
LUTIM – Belum usai penyidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lutim terkait dua kasus dugaan korupsi, masing-masing pengadaan Seragam Sekolah Gratis (SSG) dan program Ambulans Garda Sehat (AGS) melalui dana CSR PT. Vale, laporan dugaan korupsi kembali masuk ke lembaga penegak hukum itu.
Kali ini, proyek pembangunan Islamic Center Malili (ICM) yang dilaporkan. Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Luwu Timur (AMPLI), melalui laporan bernomor 007/Spm/B/Ampli/IX/2026, meminta Kejari Lutim menelusuri proyek senilai sekitar Rp.43,6 miliar yang dikerjakan bertahap pada 2022–2024.
Laporan itu menjadi babak terbaru setelah proyek ICM beberapa kali didorong untuk diperiksa. Pada April 2026, AMPLI meminta audit anggaran pembangunan ICM. Dua bulan kemudian, SINDOnews Makassar memberitakan desakan agar dugaan persoalan proyek ditindaklanjuti.
Perjalanan ICM sendiri tidak dimulai pada 2026. Sebelum pembangunan di lokasi sekarang, proyek telah melalui rangkaian pengadaan lahan, sengketa hukum, perencanaan, hingga pembangunan bertahap.
Rencana ICM Sejak Masa Andi Hatta
Gagasan pembangunan ICM sudah masuk dalam agenda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lutim sebelum masa pemerintahan Bupati Thoriq Husler. Dokumen perubahan penjabaran APBD Lutim Tahun Anggaran 2015, mencantumkan “Islamic Center Kabupaten Luwu Timur” dengan anggaran Rp.3 miliar.
Dokumennya ditetapkan pada 20 Mei 2015, yang menjadi bukti bila rencana pembangunan ICM sudah masuk dalam kebijakan anggaran sejak masa Bupati Andi Hatta Marakarma.
Meski tak dapat diverifikasi mengenai lokasi awal rencana pembangunannya, kawasan yang kini berfungsi sebagai Lapangan Pendidikan, pernah mengemuka dan digadang-gadang sebagai lokasi proyek.
Akan tetapi, hingga periode Bupati Andi Hatta berakhir, rencana pembangunan ICM tak kunjung terealisasi, meski status lahannya telah tersedia secara memadai.
Lahan pertama dibeli pada 2018
Ketika pemerintahan beralih kepada Bupati Thoriq Husler, rencana itu kembali masuk ke tahap pengadaan tanah. Inventaris aset Pemkab Lutim mencatat satu bidang tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan ICM.
Tanah itu memiliki luas 12.407 meter persegi, dengan nilai tercatat sekitar Rp.3,198 miliar. Persoalan muncul tidak lama setelah pengadaan dilakukan. Pada 15 Oktober 2018, Tim Tipikor Polda Sulsel menggeledah Kantor BPN/ATR Lutim di Puncak Indah, Malili.
Kabid Humas Polda Sulsel saat itu, Dicky Sondani, mengatakan penggeledahan dilakukan sekaitan dengan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembebasan lahan ICM.
“.. kasus pungutan liar atau pemotongan uang ganti rugi lahan Islamic Center yang diberikan Pemkab Luwu Timur kepada para warga yang terdampak pembangunan Islamic Center tahun 2018,” kata Dicky, seperti dikutip laman Kortastipidkor Polri.
Polda Sulsel menyebut seorang pejabat BPN Lutim berinisial AF, telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga melakukan pemotongan uang ganti rugi lahan ICM yang dibayarkan Pemkab Lutim, dan dijerat dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor.
Perkara pengadaan tanah kembali mencuat pada 2019. Laman Batarapos pada Oktober 2019, melaporkan penahanan seorang pejabat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lutim berinisial RS oleh Kejati Sulsel.
Sebelumnya, ia disebut pernah menjadi pejabat yang menangani urusan bidang pertanahan di DPKPP Lutim. Menurut laporan, perkara yang menjerat RS sekaitan dengan pembebasan lahan ICM dan merupakan pengembangan dari proses hukum sebelumnya di BPN Lutim.
Persoalan lahan 2018 belum sepenuhnya selesai ketika pemerintahan Lutim memasuki periode berikutnya. Pada 17 Februari 2022, sengketa terkait lokasi ICM lagi-lagi muncul dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Malili.
Laman InputRakyat pada 5 Maret 2022, memberitakan persidangan tersebut menghadirkan Andi Pangerang, mantan pegawai BPN Lutim, sebagai saksi.
Laporan menyebut, persidangan membahas sengketa lahan ICM di Dusun Puncak, Desa Puncak Indah. Salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan Sertifikat Nomor 787 yang disebut telah dibeli Pemkab Lutim untuk rencana pembangunan ICM.
Di hadapan persidangan, Andi sempat menjelaskan asal-usul Sertifikat Nomor 787. Menurut keterangannya sertifikat itu diterbitkan sebagai pengganti Sertifikat Nomor 279, yang lokasinya berada di wilayah Dusun Balambano Indah.
Ia lalu mempersoalkan proses penggantian sertifikat. Dalam keterangannya selama persidangan, Andi menyebut penggantian Sertifikat Nomor 279 menjadi Nomor 787, tidak memiliki legal standing dan tidak dilakukan sesuai prosedur pertanahan yang berlaku.
Pemkab membeli lahan baru pada 2022
Rencana pembangunan ICM tetap berlanjut meski persoalan lahan 2018 juga bergulir. Bupati Thoriq Husler wafat pada 24 Desember 2020, lalu pemerintahan Lutim sempat dipimpin Irwan Bachri Syam pada 11 Februari 2021. Budiman selanjutnya resmi menjabat Bupati Lutim pada 5 April 2021.
Sebelum pergantian pemerintahan itu, perencanaan ICM sudah berkembang hingga tahap desain. Data tender mencatat paket “Biaya Desain Islamic Center Luwu Timur” pada 20 September 2017 dengan nilai kontrak Rp.750 juta.
Pada masa Thoriq Husler, arsitek ICM, Dr. Mursyid Mustafa, mengatakan dirinya pernah melakukan ekspose konsep di hadapan Husler. Saat itu, konsep yang ditawarkan berupa bangunan modern dua lantai dengan sentuhan kearifan lokal dan pendekatan green architecture.
Setelah resmi menjabat, Budiman mulai memberi target. Dikutip dari portal daerah, pada 12 April 2021, dalam sambutannya sebelum salat tarawih di Masjid Babul Khair, Puncak Indah, ia menyebut pembangunan ICM dapat dimulai pada 2022.
Ia turut menyinggung pembangunan ICM yang sudah beberapa kali direncanakan pemerintah daerah, tetapi selalu tertunda. Laman SINDOnews, pada sekitar Juli 2021 menyebut, anggaran awal ICM sebesar Rp.15 miliar mulai masuk dalam KUA-PPAS.
Pada 2 Maret 2022, jelang sidang kesaksian Andi Pangerang digelar atas pengadaan lahan ICM 2018, pihak Pemkab Lutim mulai menyiapkan pembebasan lahan lain untuk pembangunan ICM di Kelurahan Malili, Kecamatan Malili.
Lokasi dikabarkan berada di kawasan bekas (eks) Terminal Malili. Kepala Bidang Pertanahan DPKPP Lutim ketika itu, Indra Wijaya, menyebut lahan warga terdiri atas lima pemilik dengan tujuh bidang tanah. Pemkab menyiapkan Rp.5,3 miliar untuk proses pembebasan dengan total luas lahan 14.052 meter persegi.
Berdasarkan data pengadaan tanah yang sempat dipublikasikan dalam Journal Publicuho pada 2024, bertajuk “Analisis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Luwu Timur”, salah satu pemilik lahan turut mencantumkan nama Drs. Budiman, M.Pd, yang ketika itu berstatus sebagai Bupati Lutim
Lalu, dua bidang tanah dari pemilik lain masih ditambahkan setelahnya untuk akses jalan. Pihak Pemkab seterusnya, melakukan pencatatan atas tanah ICM seluas 19.028 meter persegi sebagai aset dengan tahun perolehan 2022.
Dari pengadaan lahan baru ke pembangunan
Setelah lokasi baru disiapkan, pembangunan fisik ICM mulai masuk tahap pelaksanaan pada 2022. Proyek direncanakan dikerjakan bertahap atau multiyears, dengan total anggaran sekitar Rp.46 miliar.
Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Lutim, di beberapa pemberitaan saat itu, menyebut proyek ICM sebagai salah satu program KP1 Bupati Budiman.
Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pemkab Lutim mencatat pagu pembangunan ICM pada APBD 2022 sebesar Rp.14,6 miliar. Anggaran tahap pertama digunakan untuk pekerjaan pembangunan awal dengan masa pelaksanaan 270 hari.
Pada tahap berikutnya di 2023, Pemkab Lutim mengalokasikan sekitar Rp.8 miliar. Menurut Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Lutim, Idiyana Sartian, anggaran antara lain, digunakan untuk rangka atap baja, rabat lantai satu, area parkir dan pemasangan dua unit plat duiker.
Tahap ketiga pada 2024 dialokasikan sekitar Rp.21 miliar. Bupati Budiman pada Maret 2024, berharap bangunan bagian atas dapat diselesaikan pada tahun itu dan dapat digunakan untuk salat pada tahun berikutnya.
Pada September 2024, Budiman meninjau progres pembangunan dan menyebut bangunan itu nantinya bernama “Islamic Center Muhammad Siddiq Bakri”. Di November 2024, progres pembangunan diberitakan telah mencapai lebih dari 80 persen.
Setelah proyek berjalan dalam beberapa tahap, total nilai pembangunan yang turut menjadi sorotan AMPLI, mencapai sekitar Rp.43,6 miliar untuk pekerjaan 2022–2024.
Idiyana sendiri, di portal daerah pada 26 Nopember 2024, sempat menyebut pembangunan rencananya dilanjutkan dengan anggaran sebesar Rp.25 miliar pada tahun 2025, untuk menyelesaikan lantai dasar, dua menara dan pekerjaan lanskap.
Persoalan Muncul Setelah Bangunan Berdiri
Pada 14 Maret 2025, Bupati Lutim, Irwan Bachri Syam, meninjau bangunan ICM di eks-Terminal Malili dan menemukan sejumlah bagian yang perlu dibenahi.
Dilansir dari Warta Lutim, sehari setelah kunjungan, Irwan menyoroti desain ujung atap yang tidak melewati teras sehingga air hujan berpotensi masuk ke area masjid. Ia juga meminta perbaikan menara, sistem proteksi bangunan, serta penanganan kebocoran atap.
Masalah kembali mencuat pada April 2026 setelah plafon bagian dalam ICM dilaporkan ambruk. Meski tak menimbulkan korban jiwa, tetapi memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan dan kondisi fisik bangunan.
Kasat Reskrim Polres Lutim, AKP Jhody Dharma, menyatakan pihaknya memberi atensi terhadap kejadian itu. Dikutip dari laman tvOne, di 11 April 2026, ia mengatakan Unit Tipikor sedang, “mengumpulkan data dalam tahap penyelidikan” untuk mengetahui ada tidaknya indikasi tindak pidana.
Pada bulan yang sama, AMPLI meminta audit dan pemeriksaan terhadap proyek ICM. Lalu, pada September 2026 ini, AMPLI mulai melaporkan dugaan persoalan proyek pembangunan ICM ke Kejari Lutim.
Pada waktu hampir bersamaan, LSM Progres juga melaporkan Bupati Budiman, terkait keikutsertaannya sebagai salah satu pemilik atas pengadaan lahan ICM, hingga dugaan konflik kepentingan dalam penentuan lokasi.
Meski kedua laporan masih berupa dugaan yang mesti dibuktikan melalui proses hukum, persoalan ICM kini memasuki babak barunya, setelah durasi panjang sengkarut lokasi lahan hingga proses pembangunannya.