yang dimiliki perusahaan.

Doni juga menyampaikan keterbukaan perusahaan untuk melakukan identifikasi bersama dengan melibatkan DPRD dan pihak terkait.

Pemeriksaan bersama diperlukan untuk mencocokkan data teknis perusahaan dengan lokasi sumber air dan aliran sungai yang dipersoalkan warga.

Penjelasan PT. PUL turut mencakup rencana kegiatan eksplorasi dan posisi lokasi kegiatan terhadap sumber air yang dimanfaatkan masyarakat.

FORMAT Bakal Periksa Tujuh Sumber Mata Air

Persoalan sumber air tidak hanya menjadi pembahasan di ruang rapat. FORMAT menegaskan bakal melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan keberadaan mata air yang menjadi perhatian masyarakat.

Ketua FORMAT, Ikshan Jafar, berharap langkah turun ke lapangan ini, dapat mengidentifikasi tujuh sumber mata air yang disebut berada di sekitar wilayah rencana eksplorasi PT. PUL.

Pemeriksaan akan mencakup titik koordinat sumber air, kondisi kawasan sekitar, serta hubungan aliran air dengan lokasi kegiatan perusahaan.

Hasil identifikasi diharapkan menjadi bahan pembanding terhadap penjelasan teknis PT. PUL dalam pembahasan berikutnya.

Langkah FORMAT menjadi penting karena sumber air yang dipersoalkan bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan warga Desa Atue, melainkan juga masyarakat empat desa lainnya.

DPRD Siapkan Tiga Rekomendasi

Ketua DPRD Lutim, Ober Datte, menutup RDP setelah pembahasan berlangsung hingga siang hari. Meski belum menghasilkan penyelesaian menyeluruh, forum menyiapkan tiga rekomendasi sebagai tindak lanjut.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diminta menyusun rekomendasi terkait aspek lingkungan hidup dan potensi dampak kegiatan pertambangan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan menelaah kesesuaian wilayah kegiatan dengan tata ruang. Sementara DPRD Lutim menyiapkan rekomendasi kelembagaan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Pembahasan dijadwalkan berlanjut pada 17 November 2026. RDP berikutnya diharapkan memperjelas keberadaan sumber mata air, kawasan hutan, aliran sungai, serta kesesuaian wilayah IUP PT. PUL dengan tata ruang.

Tiga rekomendasi yang disiapkan, diharapkan bisa menghasilkan pemeriksaan dan kepastian. Melalui langkah itu, FORMAT berharap DLH memastikan kondisi lingkungan dan potensi dampak kegiatan eksplorasi.

PUPR perlu menguji kesesuaian lokasi berdasarkan dokumen tata ruang. DPRD juga harus mengawal proses agar aspirasi masyarakat memperoleh jawaban yang jelas.

Di sisi lain, PT. PUL diminta tetap membuka peta rencana eksplorasi dan data teknis, untuk dicocokkan dengan lokasi sumber mata air yang ditemukan masyarakat.

Kejelasan mengenai kawasan lindung, daerah resapan air, permukiman, dan kawasan transmigrasi di sekitar wilayah IUP juga menjadi bagian penting dari pembahasan mendatang.